Walikota RE Siahaan Jangan Asal Ngomong

Rencana Pemko Siantar Bangun Institut Kesehatan

SIANTAR-SK: Masalah ruislag atau tukar guling SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350 Pematangsiantar, juga membuat pusing Ketua DPRD Pematangsiantar Lingga Napitupulu. Menurutnya, ia sudah cukup pusing dengan polemik ruislag tersebut, apalagi dengan kasus terakhir ratusan siswa SMA Negeri 4 melakukan unjukrasa ke Gedung DRD menolak perpindahan mereka ke Jalan Gunung Sibayak.
Menurut Lingga, DPRD bukan tidak setuju dengan ruislag tetapi mekanisme yang dilalui dalam proses ruislag tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada. Menurutnya,ruislag tersebut harus sesuai dengan tata ruang kota dan tata ruang provinsi dan tidak asal dilakukan ruislag. “Pemko harus membuat tata ruang, setelah SMA 4 diruislag nantinya kemudian daerah itu bentuknya seperti apa? Apa itu sudah ada rencana tata ruangnya?” tanya Lingga.
Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Pematangsiantar ini bertambah pusing dengan rencana pemko membangun sebuah institut negeri di sebelah jalan tembus Sutomo-Pane, sebagai bagian dari ruislag SMA Negeri 4 dan SD Negeri 122350. “Lho, kapan rencana itu diusulkan dan direncanakan sebagai bagian dari ruislag? Kenapa DPRD tidak tahu?” kata Lingga.
Lingga bertambah heran karena tanah yang direncanakan untuk dibangun institut tersebut adalah tanah negara. “Yang benar, dong!” katanya.
Dia meminta Pemko Siantar tidak asal ngomong mendirikan sebuah institut. Menurutnya membangun sebuah perguruan tinggi tidak mudah. “Yang jelas pembangunan apapun itu, pendirian apapun itu, tanpa konsep yang telah dikaji akan sia-sia. Seperti membangun rumah di atas pasir, tanpa pondasi. DPRD siap mendukung apa yang dilakukan pemko tetapi dengan syarat harus disosialisasikan dulu bukan langsung asal ngomong,” katanya.
Dia menambahkan mari kita arif dan bijaksana dalam membuat sebuah kuputusan. “Sekarang pertanyaan kepada kita, sudahkah ada study kelayakan untuk itu? Apa dasar dan latar belakang pembangunan (institut) tersebut. Apa ada termasuk dalam rencana kerja pemko sebelumnya? Apa sudah ada kajian dari Dikjar? Bagaimana dengan kurikulum, operasional, masa depan sekolah dan murid?” tanya Lingga.
Agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat, Lingga meminta Walikota RE Siahaan tidak asal ngomong. “Permohonannya saja tidak ada. Dosen siapa yang menggaji? Masih banyak hal yang perlu dipertanyakan. Dibangun di atas tanah mana? Bagaimana tata kelola kepemilikan dan hak kelola bangunan? Saya minta kita berpikir sehat untuk kemajuan Siantar ke depan. Pemko diminta mempelajari dengan benar agar rencana tersebut lebih baik dan bermanfaat,”ucap Lingga. (fetra)