SIANTAR-SK: DPRD Pematangsiantar pekan lalu secara resmi telah menyampaikan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penyampaian duagaan pelanggaran ini sesuai hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pematangsiantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pematangsiantar tahun 2007.
Rekomendasi DPRD yang diserahkan tersebut ditandatangani Ketua DPRD Lingga Napitupulu, Wakil Ketua DPRD Ir Saud H Simanjuntak dan Syirwan Hazzly Nasution.
Rekomendasi yang diserahkan tersebut diantaranya menyebutkan, Walikota Pematangsiantar telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dilanggar walikota antara lain UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Dalam rekomendasi tersebut juga disebutkan walikota dinilai melakukan pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2007 serta melanggar sumpah janji sebagai kepala daerah. Selanjutnya, ada juga pelanggaran terhadap PP Nomor 98 tahun 2000 pasal 9 dan 12 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pembayaran gaji PNS.
Dari sekian pelanggaran yang disampaikan itu, terdapat kasus yang telah memiliki keputusan hukum tetap dan mengikat yakni persekongkolan pembangunan bangsal RSU Pematangsiantar tahun 2005 yang telah diputus KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada Oktober 2006 lalu. Dalam putusan KPPU tersebut, baik Walikota maupun Wakil Walikota Pematangsiantar dinyatakan terbukti terlibat dalam persekongkolan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp381 juta. Terhadap putusan KPPU itu, Walikota maupun Wakil Walikota Pematangsiantar tidak mengajukan keberatan atau banding ke KPPU. Sehingga dalam hal ini, baik Walikota maupun Wakil Walikota dianggap melanggar sumpah janji sebagi kepala daerah, khususnya akan menjalankan undang undang selurus lurusnya.
Anggota maupun pimpinan DPRD yang langsung mengantar rekomendasi DPRD Pematangsiantar tersebut adalah Lingga Napitupulu, Saud H Simanjuntak, Maruli H Silitonga, Aroni Zendrato, Mangatas Silalahi, Grace Christiane, Mangantar Manik, Unung Simanjuntak dan Yusuf Siregar. Turut juga mengantarkan rekomendasi itu Benyamin Girsang SH, selaku penasehat hukum DPRD Pematangsiantar.(daud)
28 Juli, 2008
Dana Insentif PBB Tahun 2006 Sebesar Rp1,9 Miliar Raib
SIANTAR-SK: Dana insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2006 di Pematangsiantar sebesar Rp1,9 miliar disinyalir raib dan tak jelas pendistribusiannya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar Drs. Marisi Jujur Sirait kepada Sinar Keadilan, Senin (21/7).
Menurutnya, kejanggalan distribusi dana insentif PBB tahun 2006 yang direalisasikan akhir tahun 2007 sudah pernah disampaikannya dalam rapat Panitia Anggaran dan Rapat Komisi III kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pematangsiantar Resman Saragih baru-baru ini.
Marisi menambahkan meski berulangkali dipertanyakan, Resman mengatakan bahwa pendistribusiannya sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku yakni melalui SK Walikota. “Namun saat ditanya soal penerbitan SK Walikota tersebut, Resman enggan memberikan. Sudah dua kali dimintakan kepada Resman tentang SK Walikota tersebut. Hingga saat ini saya belum tahu apa alasan Dispenda Siantar menutup-nutupi kejanggalan distribusi tersebut. Kalau memang sudah sesuai dengan mekanisme mengapa SK Walikota hingga kini tidak diberikan kepada DPRD Siantar. Ini patut kita pertanyakan dan kita curigai mengapa penyaluran dana tersebut tidak dilakukan secara transparan,” papar Marisi.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendapatan Pematangsiantar Drs Sariaman Purba saat dikonfirmasi Sinar Keadilan, tidak mampu memberikan data lengkap penyaluran dana insentif PBB tahun 2006, terutama jumlah penerima dan nilai yang disalurkan Dispenda kepada yang berhak menerima. Sariaman hanya mengakui adanya pencairan dana tersebut pada Desember 2007 lalu yang diberikan kepada sekitar 43 lurah dan 43 penagih di setiap kelurahan, camat, penagih di kecamatan, serta tim dari kantor PBB dan tim dari Pemko Pematangsiantar.
Ditanya mengenai SK Walikota, Sariaman mengaku tidak tahu. “Saya tidak berkompeten memberikan SK tersebut, tanyakan saja langsung kepada walikota,” paparnya.
Kadispenda Pematangsiantar Resman Saragih ketika dikonfirmasi melalui hubungan telepon malah mencoba mengalihkan perhatian wartawan. Dia mengatakan masalah penyaluran dana insentif bukan berita yang menarik. Ketika terus didesak, Resman tidak bersedia memberitahu data penerima dana insentif PBB tahun 2006.
Sejumlah lurah yang ditemui Sinar Keadilan mengaku kecewa terhadap sistem pembagian dana insentif PBB tahun 2006. Menurut salah seorang lurah yang tidak ingin identitasnya disebut mengatakan hanya memperoleh Rp2 juta dari dana insentif PBB tahun 2006 tersebut. Begitu juga dengan penagih di kelurahannya. Menurut lurah ini, pembagian yang dilakukan Dispenda membuat sejumlah lurah di Pematangsiantar kecewa. Ada lurah yang hanya mampu menarik dana PBB Rp1,8 juta, diberikan dana insentif Rp 2 Juta. Sementara tak sedikit dari lurah dan petugas penagihan yang berhasil melampaui target penerimaan PBB namun tetap diperlakukan sama. “Ini menjadi pelajaran bagi kami, buat apa capek-capek menagih dan mencapai target toh bagiannya sama dengan kelurahan lain yang tak mencapai target,” paparnya. (daud)
Menurutnya, kejanggalan distribusi dana insentif PBB tahun 2006 yang direalisasikan akhir tahun 2007 sudah pernah disampaikannya dalam rapat Panitia Anggaran dan Rapat Komisi III kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pematangsiantar Resman Saragih baru-baru ini.
Marisi menambahkan meski berulangkali dipertanyakan, Resman mengatakan bahwa pendistribusiannya sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku yakni melalui SK Walikota. “Namun saat ditanya soal penerbitan SK Walikota tersebut, Resman enggan memberikan. Sudah dua kali dimintakan kepada Resman tentang SK Walikota tersebut. Hingga saat ini saya belum tahu apa alasan Dispenda Siantar menutup-nutupi kejanggalan distribusi tersebut. Kalau memang sudah sesuai dengan mekanisme mengapa SK Walikota hingga kini tidak diberikan kepada DPRD Siantar. Ini patut kita pertanyakan dan kita curigai mengapa penyaluran dana tersebut tidak dilakukan secara transparan,” papar Marisi.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendapatan Pematangsiantar Drs Sariaman Purba saat dikonfirmasi Sinar Keadilan, tidak mampu memberikan data lengkap penyaluran dana insentif PBB tahun 2006, terutama jumlah penerima dan nilai yang disalurkan Dispenda kepada yang berhak menerima. Sariaman hanya mengakui adanya pencairan dana tersebut pada Desember 2007 lalu yang diberikan kepada sekitar 43 lurah dan 43 penagih di setiap kelurahan, camat, penagih di kecamatan, serta tim dari kantor PBB dan tim dari Pemko Pematangsiantar.
Ditanya mengenai SK Walikota, Sariaman mengaku tidak tahu. “Saya tidak berkompeten memberikan SK tersebut, tanyakan saja langsung kepada walikota,” paparnya.
Kadispenda Pematangsiantar Resman Saragih ketika dikonfirmasi melalui hubungan telepon malah mencoba mengalihkan perhatian wartawan. Dia mengatakan masalah penyaluran dana insentif bukan berita yang menarik. Ketika terus didesak, Resman tidak bersedia memberitahu data penerima dana insentif PBB tahun 2006.
Sejumlah lurah yang ditemui Sinar Keadilan mengaku kecewa terhadap sistem pembagian dana insentif PBB tahun 2006. Menurut salah seorang lurah yang tidak ingin identitasnya disebut mengatakan hanya memperoleh Rp2 juta dari dana insentif PBB tahun 2006 tersebut. Begitu juga dengan penagih di kelurahannya. Menurut lurah ini, pembagian yang dilakukan Dispenda membuat sejumlah lurah di Pematangsiantar kecewa. Ada lurah yang hanya mampu menarik dana PBB Rp1,8 juta, diberikan dana insentif Rp 2 Juta. Sementara tak sedikit dari lurah dan petugas penagihan yang berhasil melampaui target penerimaan PBB namun tetap diperlakukan sama. “Ini menjadi pelajaran bagi kami, buat apa capek-capek menagih dan mencapai target toh bagiannya sama dengan kelurahan lain yang tak mencapai target,” paparnya. (daud)
19 Juli, 2008
PRESIDEN SBY LEWATI SIANTAR
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Parapat untuk menghadiri sekaligus menutup Pesta Danau Toba melewati Kota Pematangsiantar. Sebelum ke Siantar, Presiden SBY Sholat Jumat di Tebing Tinggi. Di Siantar, ribuan pelajar dan masyarakat menyesaki jalan yang dilewati Presiden SBY. Tampak SBY dari dalam mobil kepresidenan melambaikan tangan kepada masyarakat yang menyambutnya di depan Polres Simalungun (atas). Tampak ribuan masyarakat menyesaki Jalan Sutomo yang menjadi salah satu rute perjalanan presiden menuju Parapat (bawah). (F: Dok Radio Cas FM)
PRESIDEN SALUT TERHADAP MASYARAKAT BATAK
PARAPAT-SK: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rasa salutnya terhadap karakter kuat yang dimiliki oleh masyarakat Batak.
Pernyataan Presiden itu disampaikan untuk menghargai 70 penari kolosal yang harus menari di bawah rintik hujan dan lapangan tergenang air pada puncak acara Pesta Danau Toba 2008 di Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat malam.
"Saya sampaikan salut dan penghargaan kepada penari, bukan hanya penarinya cantik-cantik dan busana indah, tapi juga tarian gemulai dan musiknya bagus," kata Presiden.
Tetapi, lanjut Yudhoyono, 70 penari kolosal "Haroan Bolon" itu harus menari di hadapan Presiden di bawah rintik-rintik hujan di halaman yang basah.
Tarian yang menggambarkan kehidupan petani yang sedang menanam, menuai, dan menumbuk padi itu dibawakan oleh para siswi sekolah di tengah angin dingin dan bertelanjang kaki.
Sebagian di antara mereka mengenakan pakaian model kemben dengan pundak terbuka dan beberapa kali harus duduk di lapangan basah membawakan gerakan tari.
"Ini adalah contoh karakter kuat dari masyarakat Batak. Kalau (sebagian besar-Red) Indonesia memiliki karakter komunitas Batak ini, saya yakin masa depan Sumut dan Indonesia akan cerah," tutur Presiden mengomentari.
Sebagai rasa kagum dan hormatnya terhadap jerih payah para penari, Presiden Yudhoyono lantas mengundang tarian kolosal "Haroan Bolon" untuk pentas di Istana Negara.
Dalam pidatonya, Presiden meminta masyarakat Toba untuk menjaga keindahan dan kelestarian tradisi budaya agar potensi Danau Toba sebagai obyek pariwisata dapat mendunia.
"Jaga tradisi untuk menghadirkan wisatawan baik dalam dan luar negeri, yang akhirnya bisa menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden juga berharap agar masyarakat benar-benar menjaga kebudayaan karena membawa nilai keindahan dan ketenteraman.
"Kalau kehidupan serba politik, dagang, dan lain-lain, maka akan lebih lengkap seimbang kehidupan di negeri ini," ujarnya.
Selain berbagai gelar tarian dan lagu, pada puncak acara festival Danau Toba yang menarik perhatian ribuan warga sekitar itu juga dipagelarkan kain ulos terpanjang di Indonesia yang mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri).
Festival Danau Toba dimulai sejak 1978 dan sempat terhenti kegiatannya karena krisis moneter pada 1997.
Kegiatan budaya itu baru dilaksanakan kembali pada 2008 ketika pemerintah mencanangkan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 2008.
Pesta Danau Toba yang menggelar berbagai kegiatan seperti olah raga air, pameran, dan pagelaran budaya, sudah dimulai sejak 14 Juli 2008 dan ditutup dengan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Juli 2008.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dalam sambutannya menyatakan, pada Juni 2008 jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia mencapai 3,2 juta orang dari 7 juta orang yang ditargetkan dalam Tahun Kunjungan Wisata 2008.
Menbudpar optimistis target itu akan tercapai karena pada semester kedua biasanya lebih bayak turis asing yang datang berkunjung ke Indonesia. (Ant)
Pernyataan Presiden itu disampaikan untuk menghargai 70 penari kolosal yang harus menari di bawah rintik hujan dan lapangan tergenang air pada puncak acara Pesta Danau Toba 2008 di Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat malam.
"Saya sampaikan salut dan penghargaan kepada penari, bukan hanya penarinya cantik-cantik dan busana indah, tapi juga tarian gemulai dan musiknya bagus," kata Presiden.
Tetapi, lanjut Yudhoyono, 70 penari kolosal "Haroan Bolon" itu harus menari di hadapan Presiden di bawah rintik-rintik hujan di halaman yang basah.
Tarian yang menggambarkan kehidupan petani yang sedang menanam, menuai, dan menumbuk padi itu dibawakan oleh para siswi sekolah di tengah angin dingin dan bertelanjang kaki.
Sebagian di antara mereka mengenakan pakaian model kemben dengan pundak terbuka dan beberapa kali harus duduk di lapangan basah membawakan gerakan tari.
"Ini adalah contoh karakter kuat dari masyarakat Batak. Kalau (sebagian besar-Red) Indonesia memiliki karakter komunitas Batak ini, saya yakin masa depan Sumut dan Indonesia akan cerah," tutur Presiden mengomentari.
Sebagai rasa kagum dan hormatnya terhadap jerih payah para penari, Presiden Yudhoyono lantas mengundang tarian kolosal "Haroan Bolon" untuk pentas di Istana Negara.
Dalam pidatonya, Presiden meminta masyarakat Toba untuk menjaga keindahan dan kelestarian tradisi budaya agar potensi Danau Toba sebagai obyek pariwisata dapat mendunia.
"Jaga tradisi untuk menghadirkan wisatawan baik dalam dan luar negeri, yang akhirnya bisa menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden juga berharap agar masyarakat benar-benar menjaga kebudayaan karena membawa nilai keindahan dan ketenteraman.
"Kalau kehidupan serba politik, dagang, dan lain-lain, maka akan lebih lengkap seimbang kehidupan di negeri ini," ujarnya.
Selain berbagai gelar tarian dan lagu, pada puncak acara festival Danau Toba yang menarik perhatian ribuan warga sekitar itu juga dipagelarkan kain ulos terpanjang di Indonesia yang mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri).
Festival Danau Toba dimulai sejak 1978 dan sempat terhenti kegiatannya karena krisis moneter pada 1997.
Kegiatan budaya itu baru dilaksanakan kembali pada 2008 ketika pemerintah mencanangkan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 2008.
Pesta Danau Toba yang menggelar berbagai kegiatan seperti olah raga air, pameran, dan pagelaran budaya, sudah dimulai sejak 14 Juli 2008 dan ditutup dengan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Juli 2008.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dalam sambutannya menyatakan, pada Juni 2008 jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia mencapai 3,2 juta orang dari 7 juta orang yang ditargetkan dalam Tahun Kunjungan Wisata 2008.
Menbudpar optimistis target itu akan tercapai karena pada semester kedua biasanya lebih bayak turis asing yang datang berkunjung ke Indonesia. (Ant)
Tradisi Batu di Toba Alami Pergeseran
HUMBANG HASUNDUTAN-SK: Tradisi batu yang pernah berkembang di Batak Toba mengalami pergeseran fungsi dan nilai. Sebagian masyarakat masih melakukan ritual budaya terkait dengan batu untuk mengatasi persoalan hidupnya. Ratusan tahun silam tradisi batu ini berkembang sebagai bagian dari budaya Toba.
Sekarang sudah tidak ada lagi orang membuat batu untuk keperluan tradisi. Namun batu kuno peninggalan sejarah masih dijaga untuk kepentingan lain, salah satunya, tutur cicit dari Sisingamangaraja ke-12 Raja Tonggo Tua Sinambela, Kamis (17/7), di akhir acara Save The Tao.
Tonggo mengatakan tradisi batu yang masih tersisa di Batak Toba salah satunya ada di daerah Sagala, Kabupaten Samosir. Di daerah itu warga masih melakukan ritual di Batu Hobon yang dinilai sebagai batu peninggalan Raja Uti (cucu pertama Raja Batak-Red). Raja Uti pernah menyimpan sesuatu di batu ini yang kini belum pernah diketahui isinya.
Masyarakat tidak pernah bisa membukanya. Masyarakat masih melakukan ritual dengan meminta pertolongan pada Batu Hobonatas persoalan yang dihadapinya. Raja Uti juga disebut sebagai perantara berkah bagi orang Batak.
Ritual batu juga masih berkembang ada di Bakkara, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di tempat itu ada batu terkenal yang bernama Siungkap-ungkapon. Batu yang berbentuk mirip sumur itu pada Si Singamangaraja menjalankan pemerintahan tradisional.
Sekarang masyarakat masih memberikan sesembahan di batu itu. Mereka berharap keberuntungan kepada batu itu dengan doa-doa, katanya. Tonggo mengakui adanya pergeseran menganggap batu zaman sekarang. Contohnya, kata Tonggo, batu Siungkap-ungkapon dipakai untuk berperang. Batu itu bisa menghancurkan kekuatan lawan secara magis.
Banyak Mati
Dia mengatakan banyak tradisi batu yang sudah lama mati. Kini tidak ada lagi orang Batak yang membuat sarkofagus (wadah kubur dari batu) secara kreatif. Tradisi mengolah batu untuk kepentingan sehari-hari tidak berkembang lagi. "Padahal di Danau Toba banyak menyimpan aneka batu bagus, " katanya.
Peneliti Balai Arkeologi Medan Taufikurrahman Setiawan mengatakan secara umum batu kuno bernilai sejarah masih terjaga baik. Sejumlah daerah yang masih menyimpan batu kuno bersejarah dengan baik di antaranya ada di Sialagan dan Simanindo, Kecamatan Simanindo, Samosir.
Di Sialagan batu tempat persidangan raja masih bisa dilihat bentuk aslinya. Wisatawan bisa menikmati dengan baik tempat ini. Tidak jauh dari tempat ini, aneka kursi batu yang juga tempat persidangan juga masih terjaga. Penduduk sekitar hafal cerita sejarah tempat itu.
Senada dengan Tonggo, tradisi batu mengalami pergeseran besar kawasan Danau Toba. Masyarakat, tutur Taufikurrahman, memandangnya sebagai benda bernilai wisata. Berbeda dengan Nias, tradisi batu masih berkembang kental. Ada pembuatan batu seperti daro-daro (meja batu) di Nias Selatan. Mandegnya tradisi batu, katanya, salah satunya dipengaruhi oleh perkembang agama. (kcm)
Sekarang sudah tidak ada lagi orang membuat batu untuk keperluan tradisi. Namun batu kuno peninggalan sejarah masih dijaga untuk kepentingan lain, salah satunya, tutur cicit dari Sisingamangaraja ke-12 Raja Tonggo Tua Sinambela, Kamis (17/7), di akhir acara Save The Tao.
Tonggo mengatakan tradisi batu yang masih tersisa di Batak Toba salah satunya ada di daerah Sagala, Kabupaten Samosir. Di daerah itu warga masih melakukan ritual di Batu Hobon yang dinilai sebagai batu peninggalan Raja Uti (cucu pertama Raja Batak-Red). Raja Uti pernah menyimpan sesuatu di batu ini yang kini belum pernah diketahui isinya.
Masyarakat tidak pernah bisa membukanya. Masyarakat masih melakukan ritual dengan meminta pertolongan pada Batu Hobonatas persoalan yang dihadapinya. Raja Uti juga disebut sebagai perantara berkah bagi orang Batak.
Ritual batu juga masih berkembang ada di Bakkara, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di tempat itu ada batu terkenal yang bernama Siungkap-ungkapon. Batu yang berbentuk mirip sumur itu pada Si Singamangaraja menjalankan pemerintahan tradisional.
Sekarang masyarakat masih memberikan sesembahan di batu itu. Mereka berharap keberuntungan kepada batu itu dengan doa-doa, katanya. Tonggo mengakui adanya pergeseran menganggap batu zaman sekarang. Contohnya, kata Tonggo, batu Siungkap-ungkapon dipakai untuk berperang. Batu itu bisa menghancurkan kekuatan lawan secara magis.
Banyak Mati
Dia mengatakan banyak tradisi batu yang sudah lama mati. Kini tidak ada lagi orang Batak yang membuat sarkofagus (wadah kubur dari batu) secara kreatif. Tradisi mengolah batu untuk kepentingan sehari-hari tidak berkembang lagi. "Padahal di Danau Toba banyak menyimpan aneka batu bagus, " katanya.
Peneliti Balai Arkeologi Medan Taufikurrahman Setiawan mengatakan secara umum batu kuno bernilai sejarah masih terjaga baik. Sejumlah daerah yang masih menyimpan batu kuno bersejarah dengan baik di antaranya ada di Sialagan dan Simanindo, Kecamatan Simanindo, Samosir.
Di Sialagan batu tempat persidangan raja masih bisa dilihat bentuk aslinya. Wisatawan bisa menikmati dengan baik tempat ini. Tidak jauh dari tempat ini, aneka kursi batu yang juga tempat persidangan juga masih terjaga. Penduduk sekitar hafal cerita sejarah tempat itu.
Senada dengan Tonggo, tradisi batu mengalami pergeseran besar kawasan Danau Toba. Masyarakat, tutur Taufikurrahman, memandangnya sebagai benda bernilai wisata. Berbeda dengan Nias, tradisi batu masih berkembang kental. Ada pembuatan batu seperti daro-daro (meja batu) di Nias Selatan. Mandegnya tradisi batu, katanya, salah satunya dipengaruhi oleh perkembang agama. (kcm)
Parlindungan Purba: Pansus Turun ke Pematangsiantar Pertengahan Agustus
Terkait Pembentukan Pansus CPNS Gate oleh DPD Sumatera Utara
SIANTAR-SK: Panitia khusus (Pansus) yaqng dibentuk Dewan Perwakilan daerah (DPD) asal Sumatera Utara untuk menyelidiki dugaan manipulasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di beberapa daerah di Sumut, pertengahan Agustus direncanakan akan datang ke Pematangsiantar. Di Siantar, Pansus DPD ini akan menyelidiki dugaan manipulasi penerimaan CPNS formasi 2005 di Pemko Siantar.
Hal ini dikatakan Parlindungan Purba, SH, anggota DPD asal Sumut sekaligus Ketua Pansus. “Jadwal kedatangan Pansus CPNS Gate Sumatera Utara ke Pematangsiantar sekitar pertengahan Agustus mendatang,” papar Parlindungan kepada Sinar Keadilan melalui telepon selulernya, Rabu (16/7).
Parlindungan meminta masyarakat Pematangsiantar agar lebih bersabar dalam menanti perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, Pansus sendiri ingin segera menyelesaikan persoalan manipulasi penerimaan CPNS yang terjadi di Pematangsiantar. “Latar belakang terbentuknya Pansus ini tak lain karena kasus ini sudah menjadi isu nasional. Untuk itu kita ingin menyikapi persoalan yang terjadi di Pematangsiantar yang butuh penanganan serius. Kita banyak menerima laporan dan pengaduan dari warga Pematangsiantar tentang adanya dugaan kecurangan dan manipulasi penerimaan PNS formasi tahun 2005. Disinyalir memang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu mohon doa restu dari seluruh lapisan masyarakat di Pematangsiantar agar penanganan kasus CPNS Siantar dapat segera diselesaikan dan menyeret sejumlah oknum yang menjadi dalang dibalik semuanya,” paparnya. (daud)
SIANTAR-SK: Panitia khusus (Pansus) yaqng dibentuk Dewan Perwakilan daerah (DPD) asal Sumatera Utara untuk menyelidiki dugaan manipulasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di beberapa daerah di Sumut, pertengahan Agustus direncanakan akan datang ke Pematangsiantar. Di Siantar, Pansus DPD ini akan menyelidiki dugaan manipulasi penerimaan CPNS formasi 2005 di Pemko Siantar.
Hal ini dikatakan Parlindungan Purba, SH, anggota DPD asal Sumut sekaligus Ketua Pansus. “Jadwal kedatangan Pansus CPNS Gate Sumatera Utara ke Pematangsiantar sekitar pertengahan Agustus mendatang,” papar Parlindungan kepada Sinar Keadilan melalui telepon selulernya, Rabu (16/7).
Parlindungan meminta masyarakat Pematangsiantar agar lebih bersabar dalam menanti perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, Pansus sendiri ingin segera menyelesaikan persoalan manipulasi penerimaan CPNS yang terjadi di Pematangsiantar. “Latar belakang terbentuknya Pansus ini tak lain karena kasus ini sudah menjadi isu nasional. Untuk itu kita ingin menyikapi persoalan yang terjadi di Pematangsiantar yang butuh penanganan serius. Kita banyak menerima laporan dan pengaduan dari warga Pematangsiantar tentang adanya dugaan kecurangan dan manipulasi penerimaan PNS formasi tahun 2005. Disinyalir memang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu mohon doa restu dari seluruh lapisan masyarakat di Pematangsiantar agar penanganan kasus CPNS Siantar dapat segera diselesaikan dan menyeret sejumlah oknum yang menjadi dalang dibalik semuanya,” paparnya. (daud)
Jansen: Kami Siap Beberkan Bukti Keterlibatan RE Siahaan
DPD Bentuk Pansus Kasus Manipulasi CPNS
SIANTAR-SK: Ketua LSM Lepaskan Jansen Napitu menyambut baik langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait manipulasi penerimaan CPNS di Sumatera Utara, khususnya di Pematangsiantar.
Jansen menambahkan langkah DPD tersebut patut didukung agar kasus yang penanganannya sudah berlarut-larut ini dapat segera tuntas. “Sudah sepantasnya kasus ini dapat segera dituntaskan, menyeret sejumlah oknum pejabat di Siantar atas keterlibatan mereka dalam kasus ini dan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Jansen yang menjadi saksi pelapor dalam kasus manipulasi penerimaan 19 CPNS di Pemko Siantar formasi 2005.
Lebih jauh jansen mengatakan LSM Lepaskan siap mendukung pekerjaan Pansus DPD dengan memberikan data serta bukti adanya manipulasi dalam kasus ini.
Seperti diberitakan Sinar Keadilan kemarin, kasus 19 CPNS ilegal tahun 2005 di Pemko Siantar yang diduga melibatkan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara ternyata telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah manipulasi penerimaan CPNS di Sumut, salah satunya di Siantar. Demikian diungkapkan Parlindungan Purba, anggota DPD asal Sumut, kepada Sinar Keadilan melalui telepon.
Menurut Parlindungan, sebelum membentuk Pansus, DPD telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara (Menpan). “Sehingga keanggotaan Pansus CPNS Gate se-Sumatera Utara juga diisi dari personil BKN dan kantor Menpan,” ujar Parlindungan.
Parlindungan menambahkan dalam waktu dekat tim kerja Pansus akan tiba di Pematangsiantar. “Kehadiran mereka untuk melakukan investigasi kasus CPNS di Siantar,” ungkap Parlindungan. Dia berharap masyarakat, instansi pemerintah dan instansi hukum agar berkenan membantu kerja yang akan dilakukan tim Pansus CPNS Gate se-Sumatera Utara.
Menurut Jansen, adanya surat Badan Kepegawaian Negaral (BKN) kepada Walikota Pematangsiantar RE.Siahaan bahwa pencabutan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang telah dilakukan BKN tidak dapat ditinjau ulang, RE.Siahaan seharusnya tidak perlu berlama-lama lagi memecat dan menyetop gaji 19 orang tersebut untuk mengantisipasi kerugian negara yang semakin bertambah banyak. “Jelas ada surat dari BKN kepada Walikota Pematangsiantar agar segera memecat 19 orang tersebut. Namun RE Siahaan tak menggubris dan gaji 19 orang tersebut tetap berjalan sampai saat ini. Ini bukti RE Siahaan tidak layak untuk menjadi pemimpin,” ujarnya. (daud)
SIANTAR-SK: Ketua LSM Lepaskan Jansen Napitu menyambut baik langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait manipulasi penerimaan CPNS di Sumatera Utara, khususnya di Pematangsiantar.
Jansen menambahkan langkah DPD tersebut patut didukung agar kasus yang penanganannya sudah berlarut-larut ini dapat segera tuntas. “Sudah sepantasnya kasus ini dapat segera dituntaskan, menyeret sejumlah oknum pejabat di Siantar atas keterlibatan mereka dalam kasus ini dan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Jansen yang menjadi saksi pelapor dalam kasus manipulasi penerimaan 19 CPNS di Pemko Siantar formasi 2005.
Lebih jauh jansen mengatakan LSM Lepaskan siap mendukung pekerjaan Pansus DPD dengan memberikan data serta bukti adanya manipulasi dalam kasus ini.
Seperti diberitakan Sinar Keadilan kemarin, kasus 19 CPNS ilegal tahun 2005 di Pemko Siantar yang diduga melibatkan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara ternyata telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah manipulasi penerimaan CPNS di Sumut, salah satunya di Siantar. Demikian diungkapkan Parlindungan Purba, anggota DPD asal Sumut, kepada Sinar Keadilan melalui telepon.
Menurut Parlindungan, sebelum membentuk Pansus, DPD telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara (Menpan). “Sehingga keanggotaan Pansus CPNS Gate se-Sumatera Utara juga diisi dari personil BKN dan kantor Menpan,” ujar Parlindungan.
Parlindungan menambahkan dalam waktu dekat tim kerja Pansus akan tiba di Pematangsiantar. “Kehadiran mereka untuk melakukan investigasi kasus CPNS di Siantar,” ungkap Parlindungan. Dia berharap masyarakat, instansi pemerintah dan instansi hukum agar berkenan membantu kerja yang akan dilakukan tim Pansus CPNS Gate se-Sumatera Utara.
Menurut Jansen, adanya surat Badan Kepegawaian Negaral (BKN) kepada Walikota Pematangsiantar RE.Siahaan bahwa pencabutan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang telah dilakukan BKN tidak dapat ditinjau ulang, RE.Siahaan seharusnya tidak perlu berlama-lama lagi memecat dan menyetop gaji 19 orang tersebut untuk mengantisipasi kerugian negara yang semakin bertambah banyak. “Jelas ada surat dari BKN kepada Walikota Pematangsiantar agar segera memecat 19 orang tersebut. Namun RE Siahaan tak menggubris dan gaji 19 orang tersebut tetap berjalan sampai saat ini. Ini bukti RE Siahaan tidak layak untuk menjadi pemimpin,” ujarnya. (daud)
DPD RI Bentuk Pansus CPNS Gate
Dalam Waktu Dekat Tim akan Turun ke Siantar
SIANTAR-SK: Kasus 19 CPNS ilegal tahun 2005 di Pemko Siantar yang diduga melibatkan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara ternyata telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah manipulasi penerimaan CPNS di Sumut, salah satunya di Siantar. Demikian diungkapkan Parlindungan Purba, anggota DPD asal Sumut, kepada Sinar Keadilan melalui telepon.
Menurut Parlindungan, sebelum membentuk Pansus, DPD telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara (Menpan). “Sehingga keanggotaan Pansus CPNS Gate se-Sumatera Utara juga diisi dari personil BKN dan kantor Menpan,” ujar Parlindungan.
Parlindungan menambahkan dalam waktu dekat tim kerja Pansus akan tiba di Pematangsiantar. “Kehadiran mereka untuk melakukan investigasi kasus CPNS di Siantar,” ungkap Parlindungan. Dia berharap masyarakat, instansi pemerintah dan instansi hukum agar berkenan membantu kerja yang akan dilakukan tim Pansus CPNS Gate se-Sumatera Utara.
Di tempat terpisah, Ketua Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) Pematangsiantar Henri Manurung saat dikonfirmasi mengatakan menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kinerja dari Pansus CPNS Gate yang dibentuk DPD. Bahkan Repdem Pematangsiantar, katanya, siap membantu kinerja Pansus CPNS Gate tersebut. Dia berharap Pansus yang dibentuk DPD benar-benar mampu menuntaskan persoalan manipulasi CPNS di Siantar yang telah berlarut-larut.
Terkait perkembangan kasus 19 CPNS tersebut yang hingga kini belum menampakkan titik terang, Henri mendesak Polres Simalungun agar mengumumkan kapan surat ijin pemeriksaan terhadap Walikota Pematangsiantar dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Henri yakin bila surat itu telah dikirim, maka presiden tidak akan mau berlama-lama mengeluarkan ijin pemeriksaan. “Karena SBY dikenal komit dalam memberantas korupsi di negara ini,” ucap Henri.
Dia menambahkan meskipun RE Siahaan orang Partai Demokrat namun tidak akan berpengaruh dalam proses penuntasan KKN di Pematangsiantar. “Jika benar Polres Simalungun sudah mengirimkan surat permohonan ijin pemeriksaan terhadap RE.Siahaan kepada presiden, saya yakin SBY tidak mungkin akan berlama-lama memberikan ijin pemeriksaaan terhadap Walikota Pematangsiantar atas dugaan keterlibatannya dalam kasus CPNS Gate Siantar, ” ujarnya. (daud)
SIANTAR-SK: Kasus 19 CPNS ilegal tahun 2005 di Pemko Siantar yang diduga melibatkan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara ternyata telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah manipulasi penerimaan CPNS di Sumut, salah satunya di Siantar. Demikian diungkapkan Parlindungan Purba, anggota DPD asal Sumut, kepada Sinar Keadilan melalui telepon.
Menurut Parlindungan, sebelum membentuk Pansus, DPD telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara (Menpan). “Sehingga keanggotaan Pansus CPNS Gate se-Sumatera Utara juga diisi dari personil BKN dan kantor Menpan,” ujar Parlindungan.
Parlindungan menambahkan dalam waktu dekat tim kerja Pansus akan tiba di Pematangsiantar. “Kehadiran mereka untuk melakukan investigasi kasus CPNS di Siantar,” ungkap Parlindungan. Dia berharap masyarakat, instansi pemerintah dan instansi hukum agar berkenan membantu kerja yang akan dilakukan tim Pansus CPNS Gate se-Sumatera Utara.
Di tempat terpisah, Ketua Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) Pematangsiantar Henri Manurung saat dikonfirmasi mengatakan menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kinerja dari Pansus CPNS Gate yang dibentuk DPD. Bahkan Repdem Pematangsiantar, katanya, siap membantu kinerja Pansus CPNS Gate tersebut. Dia berharap Pansus yang dibentuk DPD benar-benar mampu menuntaskan persoalan manipulasi CPNS di Siantar yang telah berlarut-larut.
Terkait perkembangan kasus 19 CPNS tersebut yang hingga kini belum menampakkan titik terang, Henri mendesak Polres Simalungun agar mengumumkan kapan surat ijin pemeriksaan terhadap Walikota Pematangsiantar dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Henri yakin bila surat itu telah dikirim, maka presiden tidak akan mau berlama-lama mengeluarkan ijin pemeriksaan. “Karena SBY dikenal komit dalam memberantas korupsi di negara ini,” ucap Henri.
Dia menambahkan meskipun RE Siahaan orang Partai Demokrat namun tidak akan berpengaruh dalam proses penuntasan KKN di Pematangsiantar. “Jika benar Polres Simalungun sudah mengirimkan surat permohonan ijin pemeriksaan terhadap RE.Siahaan kepada presiden, saya yakin SBY tidak mungkin akan berlama-lama memberikan ijin pemeriksaaan terhadap Walikota Pematangsiantar atas dugaan keterlibatannya dalam kasus CPNS Gate Siantar, ” ujarnya. (daud)
Waspadai Bagasi Saat di Polonia
MEDAN-SK: Penumpang yang ingin ke Medan diingatkan untuk mewaspadai aksi pencurian isi bagasi yang diduga dilakukan oleh tenaga "ground handling" di Bandara Polonia.
Hingga kini baik pihak maskapai penerbangan maupun pengelola bandara belum mampu menghentikan aksi pencurian isi bagasi penumpang pesawat udara.
Lia, (40) salah seorang warga Medan yang menjadi penumpang Lion Air, kepada wartawan di Bandara Polonia, Medan, Selasa, mengaku kehilangan barang di dalam isi tas koper usai melakukan perjalanan dari Penang, Malaysia.
Dia mengatakan pencurian isi bagasi dari tas koper yang ia bawa dari luar negeri dilakukan sangat profesional yang diduga telah memiliki sindikat.
"Saya kaget setelah sampai di rumah karena barang berharga yang saya simpan di dalam tas koper hilang semua, tetapi anehnya tas saya tidak rusak sama sekali," ujarnya.
Dia menduga aksi pencurian itu dilakukan oleh tenaga "ground handling" saat berada di "hold" pesawat ketika ingin menurunkan bagasi penumpang dari pesawat.
Beberapa bulan lalu hal yang sama juga dikeluhkan oleh Syahrial, (35) penumpang Air Asia yang baru pulang dari Johor Bahru, Malaysia.
Saat itu ia menangkap tangan dua orang tenaga "ground handling" dari PT Gapura Angkasa mencuri barang elektronik dari dalam tas ranselnya saat membawa bagasi penumpang dari pesawat menuju "conveyor belt" terminal kedatangan internasional.
Menanggapi beberapa kejadian yang merugikan penumpang itu pihak pengelola bandara berjanji secepatnya akan membongkar sindikat pencurian ini.
"Kami akan telusuri dan membongkar sindikat pencurian ini. Namun kami berharap jika ada penumpang yang mengalaminya segera melapor ke `ground handling` atau petugas keamanan bandara disertai dengan nama, alamat dan pesawat yang ditumpangi," kata General Manager Bandara Polonia, Alexius Kismoyo. (Ant)
Hingga kini baik pihak maskapai penerbangan maupun pengelola bandara belum mampu menghentikan aksi pencurian isi bagasi penumpang pesawat udara.
Lia, (40) salah seorang warga Medan yang menjadi penumpang Lion Air, kepada wartawan di Bandara Polonia, Medan, Selasa, mengaku kehilangan barang di dalam isi tas koper usai melakukan perjalanan dari Penang, Malaysia.
Dia mengatakan pencurian isi bagasi dari tas koper yang ia bawa dari luar negeri dilakukan sangat profesional yang diduga telah memiliki sindikat.
"Saya kaget setelah sampai di rumah karena barang berharga yang saya simpan di dalam tas koper hilang semua, tetapi anehnya tas saya tidak rusak sama sekali," ujarnya.
Dia menduga aksi pencurian itu dilakukan oleh tenaga "ground handling" saat berada di "hold" pesawat ketika ingin menurunkan bagasi penumpang dari pesawat.
Beberapa bulan lalu hal yang sama juga dikeluhkan oleh Syahrial, (35) penumpang Air Asia yang baru pulang dari Johor Bahru, Malaysia.
Saat itu ia menangkap tangan dua orang tenaga "ground handling" dari PT Gapura Angkasa mencuri barang elektronik dari dalam tas ranselnya saat membawa bagasi penumpang dari pesawat menuju "conveyor belt" terminal kedatangan internasional.
Menanggapi beberapa kejadian yang merugikan penumpang itu pihak pengelola bandara berjanji secepatnya akan membongkar sindikat pencurian ini.
"Kami akan telusuri dan membongkar sindikat pencurian ini. Namun kami berharap jika ada penumpang yang mengalaminya segera melapor ke `ground handling` atau petugas keamanan bandara disertai dengan nama, alamat dan pesawat yang ditumpangi," kata General Manager Bandara Polonia, Alexius Kismoyo. (Ant)
Kawasan Danau Toba Masuk Program Hutan Kemasyarakatan
MEDAN-SK: Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban menyatakan kawasan hutan di sekitar daerah wisata Danau Toba segera masuk dalam program Hutan Kemasyarakatan (HKN). "Saya juga akan membuat kebijakan bahwa seluruh kawasan-kawasan hutan yang berada di semua kabupaten kawasan Danau Toba itu dapat dimasukan dalam program HKN atau hutan kemasyarakatan," katanya saat memberi penjelasan kepada wartawan di VIP Room Bandara Polonia, Medan, Senin (14/7).
Kaban yang didampingi Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, Kadis Kehutanan Sumut, JB Siringoringo dan Koorwil Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut, Gandi Parapat juga mengatakan, kebijakan itu diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan di daerah wisata itu.
Melalui program itu diharapkan hutan di sekitar Danau Toba bisa bermanfaat menjadi kawasan hutan produktif dari selama ini yang hanya menjadi kawasan hutan semak belukar.
Untuk mensukseskan program tersebut Departemen Kehutanan juga meminta kepada tujuh pemerintah kabupaten (pemkab) di sekitar kawasan wisata di Sumut itu untuk menambah anggaran penanaman pohon melalui APBD setempat.
"Penanaman harus dilakukan terus menerus dan pemkab saya harapkan bisa menaikkan anggaran untuk penanam pohon dari APBD. Coba bayangkan jika pemerintah setempat menaikkan anggaran Rp2-3 miliar, berapa juta pohon yang bisa ditanam dan dampak positif yang ditimbulkan bagi masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya pada hari yang sama saat menghadiri pembukaan Pesta Danau Toba 2008 di Parapat, Menhut menyerahkan 70 ribu bibit pohon secara simbolis kepada tujuh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba. (Ant)
Tidur Malam Pertajam Daya Ingat
UNTUK meningkatkan dan mempertahankan daya ingat ternyata tidaklah sesulit yang dibayangkan. Menurut hasil penelitian, salah satu cara terbaik memperbaiki kemampuan ingatan adalah dengan cukup tidur malam.
Seperti dilaporkan BBC, Senin (14/7), peneliti dari Swiss menemukan bahwa tidur pada malam hari memberi dampak yang dramatis untuk mendukung fungsi otak pada keesokan harinya. Tidur malam, kata peneliti, tampaknya dapat memperkuat hubungan antara sel-sel syaraf otak, di mana pada organ vital inilah terjadinya proses belajar dan mengingat.
Peneliti University of Geneva, yang mempresentasikan temuannya pada Konferensi Federation European Neuroscience Societies, melibatkan sekelompok relawan untuk dilibatkan dalam riset ini.
Para partisipan diajari suatu permainan dan mereka juga ditunjukkan berbagai gambar yang harus diingat baik-baik. Pada permainan tersebut, partisipan harus mengikuti titik-titik yang bergerak pada sebuah layar komputer menggunakan joy stick.
Satu kelompok partisipan kemudian diperbolehkan tidur malam secara normal selama delapan jam. Sedangkan yang lainnya tidak diperkenankan tidur malam, dan sebagian lain hanya diperbolehkan tidur siang.
Pada hari berikutnya, semua partisipan diminta mengulang kemampuan mengikuti titik-titik pada layar dan menyebutkan gambar-gambar sambil otak mereka dipantau sejenis alat pemindai menggunakan teknik functional magnetic resonance imaging (FMRI).
Hasilnya seperti yang telah diduga. Partisipan yang tidur dengan benar menunjukkan kemampuan lebih baik dari kelompok lain dan hal ini terefleksi dari aktivitas otak mereka.
"Hasil studi kami mengungkapkan, suatu periode tidur yang diikuti pengalaman baru dapat mengkonsolidasikan serta memperbaiki dampak pembelajaran dari suatu pengalaman berikutnya.
"Perbaikan ini terlihat dari perubahan aktivitas otak pada daerah tertentu yang menandakan relevansi dari materi yang dipelajari," ungkap pimpinan peneliti Dr Sophie Schwartz.
Ia menambahkan, tidur dapat membantu otak mengonsolidasikan pengalaman yang telah dipelajari serta memperkuat memori yang melemah seiring berjalannya waktu.
Walau begitu, Schwartz menekankan bahwa hasil riset ini perlu ditindaklanjuti. Satu hal yang belum jelas misalnya berapa lama tidur yang dibutuhkan untuk memberi dampak optimal.
"Kami juga ingin mengetahui sirkuit otak mana yang terlibat dalam efek pembelajaran ini selama tidur malam dan kami ingin melakukan eksperimen meningkatkan efek seperti itu.
"Kami juga ingin mengungkap gangguan tidur seperti apa yang mempengaruhi fungsi emosi dan kognitif, dan faktor-faktor biologis apa yang mempengaruhinya," tandas Schwartz. (kcm/BBC)
Gaji PNS Naik 15 Persen Tahun Depan
JAKARTA-SK: Kabar gembira bagi PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan. Pasalnya, DPR RI sepakat menaikkan gaji sampai 15 persen untuk tahun 2009 mendatang.
Demikian Laporan Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2009 DPR RI yang dilaporkan dalam rapat kerja di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/7), malam.
"Pemberian gaji dan pensiunan ke-13 dan kenaikan gaji dan pensiun pokok 15 persen ke PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan untuk mendapatkan pendapatan riil," kata salah seorang Koordinator Panja Jhonny Allen Marbun.
Menurut dia, kebijakan tersebut telah dibicarakan dengan pemerintah dan dari pihak pemerintah tak ada masalah sepanjang untuk memperbaiki taraf hidup pegawai negeri. "Hampir semua fraksi di Dewan sepakat dengan kebijakan ini dan akan kita sahkan dalam waktu dekat," jelas Anggota Fraksi Demokrat ini.
Dalam draft Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang diterima Persda, kenaikan gaji ini merupakan bagian satu dari kebijakan belanja pegawai yang disetujui. "Pemerintah akan meningkatkan sharing dan pembayaran pensiun secara bertahap menjadi 100 persen beban APBN dalam tahun 2009 sesuai prinsip pay as you go murni," kata Jhonny.
Di tempat yang sama, Koordinator Panja lainnya Harry Azhar Azis mengatakan Pemerintah juga akan menambah anggaran gaji pegawai pusat baru dengan memprioritaskan tenaga honorer seperti guru bantu, tenaga medis, dan tenaga strategis lainnya. "Kita berharap pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik dengan kebijakan ini," jelasnya. (kcm)
Demikian Laporan Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2009 DPR RI yang dilaporkan dalam rapat kerja di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/7), malam.
"Pemberian gaji dan pensiunan ke-13 dan kenaikan gaji dan pensiun pokok 15 persen ke PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan untuk mendapatkan pendapatan riil," kata salah seorang Koordinator Panja Jhonny Allen Marbun.
Menurut dia, kebijakan tersebut telah dibicarakan dengan pemerintah dan dari pihak pemerintah tak ada masalah sepanjang untuk memperbaiki taraf hidup pegawai negeri. "Hampir semua fraksi di Dewan sepakat dengan kebijakan ini dan akan kita sahkan dalam waktu dekat," jelas Anggota Fraksi Demokrat ini.
Dalam draft Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang diterima Persda, kenaikan gaji ini merupakan bagian satu dari kebijakan belanja pegawai yang disetujui. "Pemerintah akan meningkatkan sharing dan pembayaran pensiun secara bertahap menjadi 100 persen beban APBN dalam tahun 2009 sesuai prinsip pay as you go murni," kata Jhonny.
Di tempat yang sama, Koordinator Panja lainnya Harry Azhar Azis mengatakan Pemerintah juga akan menambah anggaran gaji pegawai pusat baru dengan memprioritaskan tenaga honorer seperti guru bantu, tenaga medis, dan tenaga strategis lainnya. "Kita berharap pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik dengan kebijakan ini," jelasnya. (kcm)
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
