WESTON-SK: Berdoa baik, tetapi tanpa usaha kejadiannya bisa fatal. Inilah yang terjadi di keluarga Dale dan Leilani Neuman sehingga anaknya, Madeline, meninggal.
Kepolisian Everest Metro Weston Wisconsin AS saat ini menyelidiki kematian Madeline, gadis remaja 11 tahun karena penyakit mematikan. Diketahui kedua orangtuanya, Dale dan Leilani, tidak membawanya ke dokter tetapi berdoa semalam suntuk.
"Hasil otopsi menunjukkan Madeline Neumann meninggal Minggu (23/3) karena diabetes ketoasidosis, yang mengakibatkan merosotnya kadar insulin dalam tubuhnya," kata Kepala Polisi Everest Metro, Dan Vergin, Kamis (27/3) atau Jumat (28/3) waktu Indonesia.
Menurut Vergin, kemungkinan Madeline sudah sakit sejak sebulan lalu dengan gejala pening, mual, muntah, haus berlebihan, hilang nafsu makan dan lemah. "Saya harap Jumat penyelidikan tuntas dan menyampaikan hasilnya pada jaksa wilayah," katanya.
Leilani mengatakan, dia dan keluarganya percaya pada Alkitab dan kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Namun ia juga mengatakan tidak termasuk dalam kelompok agama atau kepercayaan yang fanatik dan membenci dokter. Ia ngotot bahwa anak gadisnya yang suka rambutnya diikat ekor kuda itu sehat sampai beberapa hari terakhir.
"Kami hanya melihat kelelahan dalam dua pekan terakhir. Dan, sehari sebelum dan pada harinya (Madeline meninggal), tiba-tiba kondisinya memburuk. Kami pun terus berdoa. Kami yakin dia akan segera sembuh. Kami melihat tanda-tanda yang menurut kami dia mulai membaik," tuturnya.
Menurut Leilani, anaknya yang tidak pernah dibawa berobat -terakhir disuntik saat usia 3 tahun- itu tidak mengalami deman dan hanya terasa hangat badannya.
Sedangkan sang ayah, Dale, mantan petugas polisi, mengaku sempat memberikan tindakan CPR, begitu melihat anaknya tidak bernapas lagi. Sedangkan anggota keluarga lain buru-buru mencari pertolongan ke rumah sakit.
"Ipar saya (Leilani) sangat religius. Ia lebih percaya pada keyakinannya ketimbang dokter. Ia menelpon mertua saya dan memberitahu anaknya sedang koma. Ia bersandar pada keyakinannya," kata bibi Madeline kepada polisi beberapa saat sebelum gadis itu mengembuskan napas terakhir.
Polisi yang menerima telepon itu bertanya apakah perlu dikirim ambulans. Tetapi si bibi ragu-ragu. "Tolonglah. Maksud saya, dia menolak. Dia ingin melawan. Kami sebenarnya sudah berupaya membawanya ke rumah sakit seminggu lalu, dan ini sudah lewat beberapa hari," imbuh si bibi.
Lalu perempuan itu menelepon lagi dengan informasi tambahan tentang lokasi rumah, sehingga petugas penolong segera datang. Sejumlah kerabat dan teman keluarga itu juga menelepon 911 agar segera datang. Polisi dan paramedis akhirnya datang untuk membawa gadis malang itu ke rumah sakit.
Namun kurang dari sejam setelah petugas medis datang, Madeline yang dikenal sebagai siswa pandai dan meninggalkan sekolah untuk belajar privat itu dinyatakan meninggal.
Selain Madeline, keluar Neumann punya tiga anak lain. Mereka pindah dari California ke sebuah rumah kelas menengah dari Weston, pinggiran Wassau, Wisconsin tengah, sekitar dua tahun lalu. Di situ mereka tinggal berdekatan dengan keluarganya.
Leilani mengatakan ia dan suami tidak takut dengan penyelidikan polisi dengan alasan hidupnya ada di tangan Tuhan. "Kami tahu kami tidak melakukan tindakan kriminal. Kami tahu kami melakukan yang terbaik untuk anak kami, kami tahu yang harus kami lakukan," katanya. (Kompas/AP)
29 Maret, 2008
25 Maret, 2008
Hampir Semua Kadis, Kabag, Camat, dan Lurah di Siantar Jadi TS RE Siahaan
Asisten II Pemko Ucapkan Slogan RE Siahaan Dalam Rapat Resmi
Pernyataan Lingga ini terkait ucapan Asisten II Pemko Siantar M Akhir Harahap yang mengucapkan slogan salah satu cagubsu dalam sebuah pertemuan resmi di Ruang Data Pemko Siantar, Selasa (25/3). Ucapan M Akhir tersebut kontan mengundang protes berbagai kalangan karena ucapan tersebut jelas keberpihakan pada salah satu cagubsu padahal sebagai PNS, M Akhir seharusnya netral.
Waktu itu, M Akhir mewakili Walikota Siantar RE Siahaan menutup pertemuan kesepakatan damai tim kampanye masing-masing cagubsu yang diselenggarakan oleh desk Pilkada. Tepat di akhir sambutannya, M Akhir mengucapkan ‘PASS’ dilanjutkan dengan kalimat ”Assalamualaikum wr.wb”. Siapapun tahu, PASS merupakan slogan kampanye pasangan RE Siahaan-Suherdi.
Ucapan PASS tersebut sontak membuat kaget para peserta yang hadir saat itu seperti Ketua DPRD Siantar Lingga Napitupulu, Ketua Panwaslih Siantar Tigor Munthe, Ketua KPU Siantar Poltak Simaremare, tim kampanye pasangan cagubsu kota Pematangsiantar, serta dari pihak Polresta dan TNI.
Bahkan setelah rapat bubar suasana sempat sedikit tegang dan menjadi bahan pembicaraan sebagian peserta.
Ketua DPRD Lingga Napitupulu menilai M Akhir perlu minum jus jengkol karena dia menambah-nambahi ucapan yang tidak dimengerti orang. “Sikapnya bertolak belakang dengan hati nuraninya,” jelas Lingga.
Dia mengatakan sebenarnya di rumah M Akhir sangat banyak terpasang gambar salah satu cagubsu yakni Tri Ben.
“Karena dia tahu betul Tri Ben menjadi idolanya, mudah-mudahan dia tidak dipecat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panwasalih Tigor Munthe sangat menyayangkan pernyataan Asisten II tersebut. Menurutnya tindakan PNS atau pejabat pemerintah dengan menyebutkan kalimat slogan cagubsu, telah melanggar ketentuan dan berlebihan.
“Saya minta PNS jangan terlibat menjadi TS dan harus netral dalam Pilgubsu ini,” terangnya.
Menurut Tigor sesuai dengan surat edaran Menpan No: SE/08.A/M.PAN/5/2005 tanggal 2 Mei 2005 mengenai Netralisasi PNS dalam Pilkada, dalam pasal 2 ayat a – c disebutkan larangan PNS terlibat mendukung calon, menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, dan membuat tindakan atau merugikan calon.
“Kita sayangkan PNS mencoba membuat statement seperti itu terindikasi mendukung salah satu calon,” ujarnya.
Secara terpisah M Akhir yang coba dikonfirmasi melalui Short Message Service (SMS) terkait ucapannya, sampai berita ini diterbitkan tidak ada jawaban. (jansen)
Warga Menduga Ada Permainan Antara Pengusaha dengan Dinas Kehutanan Simalungun
Ijin Habis, Penebangan Hutan Berlanjut
Ijin untuk 25 Ha Namun Penebangan Seluas 75 Ha
SIMALUNGUN-SK: IPKTM (Izin Penebangan Kayu Tanah Hak Milik) atas nama Noderman Sinaga di Hutan Talun Sitora Hutaraja, Nagori Pamatang Purba, Kecamatan Purba, Simalungun, telah habis masa kontraknya pada 14 Februari 2008 lalu, namun kegiatan penebangan hutan sampai sekarang masih berlanjut. Warga setempat menduga adanya permainan antara pengusaha dengan Pemerintah Simalungun dalam hal ini Dinas Kehutanan Simalungun.
Informasi yang dihimpun Sinar Keadilan dari beberapa warga setempat menyebutkan mereka mengetahui bahwa perpanjangan IPKTM sampai sekarang belum terealisasi. Namun mereka juga mengetahui akan diadakannya perpanjangan kontrak oleh Pemkab sehingga menimbulkan pro- kontra diantara warga.
“Yang anehnya lagi, kegiatan penebangan tersebut pernah dihentikan 2 hari setelah IPKTM tersebut telah habis. Namun di hari ke-3 para karyawan mulai melakukan penebangan kembali. Dan jika perpanjangan kontrak dilakukan, warga tidak akan setuju,” ungkap Erwin Garingging (28) salah seorang warga setempat, mewakili warga lainnya kepada Sinar Keadilan, Selasa (25/3).
Erwin menambahkan selama ini IPKTM yang ada telah menyalahi aturan dan menyimpang dari Perda Simalungun yang mengatur tentang IPKTM. Hal itu dia katakan karena sebelumnya mereka telah memantau dan mengukur luas hutan yang telah ditebang. Selain itu, dilanjutkannya bahwa dampak pembalakan hutan yang merusak ini tidak saja menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, namun juga mengakibatkan hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semakin merosotnya kualitas sumberdaya alam Indonesia, dan juga menghasilkan seri bencana ekologi seperti banjir dan tanah longsor yang bisa menimbulkan korban jiwa. Warga meminta Dinas Kehutanan Simalungun jangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhitungkan dampak dari kegiatan tersebut di kemudian hari.
Sementara itu Maulen Siregar, Kakan Pelayanan Ijin Terpadu (PIT) Kabupaten Simalungun saat dihubungi melalui ponselnya, kepada Sinar Keadilan ini mengatakan bahwa Pemkab Simalungun berencana akan memberikan perpanjangan kontrak IPKTM tersebut. Hal itu dilakukan karena terlebih dahulu menerima laporan dari si pengusaha dengan alasan bahwa hasil kayu yang ditebang belum memenuhi target sesuai dengan IPKTM sebelumnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, untuk mempertimbangkan pengajuan tersebut, pihaknya telah meminta kepada Dinas Kehutanan agar melakukan kruising balik di lapangan, apakah benar pernyataan si pengusaha tersebut. “Jika hal tersebut benar, besar kemungkinan Bupati akan menandatangani surat ijin atas perpanjangan kontrak IPKTM tersebut,” ungkapnya. Namun masalah hasil laporan kruising, pihaknya masih menunggu dari Dinas Kehutanan.
Sementara itu, Rahman Purba, salah seorang staf Dinas Kehutanan Simalungun mengatakan sampai sekarang masalah IPKTM di Hutan Talun Sitora Hutaraja, Nagori Pamatang Purba, Kecamatan Purba, apakah telah menyalahi aturan, belum diketahui. Artinya sampai saat ini Dinas Kehutanan Simalungun belum mendapat laporan dari kantor cabang mengenai masalah itu.
Rahman mengatakan, pihak yang menyatakan hal tersebut dalam hal ini Forum Komunikasi Pemantau Pembangunan Simalungun (FKPPS) harus melakukan pengukuran terhadap areal yang sudah ditebang sebagai bukti yang akurat dari lapangan. “Jika pengukuran dilakukan oleh mereka dan ternyata telah terbukti menyalahi, barulah kita terjun ke lapangan,” ungkapnya. Rahman langsung menghubungi salah satu rekannya di Kantor Cabang Dinas Kehutanan Seribudolok. Setelah dikonfirmasi, menurut Rahman pihak Saribudolok membantah telah terjadi penyalahgunaan IPKTM yang melebihi luas 25 Ha.
Selanjutnya Rahman meluruskan tudingan warga mengenai DPRD Simalungun sudah pernah terjun ke lapangan tetapi tidak sampai ke lokasi penebangan hutan. Diakuinya, tidak sampainya anggota DPRD tersebut ke lokasi karena belum dibuatnya jalan perintis menuju ke hutan dan akhirnya DPRD memilih minum di kedai kopi dengan mengajak para warga. Melihat hal tersebut, menurutnya warga telah salah mengartikannya.
Sebaliknya, Donar Saragih SP, Ketua DPP FKPPS saat dihubungi melalui ponselnya kepada wartawan mengatakan bahwa IPKTM tersebut terbukti telah menyalahi aturan. Hal itu dikatakannya karena terlebih dahulu pihaknya telah melakukan pengukuran pada areal penebangan IPKTM tersebut telah mencapai luas sekitar 70 Ha yang seharusnya hanya 25 Ha. “hal itu terbukti setelah kami melakukan pengukuran,” ungkapnya. (duan)
Aneh, Kejari Akui Sudah Periksa Kadis Kesehatan Siantar Tapi Kasi Intel Mengaku Belum Terima Berkas
Terkait Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Siantar
Kajari Siantar awal Maret 2008 lalu, mengatakan sudah meminta keterangan Ronald Saragih namun untuk sementara belum dapat disiarkan hasil pemeriksaannya. Bahkan informasi yang dihimpun Sinar Keadilan di Kejari Siantar, jaksa juga telah memanggil Panitia Pemeriksa Barang HS dan M br M selaku PPK (Panitia Pembuat Komitmen) pada pengadaan obat-obatan tersebut.
Sebelumnya telah diberitakan, mencuatnya kasus dugaan penyimpangan dana pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan tersebut ketika Ketua LSM Lepaskan (Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara) Jansen Napitu mempertanyakan APBD tahun 2007 yang dua pos anggaran berhubungan dengan pengadaan obat-obatan.
Pos anggaran yang pertama tercantum sebesar Rp 723.999.900 untuk program obat dan perbekalan kesehatan. Dalam APBD tidak ada perincian selanjutnya. Pos anggaran kedua tercantum senilai Rp 721.999.990 untuk belanja obat-obatan. Pencantuman belanja obat-obatan ini juga tidak diterangkan dalam APBD. Sehingga jumlah nominal keseluruhan untuk belanja obat-obatan yang tercantum dalam 2 pos anggaran senilai Rp 1,445.021.800 tersebut perlu dipertanyakan kejelasannya.
F Lomboe, Selasa (25/3), menegaskan dia tidak ada meminta keterangan dan bahkan menerima berkas dugaan korupsi Dinkes Siantar. “Tiga Bulan terakhir saya tidak ada berhadapan dengan kadis-kadis,” ungkapnya.
Anehnya lagi, Kasipidum Kejari Siantar Herdyansyah kepada SK mengaku kalau tahapan untuk itu sudah diproses namun belum sampai ke pihaknya “Nanti kalau sudah tahap P-19,” akunya.
Sementara Kadis Kesehatan dr Ronald Saragih, hingga saat ini tidak berhasil dikonfirmasi tentang kedatangannya ke Kejari Siantar. Namun menurut info ia memberi keterangan pada Januari lalu. Menurut Kepala Tata Usaha Dinas Kesehatan Atmy Dusky bahwa dari pukul 10.00 Wib pagi,Ronald sudah keluar dari kantor usai melakukan apel pagi dengan seluruh pegawai. (dho)
DPRD Didesak Gelar Sidang Paripurna Soal Putusan KPPU
Koordinator KMPH Riswan Gultom dalam orasinya menyatakan DPRD harus bersikap tegas memparipurnakan putusan KPPU mengenai pembangunan bangsal RSUD Djasamen Saragih tahun 2005 yang melibatkan Walikota RE Siahaan.
“Kami minta aspirasi masyarakat tersebut ditampung dan dibahas legislatif,” tukasnya.
Menurut Riswan sesuai putusan KPPU No 06/KPPU–L/2006 tanggal 13 November 2006, Walikota RE Siahaan dan wakilnya Imal Raya Harahap diputuskan bersalah melanggar pasal 22 UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menilai keduanya telah melakukan persengkongkolan dalam memutuskan pemenang tender yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp381 juta.
Riswan menilai pendiaman kasus tersebut oleh DPRD disinyalir adanya konspirasi antara walikota. Dikatakannya putusan KPPU tersebut sangat jelas dirumuskan di sidang paripurna sebagai materi bukti untuk pelengkap landasan hukum. Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 pasal 29 mengenai kondisi faktual atas putusan tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. “Sayang kebijakan DPRD selama ini tidak ada dan fungsinya tidak berjalan karena adanya permainan kepentingan,” jelasnya.
Hal senada juga dikatakan Mangasi Simanjorang. Menurutnya selama ini banyak aksi dari elemen masyarakat mendesak DPRD agar bersikap tegas, karena selama ini DPRD hanya sebatas menampung aspirasi tersebut tanpa menindaklanjutinya.
“Kita akan sebarkan selebaran tuntutan ini agar masyarakat tahu apa pelanggaran hukum yang dilakukan walikota,” katanya dengan lantang.
Dia juga berpendapat pencalonan RE Siahaan sebagai salah satu Cagubsu sangat tidak layak terkait adanya kasus bangsal RSUD Djasamen Saragih.
Hampir satu jam lebih berorasi akhirnya pengunjuk rasa hanya ditemui satu orang anggota DPRD saja yakni Muslimin Akbar, padahal masih banyak anggota dewan lain berada di gedung rakyat tersebut. Dalam kesempatan tersebut Muslimin secara pribadi menyambut positif aspirasi masyarakat dengan menanggapi putusan KPPU tersebut.
“Kita inginkan pemerintahan bersih di kota ini, tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme,” terangnya.
Dia juga mengharapkan adanya tindakan para penegak hukum atas putusan KPPU, sehingga permasalahan tersebut dalam diselesaikan sesuai prosedur hukum.
Mengenai aspirasi KMH tersebut, Muslimin mengatakan akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD untuk disikapi. Massa juga sempat mendesak DPRD membuat jadwal sidang paripurna membahas putusan KPPU. Menanggapinya Muslimin menjelaskan hal tersebut akan dibicarakan pimpinan dewan apakah akan mengelar sidang paripurna. Setelah mendengar penjelasan tersebut akhirnya massa meninggalkan gedung DPRD dengan tertib dan teratur. (jansen)
RSUD dr. Djasamen Saragih Akan Diambil-alih Pemrov Sumut
MEDAN-SK: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam waktu dekat berencana mengambilalih empat rumah sakit di daerah itu yang sebelumnya memang dikelola Pemprov Sumut. Keempat rumah sakit itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr. Candra Syafei, SpOG, di Medan, Senin (24/3), masing-masing RSU Dr. Pirngadi Medan, RSUD Tarutung, RSUD Padang Sidempuan dan RSUD Pematang Siantar. "Keempatnya dalam waktu dekat mungkin akan kita ambilalih, namun untuk tahap awal kita akan prioritaskan RSU Dr.Pirngadi Medan," sebutnya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sumut membahas dua ranperda tentang kesehatan. Menurut dia, penarikan kembali keempat rumah sakit itu memang mendesak dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pasalnya keempat rumah sakit tersebut akhir-akhir ini dalam kondisi sulit, terutama terkait masalah pendanaan. "Target kita meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberdayakan tenaga kesehatan di rumah-rumah sakit itu. Kita akan melengkapi keempatnya dengan tenaga-tenaga medis termasuk dengan dokter-dokter spesialis," ujar Candra Syafei. Ia mengaku berharap ke depan kualitas pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit di Sumut dapat semakin ditingkatkan, sehingga dapat menekan jumlah masyarakat Sumut yang berobat ke luar negeri. Didukung Rencana Pemprov Sumut mengambilalih keempat rumah sakit tersebut didukung penuh oleh Komisi E DPRD Sumut. Ketua Komisi E DPRD Sumut, Rafriandi Nasution, juga mengaku sangat berharap keempat rumah sakit itu mampu melayani masyarakat dengan kualitas terbaik. Hanya saja ia juga berharap Dinas Kesehatan Sumut dapat menentukan skala prioritas. "Yang harus diprioritaskan itu RSU Dr. Pirngadi karena merupakan salah satu rumah sakit rujukan, sementara yang tiga lainnya sebaiknya dipertimbangkan lebih matang lagi," tuturnya. Menurut dia, dengan kondisi keuangan daerah yang dinilai masih sangat terbatas, akan sulit bagi Pemprov Sumut untuk mendukung pendanaan keempat rumah sakit tersebut. "Rencana pengambilalihan itu harus terukur dan disesuikan dengan `budget` daerah," ujarnya. Terkait upaya menekan jumlah warga Sumut yang berobat ke luar negeri, Rafriandi Nasution mengatakan tantangan tersebut harus dijawab sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Sumut. "Kebetulan kepala dinasnya kan baru. Kepala dinas harus mampu menjawab tantangan ini untuk membuktikan kinerjanya," terangnya.(ant)
Ketua DPRD Siantar Minta Pemko Selesaikan Administrasi 19 PNS Tersebut
Buntut Pembatalan NIP 19 PNS Siluman oleh BKN
Lingga juga meminta pemko agar tidak mengajukan dan mencantunkan nama 19 PNS tersebut dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008.
“Dengan banyaknya desakan masyarakat terhadap kasus ini, pemko tidak boleh menampung nama mereka dalam anggaran,” jelasnya.
Sementara itu anggota DPRD Grace br Saragih menilai Walikota RE Siahaan tidak tunduk kepada keputusan BKN. Grace berpendapat kasus CPNS Gate Siantar telah menjadi konspirasi pembangkangan hukum dan tata aturan negara.
“Buktinya kepala BKD diam saja. Ini namanya arogansi, harusnya BKN turun langsung menuntaskan kasus ini,” tandasnya.
Jika walikota tetap membangkang, Grace menyarankan aparat penegak hukum perlu dikerahkan dalam penyelesaian kasus PNS tersebut. “Ada yang merusak tata hukum negara ini, kenapa dibiarkan,” paparnya.
Grace juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap 19 PNS ilegal yang sejauh ini tidak mengundurkan diri, walapun sudah terbukti pengangkatan mereka tidak sesuai mekanisme yang berlaku berdasarkan surat BKN. Hal tersebut sangat bertentangan dengan sebagian orang tua 19 PNS yang merupakan aparat birokrasi pemko Siantar.
“Tindakan mereka sangat memalukan, tidak mempunyai etika dan moralitasnya sangat rendah,” ujarnya.
Sedangkan surat BKN mengenai pembatalan Nomor Induk Pegawai (NIP) terkait tuntutan di Pengadilan Negeri Siantar, menurut Grace tindakan BKN hanya untuk membebaskan diri dari tuntutan tersebut. Ini dilakukan dengan dalih BKN telah membatalkan NIP 19 PNS jauh sebelumnya.
“Faktanya sudah tiga bulan berjalan pemko belum juga menindaklanjuti surat BKN tersebut,” terangnya.
Grace juga mempertanyakan kinerja para penyelenggara pemerintahan di Siantar. Dia menilai tindakan tersebut telah membuat kota ini menjadi amburadul. Diungkapkannya pemko tidak bertanggungjawab dalam mengurus Siantar.
“Ngurus kota ini saja tidak becus apalagi mau jadi gubernur, ganti saja nama kota ini jadi kota Benar Benar Mabuk (BBM),” katanya.
Politisi dari partai PIB tersebut juga mengungkapkan keheranannya terhadap DPRD, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terhadap nasib kota Siantar.
Dia juga mempertanyakan komisi I mengenai reaksinya terhadap kasus PNS tersebut.
“Saya masih menunggu kapan komisi I memanggil BKD soal surat BKN mengenai 19 PNS illegal tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Rahab Siadari selaku Ketua LSM Komunitas Pendukung Amanah Keadilan (Kompak), saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, mengatakan bahwa kasus CPNS Gate 2005 tidaklah sulit, hanya perlu keseriusan dan kesungguhan dari aparat penegak hukum. “Sebenarnya setelah adanya surat dari BKN yang memintakan Walikota Pematangsiantar untuk segera melakukan pemecatan terhadap 19 PNS Siluman tersebut adalah bukti atas kecurangan yang dilakukan oleh orang nomor satu di daerah ini,” paparnya.
Dia menambahkan bahwa ke-19 orang tersebut juga layak menjadi tersangka atas kasus ini karena secara nyata dan sadar telah sudah menikmati uang negara yang bukan menjadi hak mereka, dan nyata telah melakukan pembohongan publik. “Jika Kapolres Simalungun tidak segera menuntaskan kasus ini, dalam waktu dekat Kompak akan mengadukan Kapolres Simalungun ke jenjang yang lebih tinggi lagi yakni ke Polda Sumatera Utara atau bahkan Ke Mabes Polri,” ujarnya.
Di lain pihak, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pematangsiantar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muslimin Akbar, SH saat dimintai keterangannya mengatakan ijin presiden untuk memeriksa walikota seringkali dijadikan alasan untuk memperlama prosesn hukum dalam kasus ini. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 36 bahwa rentang waktu perijinan dari presiden dua bulan. Jika dalam kurun waktu tersebut, restu dari Presiden tak turun, penyidikan bisa dilanjutkan. “Namun kenyataan yang terjadi, masalah ijin presiden inilah yang dijadikan alat tarik ulur dan mengundur-undur pemeriksaan oleh pihak kejaksaan atau kepolisian terhadap Walikota Pematangsiantar,” ujar Muslimin.
Dia menambahkan ijin presiden seolah menjadi tameng atau kamuflase dalam penuntasan kasus korupsi, khususnya di Kota Pematangsiantar. Dengan alasan belum memperoleh ijin presiden, banyak kasus yang seharusnya dapat menjerat kepala daerah, akhirnya, melenggang tenang seolah tak bersalah.
Padahal dari gencarnya laporan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemberitaan media massa, diduga terjadi manipulasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2005, dimana terdapat enam orang calon pegawai negeri sipil yang tak ikut seleksi dan 13 orang yang tak lulus seleksi tetapi diusulkan mendapatkan nomor induk pegawai oleh Walikota Pematangsiantar ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ke-19 orang ini akhirnya mendapat nomor induk pegawai (NIP) dan memperoleh hak sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS) berupa gaji dan tunjangan. Setelah ada laporan dugaan manipulasi dari Lembaga Pengawas dan Pelaporan Aset Negara (Lepaskan) tanggal 4 Juni 2007, ternyata baru diterbitkan LP-nya (laporan polisi,red) awal Oktober 2007 dan ditindaklanjuti oleh surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sebelumnya dengan surat No : 288.a /DIR.PP /PNS /CPNS /XII / 2007 tanggal 28 Desember 2007 ditandatangani Kepala BKN Deputi Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Ub Direktur Pengadaan PNS I Nyoman Arsa NIP 260003950. Surat tersebut meminta walikota memecat 19 PNS sesuai aduan Lepaskan mengenai 19 CPNS yang diduga diangkat tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya BKN melakukan kajian berdasarkan daftar ranking hasil ujian CPNS Siantar yang diterima BKN dari Gubernur Sumatera Utara yang akhirnya meminta Walikota Pematangsiantar memberhentikan ke-19 orang sebagai PNS.
Selain itu dirinya juga mengatakan sudah menyurati pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar agar melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap kinerja pemerintah Kota Pematangsiantar yang menurutnya sudah sangat buruk, sarat dengan unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). (Jansen/Daud)
Inilah Daftar Dana Sosial 2007 yang Rawan Diselewengkan
Dalam pemeriksaan polisi, Bayu Tampubolon, ajudan Walikota, bahkan pernah mengakui pernah mengantarkan uang kepada Walikota RE Siahaan sebesar Rp3,2 miliar bersama dengan Aslan. Uang tersebut diantar sekitar awal Desember 2007 lalu.
Untuk mengetahui kemana saja dana sosial ini disalurkan pada tahun 2007, berikut ini beberapa item pengeluaran dana dari bagian sosial yang rawan diselewengkan.
1. Bantuan fasilitas KONI Siantar sebesar Rp900 juta
2. Bantuan fasilitas cabang olah raga lainnya sebesar Rp300 juta.
3. Bantuan mental spiritual sebesar Rp500 juta.
4. Bantuan operasional TP PKK/Dharma Wanita sebesar Rp400 juta.
5. Bantuan pembinaan UKM sebesar Rp750 juta.
6. Bantuan kepada forum purna bakti anggota DPRD tahun 2004 sebesar Rp300 juta.
7. Bantuan organisasi kemasyarakatan bidang hukum sebesar Rp200 juta.
8. Kegiatan sekolah minggu sebesar Rp130 juta.
9. Kegiatan Jubelium gereja se Asia sebesar Rp200 juta.
10. Bantuan perayaan Paskah umum sebesar Rp100 juta.
11. Bantuan perayaan Paskah oikumene sebesar Rp275 juta.
12. Bantuan perayaan hari –hari besar Islam sebesar Rp300 juta.
13. Bantuan perayaan 50 tahun Dewan Gereja se Asia sebesar Rp 200 juta.
14. Bantuan gereja sebesar Rp1,1 miliar.
15. Bantuan pengganti atap Denpom sebesar Rp633 juta.
16. Bantuan karya bakti TNI pembukaan Jalan Sutomo – Pane sebesar Rp350 juta.
17. Pembinaan kamtibmas oleh pimpinan daerah sebesar Rp660 juta.
18. Dana stabilitas daerah sebesar Rp7,4 miliar.
DPRD Tutup Mata Terhadap KesalahanWalikota
Putusan KPPU Terkait Bangsal RSUD Djasamen Saragih
SIANTAR-SK: Aktivis Komunitas Masyarakat Peduli Hukum Mangasi Simanjorang, Minggu ( 23/3), menilai DPRD Siantar terkesan tutup mata terhadap kesalahan Walikota RE Siahaan khususnya menyangkut surat putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembangunan bangsal RSUD Djasamen Saragih tahun 2005.
“Apakah sudah ada terbangun kesepakatan antara DPRD dengan walikota, dan apakah masalah ini dianggap tidak pernah terjadi?” tukasnya.
Mangasi berpendapat dalam putusan tersebut jelas walikota telah melakukan pelanggaran sumpah jabatan untuk kepentingan pribadi. Dikatakannya DPRD seharusnya menggelar sidang paripurna mengenai kasus tersebut.
Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 mengenai mengenai Pemerintahan Daerah pasal 29 ayat 2b, kepala daerah dapat diberhentikan jika terbukti melanggar sumpah jabatan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan fungsi DPRD yakni legislasi, pengawasan, dan budgeting (anggaran).
“Nyatanya legislatif hanya diam, layak dipertanyakan fungsi pengawasan para wakil rakyat selama ini,” tandasnya.
Mangasi menambahkan selama ini banyak aksi dari elemen masyarakat mendesak DPRD agar bersikap tegas. Namun kenyataan di lapangan DPRD hanya sebatas menampung aspirasi tersebut tanpa menindaklanjutinya.
“Ada dugaan dibalik sikap DPRD mengenai putusan tersebut sudah terjadi negosiasi,” ujarnya.
Seperti diketahui surat KPPU dan KPK tersebut menyangkut nasib Walikota Siantar RE Siahaan dan Wakilnya Imal Raya Harahap yang diduga terlibat dalam kasus penyelewengan proyek bangsal RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. Sedangkan KPK menilai kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.
Sebelumnya dua fraksi di DPRD Siantar yakni Fraksi PDI-P Kebangsaan dan Barnas pada Oktober 2007 berangkat ke Jakarta untuk mengklarifikasi putusan KPPU tersebut. KPPU kemudian mengirimkan hasil putusan itu kepada DPRD pada Desember 2007. Sesuai putusan KPPU no 06/KPPU-I/2006 tanggal 13 November 2006 yang isinya memutuskan tentang pelelangan bangsal unit RSUD dimana Walikota RE.Siahaan dan Wakilnya Imal Raya Harahap dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dimana telah melakukan persengkongkolan dalam memutuskan pemenang tender sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp381.440.000.
Menurut Mangasi DPRD secara kelembangaan harus bersikap tegas, bukan malah sengaja mengulur-ulur kasus tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Harusnya sejak keluarnya putusan ini DPRD sudah bertindak, nyatanya sampai sekarang belum ada, ada apa?” tanyanya.
Mangasi menegaskan DPRD tanpa ijin presiden sesuai kewenangannya selaku legislator dapat melaksanakan fungsi serta merekomendasikan telah terjadi pelanggaran sumpah jabatan oleh walikota dan wakilnya. Hal ini dapat ditindak lanjuti ke aparat hukum untuk diproses sesuai huklum yang berlaku. (jansen)
RE Siahaan dan Aslan Ditetapkan Jadi Tersangka
Dugaan Korupsi Bagian Sosial Pemko Siantar Rp12,5 Miliar
Wakapolresta Kompol Safwan Khayat, Rabu (19/3), saat ditemui di ruang kerjanya tidak membantah informasi tersebut. Menurut Safwan kasus tersebut sudah ditangani pihak Poldasu. Poldasu yang akan menindaklanjuti kasus dugaan korupsi tersebut.
Mengenai tindaklanjut Polresta, Safwan menjelaskan pihaknya sejauh ini masih menunggu hasil penyelidikan Poldasu.
Dikatakannya sesuai pemeriksaan Polresta terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, terungkap bahwa dana sebesar Rp12,5 miliar hanya tigaperempat yang dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya. Sedangkan seperempat lagi tidak jelas penggunaannya.
Sebelumnya kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan dua orang anggota DPRD Siantar yakni Alosius Sihite dan Muslimin Akbar sekitar Desember 2007 yang lalu.
Beberapa waktu yang lalu Polresta Siantar telah memeriksa Ajudan Walikota Pematangsiantar Bayu Tampubolon, sebagai saksi terkait dugaan korupsi di bagian sosial tersebut. Informasi yang berhasil dihimpun oleh Sinar Keadilan yang tak mau disebut namanya menyebutkan, awalnya pemeriksaan berlangsung sangat alot karena Bayu tak mau mengakui keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Dalam pemeriksaan, Bayu akhirnya mengaku pernah mengantarkan uang kepada Walikota RE Siahaan sebesar Rp3,2 miliar bersama dengan Aslan. Uang tersebut diantar sekitar awal Desember 2007 lalu. Uniknya dari dugaan korupsi sebesar Rp12,5 miliar hanya Rp4,4 miliar yang tidak jelas keberadaannya. Sementara Rp 8,1 miliar jelas ada pengeluarannya.
Dari dana sekitar Rp4,4 miliar yang tidak jelas itu, Rp3,2 miliar telah diserahkan kepada Walikota RE.Siahaan dan sisanya Rp 1,2 miliar dipegang oleh Bendahara Bagian Sosial Agus Salam.
Sementara itu Direktur CBR Foundation Agus Marpaung, Minggu (23/3), menilai Polresta harus secepatnya menentukan para tersangka dugaan kasus korupsi tersebut.
“Kita minta polisi agar serius untuk mengungkap kasus ini sudah sejauh mana perkembangan penyelidikan ,” jelasnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GPPP) Siantar-Simalungun Joseph Saragih. Joseph menuturkan sesuai dengan UU no 31 tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi seharusnya polisi tidak perlu terlalu lama untuk menyelidikinya. Selain itu ada instruksi dari Mabes Polri yang meminta keseriusan dari aparatnya dalam menuntaskan kasus korupsi di setiap daerah kerja masing-masing.
“Penanganan korupsi di kota ini jangan sampai memakan waktu yang lama, bisa mengaburkan inti permasalahan yang sebenarnya,” tandasnya mengakhiri. (jansen/hendro).
BKN Batalkan NIP 19 PNS 2005 Siluman
Surat pembatalan NIP tersebut juga dijadikan eksepsi BKN terhadap gugatan Nur Afni Nasution dan kawan-kawan yang menggugat BKN sebagai tergugat II dalam perkara 19 PNS formasi 2005 yang dianggap siluman. Perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
Dalam gugatannya, Nur Afni turut menggugat BKN karena telah mengeluarkan NIP kepada 19 orang tersebut padahal dari hasil ujian seleksi yang dilakukan oleh Puskom USU, 19 orang tersebut seharusnya tak layak menjadi PNS karena 6 orang tak ikut ujian sama sekali dan 13 orang tak sesuai ranking hasil ujian yang dinyatakan lulus.
Melalui kuasa hukumnya yakni Edy Wahyono SH, Baskoro Pareyanto SH, Slamet Nugroho SH, Istati Atidah SH, dan Sukamto SH, BKN telah mengirimkan surat kepada PN Siantar tanggal 18 Maret 2008. Dalam jawaban BKN menanggapi pengaduan tersebut sebagai kelanjutan surat Kepala BKN No 268a / Dir PPNS / CPNS / XII / 2007 tanggal 28 Desember 2007 (vide bukti T.II-7) mengenai permasalahan penetapan NIP CPNS tahun 2005 kota Pematangsiantar, Kepala BKN telah membatalkan NIP ke 19 orang tersebut.
Sesuai surat tersebut BKN meminta kepada majalis hakim memutuskan dalam eksepsi antara lain menerima dan mengabulkan eksepsi atau keberatan tergugat II, menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat II merupakan sengketa peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan PN Siantar tidak berwenang untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut, dan menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara. Sedangkan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat ditolak, perbuatan tergugat II tidak ada yang melanggar hukum, meminta tergugat II dikeluarkan dari pihak tergugat dalam kasus tersebut, menolak tuntutan materil dan imateriil dan penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.
Sementara itu, mantan Walikota Marim Purba mengatakan mengingat sudah ada surat BKN kepada walikota dan pembatalan NIP, seharusnya 19 orang tersebut mengundurkan diri. Menurut Marim, jika mereka tak mengundurkan diri, hukuman sosial akan berlangsung sepanjang karir mereka jadi PNS jika ternyata publik tahu bahwa mereka masuk sebagai PNS secara ilegal. “Orangtua 19 orang tersebut seharusnya tidak memaksa anaknya menjalani karir yang diawali dengan KKN apalagi mengambil gaji yang bukan haknya adalah pidana. Masalah akan semakin kompleks dan ruwet. Mengundurkan diri adalah pilihan sikap yang elegan,” ujar Marim. (Jansen)
Nama-nama 19 orang yang dicabut NIP-nya berdasarkan Surat Kepala BKN:
1. 1796.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008 An Daud Kiply Siahaan NIP 400060214 (Bukti T.II.- 8).
2. 1797.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008 An Nora Magdalena NIP 400060200 (Bukti T.II- 9).
3. 1798.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008 An Wasti Marina Silalahi NIP 400060191 (Bukti T.II.-10)
4. 1799.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008 An Rosalia Raimonda Sitinjak NIP 400060219 (Bukti T.II.-11).
5. 1800.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008 An Cristin Napitupulu NIP 400060215 (Bukti T.II.-12),
6. 1801.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 17 Januari 2008 An Friska Nova Melati Manullang NIP 400060216 (Bukti T.II.-13),
7. 1802.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Marolop Lumban Tobing ST NIP 400059617 (Bukti T.II.-14)
8. 1803.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Resti Hutasoit NIP 400060217 (Bukti T.II.-15),
9. 1804.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Melda Silalahi NIP 400059503 (Bukti T.II.-16),
10. 1805.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Sihar Julius Everet Siahaan NIP 400060213 (Bukti T.II.-17),
11. 1806.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Saur Katerina Siahaan NIP 400060201 (Bukti T.II.-18),
12. 1807.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Mastika Gloria Manullang SE NIP 400060198 (Bukti T.II.-19).
13. 1808.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Torop Mindo Batubara NIP 400059603 (Bukti T.II.-20),
14. 1809.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Marike Sony Hutapea NIP 400060196 (Bukti T.II.-21),
15. 1810.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Duharni Bunga Sijabat NIP 400060197 (Bukti T.II.-22).
16. 1811.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Daud Pasaribu NIP 400060195 (Bukti T.II.-23).
17. 1812.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Eduward F Purba NIP 400060192 (Bukti T.II.-24),
18. 1813.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An Theresia Bangun NIP 400060202 (Bukti T.II.-25).
19. 1814.1 / Dir.P.PNS /BTL NIP / I / 2008 tanggal 21 Januari 2008 An dr Juneta Zebua NIP 400060218 (Bukti T.II.-26).
22 Maret, 2008
Pesan Paskah PGI dan Klaim ‘Pilihan Tuhan’ dalam Pilgubsu
Dalam beberapa hari terakhir ini, muncul gugatan mengenai keterlibatan gereja dalam politik praktis dukung-mendukung calon gubernur Sumatera Utara. Mereka menggugat ‘ulah’ sebagian pendeta yang secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk memilih calon tertentu. Yang lebih parah adalah klaim para pendeta itu yang menyebut calon yang mereka dukung adalah ‘pilihan Tuhan’.
Tak heran jika muncul komentar seperti dimuat di Harian Sinar Keadilan beberapa hari lalu dari seorang anggota jemaat “Oh, Tuhan, maafkanlah pendeta kami sebab dia tidak tahu apa yang terjadi di kota ini, yang dia tahu hanya proposal, sehingga kami sangat miskin. Tuhan berikan kami kekuatan apabila kami tidak mau lagi ke gereja tetapi kami tetap memujiMU”.
Sangat menyedihkan membaca komentar seperti itu. Jemaat yang kritis telah menjadi apatis terhadap wibawa para pendetanya. Anehnya, para pendeta tersebut tampaknya tak menyadari (atau pura-pura tak menyadari) kekonyolan mereka ini dan terus saja ikut sebagai tim sukses ‘berkampanye’ melalui mimbar gereja. Mungkin mereka menganggap para jemaat adalah orang-orang bodoh yang gampang diajak. Atau mungkin mereka masih tetap menganggap bahwa apa kata mereka juga adalah apa kata Tuhan.
Politik telah membuat para pendeta saat ini semakin tak lagi dihargai oleh jemaatnya. Ironisnya, calon gubernur yang diklaim sebagai ‘pilihan Tuhan’ tersebut pun tampaknya menikmati polemik ini karena memang sejatinya dialah aktor intelektual dari perdebatan ini.
Pesan Paskah 2008 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), pantas menjadi sebuah renungan singkat di tengah situasi masyarakat Kristen di Sumut dalam polemik dukung-mendukung kandidat gubernur saat ini.
Pesan Paskah 2008 PGI yakni ‘Berakarlah di dalam Dia dan dibangun di atas Dia” (Kolose 2:7). Dalam pesan Paskah tersebut, PGI secara jelas menyebut Gereja-gereja dan umat Kristen di segala abad dan zaman, di segala tempat dan wilayah adalah persekutuan yang sepenuhnya terikat dan dipersekutukan di dalam Kristus. Gereja dan umat Kristen memiliki keterkaitan dan keterhubungan dengan Kristus, Raja dan Kepala Gereja. Firman Allah menyatakan “Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus” (1 Korintus 3:11). Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa kematian itulah yang menjadi dasar dan fondamen Gereja serta kekristenan, sehingga Gereja dan kekristenan dapat teguh berdiri di tengah-tengah perubahan zaman dengan aneka tantangan di dalamnya. Tak akan pernah ada dasar lain yang dapat menggeser, mengubah atau menggantikan dasar dari Gereja dan kekristenan selain Yesus Kristus itu sendiri.
Inti dari Pesan Paskah PGI ini sangat jelas. Kristus menjadi dasar dan pondasi Gereja. Kristuslah yang memilih, bukan para pendeta. Jadi, tak ada sebuah klaim, bahkan oleh para pendeta sekalipun, yang bisa menyebut bahwa seseorang adalah ‘pilihan Tuhan’, hanya karena dia orang Kristen. Kristen yang bagaimana? Bertanggungjawabkah para pendeta tersebut jika ternyata nanti yang menang adalah kandidat yang ‘bukan pilihan Tuhan’? Mau dibawa kemana muka Tuhan jika ‘orang pilihanNya’ kalah dalam Pilgubsu?
Dalam Pesan Paskah tersebut, PGI mengatakan Kristus telah bangkit menghadirkan harapan-harapan baru bagi manusia dan dunia. Umat manusia umumnya, dan umat Kristiani khususnya, harus bangkit dan secara kreatif dinamik mengukir karya terbaik bagi sesama tanpa pamrih, dengan tidak mempertimbangkan suku, agama, ras dan antar golongan. Menurut PGI, Paskah harus mampu merubuhkan tembok-tembok pemisah yang berdiri kukuh membentengi kedirian manusia. Paskah harus mampu menumbuhkan potensi-potensi integratif dan menghancur-luluhkan virus-virus disintegratif yang menggerogoti masyarakat majemuk Indonesia.
Dalam Pesan Paskah ini, PGI secara jelas mengatakan Paskah harus membarui Gereja, agar Gereja memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengatakan ya, di atas yang ya, dan tidak di atas yang tidak. Gereja harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia (Kisah Para Rasul 5:29). Gereja yang berakar dan dibangun di dalam Kristus adalah Gereja yang memiliki kekuatan dan kemauan untuk menjadi nabi pada zamannya tanpa ragu, takut dan gentar.
Gereja, dan juga pendeta, harus kembali ke ‘khittah’-nya, ke asalnya, sebagai tubuh Kristus yang terus memperbaharui diri untuk mewujudkan kehidupan yang berakar dan dibangun di dalam Kristus sehingga warga gereja tetap beriman teguh dalam menjawab tantangan global.
Mendukung seorang kandidat gubernur sah-sah saja. Namun, mengatasnamakan Gereja dan menggunakan atribut ‘kependetaan’ untuk mempengaruhi pemilih, merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana. Baiknya, para pendeta tersebut hanya sekadar memberikan rambu agar memilih calon yang bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kekristenan. Tak ada jaminan calon yang Kristen juga bersikap dan bertindak Kristiani sehingga tak ada juga keharusan untuk memilih mereka.
PGI sendiri secara jelas mengatakan semangat Paskah hendaknya menjadi sumber inspirasi untuk merajut relasi lintas agama yang makin bermutu, dan menjadi modal utama dalam perjuangan bersama bagi terwujudnya masyarakat majemuk Indonesia yang cerdas, berkeadaban, inklusif, adil dan demokratis.
Bagi para kandidat gubernur, berjuanglah dahulu. Jangan manfaatkan agama dan para pendeta sebagai senjata karena rakyat saat ini pun tak bodoh. Jika Anda benar-benar telah berjuang, yakinlah, perjuangan tak pernah sia-sia. PGI mengakhiri Pesan Paskahnya dengan menggarisbawahi Firman Allah: “Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.” (1 Korintus 15:57,58). Selamat Paskah (Fetra Tumanggor)
Tak heran jika muncul komentar seperti dimuat di Harian Sinar Keadilan beberapa hari lalu dari seorang anggota jemaat “Oh, Tuhan, maafkanlah pendeta kami sebab dia tidak tahu apa yang terjadi di kota ini, yang dia tahu hanya proposal, sehingga kami sangat miskin. Tuhan berikan kami kekuatan apabila kami tidak mau lagi ke gereja tetapi kami tetap memujiMU”.
Sangat menyedihkan membaca komentar seperti itu. Jemaat yang kritis telah menjadi apatis terhadap wibawa para pendetanya. Anehnya, para pendeta tersebut tampaknya tak menyadari (atau pura-pura tak menyadari) kekonyolan mereka ini dan terus saja ikut sebagai tim sukses ‘berkampanye’ melalui mimbar gereja. Mungkin mereka menganggap para jemaat adalah orang-orang bodoh yang gampang diajak. Atau mungkin mereka masih tetap menganggap bahwa apa kata mereka juga adalah apa kata Tuhan.
Politik telah membuat para pendeta saat ini semakin tak lagi dihargai oleh jemaatnya. Ironisnya, calon gubernur yang diklaim sebagai ‘pilihan Tuhan’ tersebut pun tampaknya menikmati polemik ini karena memang sejatinya dialah aktor intelektual dari perdebatan ini.
Pesan Paskah 2008 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), pantas menjadi sebuah renungan singkat di tengah situasi masyarakat Kristen di Sumut dalam polemik dukung-mendukung kandidat gubernur saat ini.
Pesan Paskah 2008 PGI yakni ‘Berakarlah di dalam Dia dan dibangun di atas Dia” (Kolose 2:7). Dalam pesan Paskah tersebut, PGI secara jelas menyebut Gereja-gereja dan umat Kristen di segala abad dan zaman, di segala tempat dan wilayah adalah persekutuan yang sepenuhnya terikat dan dipersekutukan di dalam Kristus. Gereja dan umat Kristen memiliki keterkaitan dan keterhubungan dengan Kristus, Raja dan Kepala Gereja. Firman Allah menyatakan “Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus” (1 Korintus 3:11). Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa kematian itulah yang menjadi dasar dan fondamen Gereja serta kekristenan, sehingga Gereja dan kekristenan dapat teguh berdiri di tengah-tengah perubahan zaman dengan aneka tantangan di dalamnya. Tak akan pernah ada dasar lain yang dapat menggeser, mengubah atau menggantikan dasar dari Gereja dan kekristenan selain Yesus Kristus itu sendiri.
Inti dari Pesan Paskah PGI ini sangat jelas. Kristus menjadi dasar dan pondasi Gereja. Kristuslah yang memilih, bukan para pendeta. Jadi, tak ada sebuah klaim, bahkan oleh para pendeta sekalipun, yang bisa menyebut bahwa seseorang adalah ‘pilihan Tuhan’, hanya karena dia orang Kristen. Kristen yang bagaimana? Bertanggungjawabkah para pendeta tersebut jika ternyata nanti yang menang adalah kandidat yang ‘bukan pilihan Tuhan’? Mau dibawa kemana muka Tuhan jika ‘orang pilihanNya’ kalah dalam Pilgubsu?
Dalam Pesan Paskah tersebut, PGI mengatakan Kristus telah bangkit menghadirkan harapan-harapan baru bagi manusia dan dunia. Umat manusia umumnya, dan umat Kristiani khususnya, harus bangkit dan secara kreatif dinamik mengukir karya terbaik bagi sesama tanpa pamrih, dengan tidak mempertimbangkan suku, agama, ras dan antar golongan. Menurut PGI, Paskah harus mampu merubuhkan tembok-tembok pemisah yang berdiri kukuh membentengi kedirian manusia. Paskah harus mampu menumbuhkan potensi-potensi integratif dan menghancur-luluhkan virus-virus disintegratif yang menggerogoti masyarakat majemuk Indonesia.
Dalam Pesan Paskah ini, PGI secara jelas mengatakan Paskah harus membarui Gereja, agar Gereja memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengatakan ya, di atas yang ya, dan tidak di atas yang tidak. Gereja harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia (Kisah Para Rasul 5:29). Gereja yang berakar dan dibangun di dalam Kristus adalah Gereja yang memiliki kekuatan dan kemauan untuk menjadi nabi pada zamannya tanpa ragu, takut dan gentar.
Gereja, dan juga pendeta, harus kembali ke ‘khittah’-nya, ke asalnya, sebagai tubuh Kristus yang terus memperbaharui diri untuk mewujudkan kehidupan yang berakar dan dibangun di dalam Kristus sehingga warga gereja tetap beriman teguh dalam menjawab tantangan global.
Mendukung seorang kandidat gubernur sah-sah saja. Namun, mengatasnamakan Gereja dan menggunakan atribut ‘kependetaan’ untuk mempengaruhi pemilih, merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana. Baiknya, para pendeta tersebut hanya sekadar memberikan rambu agar memilih calon yang bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kekristenan. Tak ada jaminan calon yang Kristen juga bersikap dan bertindak Kristiani sehingga tak ada juga keharusan untuk memilih mereka.
PGI sendiri secara jelas mengatakan semangat Paskah hendaknya menjadi sumber inspirasi untuk merajut relasi lintas agama yang makin bermutu, dan menjadi modal utama dalam perjuangan bersama bagi terwujudnya masyarakat majemuk Indonesia yang cerdas, berkeadaban, inklusif, adil dan demokratis.
Bagi para kandidat gubernur, berjuanglah dahulu. Jangan manfaatkan agama dan para pendeta sebagai senjata karena rakyat saat ini pun tak bodoh. Jika Anda benar-benar telah berjuang, yakinlah, perjuangan tak pernah sia-sia. PGI mengakhiri Pesan Paskahnya dengan menggarisbawahi Firman Allah: “Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.” (1 Korintus 15:57,58). Selamat Paskah (Fetra Tumanggor)
RE Siahaan Harus Secepatnya Ditangkap
Kasus 19 PNS Siluman
SIANTAR-SK: Walikota Pematangsiantar RE Siahaan harus secepatnya ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus 19 PNS siluman. Pendapat tersebut disampaikan Ketua LSM Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara (Lepaskan) Jansen Napitu, Rabu (19/3), di kantornya.
“Secepatnya harus ditangkap tidak ada alasan lagi,” ungkapnya.
Jansen beralasan RE Siahaan adalah penanggungjawab penerimaan CPNS formasi 2005. Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan bahwa pengangkatan 19 PNS tersebut tak sesuai aturan. BKN merekomendasikan agar 19 PNS tersebut dipecat. “RE Siahaan tak boleh leluasa bergerak, akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara,” terangnya.
Dia berharap Polres Simalungun yang sudah menerima surat tembusan BKN harus menetapkan RE Siahaan sebagai tersangka dan menangkapnya.
Lebihlanjut dia meminta polisi dapat mengembangkan penyelidikan tersangka. Ini berdasarkan surat pengaduan Lepaskan yang kedua pada 27 September 2007 yang melaporkan empat tersangka yakni walikota, Sekda almarhum Tagor Batubara, Kepala BKD Morris Silalahi dan panitia penerimaan CPNS Tanjung Sijabat. Hal ini sesuai dengan surat pengaduan no pol : STPL / 636 / IX / 2007/ SIMAL yang diterima Ipda Agusman Saragih.
Jansen juga mengatakan selain empat tersangka tersebut, 19 PNS tersebut juga dapat dijadikan tersangka. Karena 19 orang tersebut jelas mengetahui tidak ikut ujian dan tidak lulus tetapi diangkat menjadi PNS.
“Jelas prosedur pengangkatan mereka (19 PNS-red) melanggar hukum jadi ikut terlibat melakukan tindak pidana,” jelasnya.
Di satu sisi Jansen menyayangkan sikap Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar yang mengatakan tidak menerima surat tembusan BKN dan berasumsi surat tersebut palsu.
“Apa alasan KPPN tidak mengakuinya, jelas ada dugaan permainan kenapa harus disembunyikan,” kata Jansen.
Dia menilai sikap KPPN layak dipertanyakan karena berusaha menyembunyikan surat tersebut.
“Tidak logika surat BKN palsu, sedangkan Polres Simalungun telah mendapatkan tembusannya,” ujarnya.
Sebelumnya Kapolres Simalungun AKBP Rudi Hartono, SH, Sik, Selasa (18/3) mengatakan walikota RE Siahaan selaku penanggungjawab penerimaan CPNS tahun 2005 kemungkinan terlibat dan bila terbukti akan menjadi tersangka utama.
Sebelumnya diberitakan, diduga terjadi manipulasi seleksi penerimaan CPNS 2005, dimana terdapat 6 orang CPNS tidak ikut seleksi dan 13 orang yang tak lulus seleksi tetapi diusulkan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh walikota ke BKN.
Dugaan manipulasi seleksi CPNS ini tengah disidik oleh Polres Simalungun.
Ke-19 orang ini akhirnya mendapat nomor induk pegawai (NIP) dan memperoleh hak sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS) berupa gaji dan tunjangan. Setelah ada laporan dugaan manipulasi dari Lembaga Pengawas dan Pelaporan Aset Negara (Lepaskan) tanggal 4 Juni 2007, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya meminta Walikota Pematang Siantar memberhentikan ke-19 orang ini sebagai PNS.
Dugaan manipulasi seleksi CPNS ini tengah disidik oleh Polres Simalungun. Menurut Kapolres Simalungun AKBD Rudi Hartono yang dihubungi di Perdagangan, Selasa (18/3), kemungkinan memang ada keterlibatan Walikota Pematangsiantar selaku penanggung jawab seleksi penerimaan CPNS di jajarannya. Hanya saja polisi belum memeriksa RE Siahaan, karena masih harus mendapat izin dari Presiden. "Kalau memang dia terlibat, ya kami akan periksa, " katanya.
Rudi mengatakan, Polres Simalungun telah memeriksa 27 saksi terkait dugaan manipulasi seleksi CPNS ini. Dalam waktu dekat Polres Simalungun, kata Rudi, akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pekan depan kami akan gelar perkara di Polda Sumut. "Yang jelas pejabat pelaksana langsung dan penanggungjawabnya bakal jadi tersangka," ujar Rudi.
Keterlibatan Walikota Pematangsiantar menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut Mangasing Mungkur, terlihat dari surat pengusulan 256 orang pelamar umum untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP), di mana ke-19 nama yang tak berhak itu ikut di dalamnya. Selain wali kota, pejabat lain yang diduga terlibat adalah ketua panitia penerimaan yang dijabat Sekda Pematang Siantar saat itu almarhum Togar Batubara dan sekretaris panitia yang dijabat Kepala BKD Pematang Siantar Moris Silalahi.
Kalau lihat ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1979 ini jelas kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Mungkur mengatakan penerimaan CPNS formasi 2005 di Sumut dilakukan bulan Februari 2006. Proses penerimaan ini dikoordinir oleh Pemprov Sumut. Khusus untuk pelamar umum, BKD Sumut menunjuk Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai penyeleksi, termasuk mencetak soal dan lembar jawaban.
Setelah proses seleksi selesai, hasilnya berupa rangking peserta diserahkan ke kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuannya, rangking tertinggi yang berhak lulus menja di CPNS. Jadi kalau satu jabatan butuh empat formasi, maka rangking satu sampai empat yang berhak menjadi CPNS di jabatan tersebut. Hasil perangkingan ini juga kami serahkan ke BKN, agar mereka mengecek silang, nama-nama CPNS yang diusulkan bupati dan wali kota. Jangan sampai mereka mengusulkan nama-nama di luar yang berhak, ujar Mungkur.
Namun yang terjadi di Pematangsiantar menurut Mungkur sudah jelas-jelas berupa manipulasi, karena ada pelamar yang rangkingnya tak memenuhi syarat malah diusulkan mendapatkan NIP (lulus seleksi CPNS). Yang lebih parah, ada yang tak ikut seleksi malah dianggap lulus dan diusulkan mendapat NIP, katanya.
BKN menurut Mungkur akhirnya mengakui kekeliruan mereka memberikan NIP kepada enam orang yang tak ikut seleksi dan 13 orang yang ikut seleksi tetapi tak lulus. Terbukti BKN mengirimkan surat kepada Walikota Pematangsantar tanggal 28 Desember 2007 agar memberhentikan ke-19 orang ini.
Sementara itu Ketua Gerakan Pemuda Demokrasi Indonesia Perjuangan GPDIP Siantar Carles Siahaan menilai aparat hukum terkesan tidak transparan menetapkan tersangka.
“Jika memang cukup bukti para tersangkap tersebut hendaknya ditangkap,karena jelas merugikan masyarakat Siantar,” jelasnya singkat.
Carles menyarankan jika lembaga hukum tidak mampu menangkap RE Siahaan, sebaiknya diserahkan kepada rakyat Siantar untuk menghukum bersangkutan yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
“Biar masyarakat menghukumnya, karena menghianati kepercayaan selama ini sebagai seorang pemimpin di Siantar,” ketusnya.
Dia juga berharap agar tidak terjadi tarik ulur kasus CPNS Gate. (jansen/kcm)
SIANTAR-SK: Walikota Pematangsiantar RE Siahaan harus secepatnya ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus 19 PNS siluman. Pendapat tersebut disampaikan Ketua LSM Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara (Lepaskan) Jansen Napitu, Rabu (19/3), di kantornya.
“Secepatnya harus ditangkap tidak ada alasan lagi,” ungkapnya.
Jansen beralasan RE Siahaan adalah penanggungjawab penerimaan CPNS formasi 2005. Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan bahwa pengangkatan 19 PNS tersebut tak sesuai aturan. BKN merekomendasikan agar 19 PNS tersebut dipecat. “RE Siahaan tak boleh leluasa bergerak, akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara,” terangnya.
Dia berharap Polres Simalungun yang sudah menerima surat tembusan BKN harus menetapkan RE Siahaan sebagai tersangka dan menangkapnya.
Lebihlanjut dia meminta polisi dapat mengembangkan penyelidikan tersangka. Ini berdasarkan surat pengaduan Lepaskan yang kedua pada 27 September 2007 yang melaporkan empat tersangka yakni walikota, Sekda almarhum Tagor Batubara, Kepala BKD Morris Silalahi dan panitia penerimaan CPNS Tanjung Sijabat. Hal ini sesuai dengan surat pengaduan no pol : STPL / 636 / IX / 2007/ SIMAL yang diterima Ipda Agusman Saragih.
Jansen juga mengatakan selain empat tersangka tersebut, 19 PNS tersebut juga dapat dijadikan tersangka. Karena 19 orang tersebut jelas mengetahui tidak ikut ujian dan tidak lulus tetapi diangkat menjadi PNS.
“Jelas prosedur pengangkatan mereka (19 PNS-red) melanggar hukum jadi ikut terlibat melakukan tindak pidana,” jelasnya.
Di satu sisi Jansen menyayangkan sikap Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar yang mengatakan tidak menerima surat tembusan BKN dan berasumsi surat tersebut palsu.
“Apa alasan KPPN tidak mengakuinya, jelas ada dugaan permainan kenapa harus disembunyikan,” kata Jansen.
Dia menilai sikap KPPN layak dipertanyakan karena berusaha menyembunyikan surat tersebut.
“Tidak logika surat BKN palsu, sedangkan Polres Simalungun telah mendapatkan tembusannya,” ujarnya.
Sebelumnya Kapolres Simalungun AKBP Rudi Hartono, SH, Sik, Selasa (18/3) mengatakan walikota RE Siahaan selaku penanggungjawab penerimaan CPNS tahun 2005 kemungkinan terlibat dan bila terbukti akan menjadi tersangka utama.
Sebelumnya diberitakan, diduga terjadi manipulasi seleksi penerimaan CPNS 2005, dimana terdapat 6 orang CPNS tidak ikut seleksi dan 13 orang yang tak lulus seleksi tetapi diusulkan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh walikota ke BKN.
Dugaan manipulasi seleksi CPNS ini tengah disidik oleh Polres Simalungun.
Ke-19 orang ini akhirnya mendapat nomor induk pegawai (NIP) dan memperoleh hak sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS) berupa gaji dan tunjangan. Setelah ada laporan dugaan manipulasi dari Lembaga Pengawas dan Pelaporan Aset Negara (Lepaskan) tanggal 4 Juni 2007, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya meminta Walikota Pematang Siantar memberhentikan ke-19 orang ini sebagai PNS.
Dugaan manipulasi seleksi CPNS ini tengah disidik oleh Polres Simalungun. Menurut Kapolres Simalungun AKBD Rudi Hartono yang dihubungi di Perdagangan, Selasa (18/3), kemungkinan memang ada keterlibatan Walikota Pematangsiantar selaku penanggung jawab seleksi penerimaan CPNS di jajarannya. Hanya saja polisi belum memeriksa RE Siahaan, karena masih harus mendapat izin dari Presiden. "Kalau memang dia terlibat, ya kami akan periksa, " katanya.
Rudi mengatakan, Polres Simalungun telah memeriksa 27 saksi terkait dugaan manipulasi seleksi CPNS ini. Dalam waktu dekat Polres Simalungun, kata Rudi, akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pekan depan kami akan gelar perkara di Polda Sumut. "Yang jelas pejabat pelaksana langsung dan penanggungjawabnya bakal jadi tersangka," ujar Rudi.
Keterlibatan Walikota Pematangsiantar menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut Mangasing Mungkur, terlihat dari surat pengusulan 256 orang pelamar umum untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP), di mana ke-19 nama yang tak berhak itu ikut di dalamnya. Selain wali kota, pejabat lain yang diduga terlibat adalah ketua panitia penerimaan yang dijabat Sekda Pematang Siantar saat itu almarhum Togar Batubara dan sekretaris panitia yang dijabat Kepala BKD Pematang Siantar Moris Silalahi.
Kalau lihat ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1979 ini jelas kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Mungkur mengatakan penerimaan CPNS formasi 2005 di Sumut dilakukan bulan Februari 2006. Proses penerimaan ini dikoordinir oleh Pemprov Sumut. Khusus untuk pelamar umum, BKD Sumut menunjuk Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai penyeleksi, termasuk mencetak soal dan lembar jawaban.
Setelah proses seleksi selesai, hasilnya berupa rangking peserta diserahkan ke kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuannya, rangking tertinggi yang berhak lulus menja di CPNS. Jadi kalau satu jabatan butuh empat formasi, maka rangking satu sampai empat yang berhak menjadi CPNS di jabatan tersebut. Hasil perangkingan ini juga kami serahkan ke BKN, agar mereka mengecek silang, nama-nama CPNS yang diusulkan bupati dan wali kota. Jangan sampai mereka mengusulkan nama-nama di luar yang berhak, ujar Mungkur.
Namun yang terjadi di Pematangsiantar menurut Mungkur sudah jelas-jelas berupa manipulasi, karena ada pelamar yang rangkingnya tak memenuhi syarat malah diusulkan mendapatkan NIP (lulus seleksi CPNS). Yang lebih parah, ada yang tak ikut seleksi malah dianggap lulus dan diusulkan mendapat NIP, katanya.
BKN menurut Mungkur akhirnya mengakui kekeliruan mereka memberikan NIP kepada enam orang yang tak ikut seleksi dan 13 orang yang ikut seleksi tetapi tak lulus. Terbukti BKN mengirimkan surat kepada Walikota Pematangsantar tanggal 28 Desember 2007 agar memberhentikan ke-19 orang ini.
Sementara itu Ketua Gerakan Pemuda Demokrasi Indonesia Perjuangan GPDIP Siantar Carles Siahaan menilai aparat hukum terkesan tidak transparan menetapkan tersangka.
“Jika memang cukup bukti para tersangkap tersebut hendaknya ditangkap,karena jelas merugikan masyarakat Siantar,” jelasnya singkat.
Carles menyarankan jika lembaga hukum tidak mampu menangkap RE Siahaan, sebaiknya diserahkan kepada rakyat Siantar untuk menghukum bersangkutan yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
“Biar masyarakat menghukumnya, karena menghianati kepercayaan selama ini sebagai seorang pemimpin di Siantar,” ketusnya.
Dia juga berharap agar tidak terjadi tarik ulur kasus CPNS Gate. (jansen/kcm)
Kapolres Simalungun: Kemungkinan RE Siahaan Terlibat dan Akan Jadi Tersangka Utama
Kasus CPNS Gate 2005
Kepala BKD Sumut: Jelas-jelas Ada Manipulasi
SIANTAR-SK: Kapolres Simalungun AKBP Rudi Hartono, SH, Sik, mengatakan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan selaku penanggungjawab penerimaan CPNS tahun 2005 kemungkinan terlibat dan bila terbukti akan menjadi tersangka utama. Demikian disampaikan Kapolres Simalungun kepada Sinar Keadilan, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (18/3) sekitar pukul 23.00 Wib.
Sebelumnya diberitakan, diduga terjadi manipulasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2005, dimana terdapat enam orang calon pegawai negeri sipil yang tak ikut seleksi dan 13 orang yang tak lulus seleksi tetapi diusulkan mendapatkan nomor induk pegawai oleh Walikota Pematangsiantar ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ke-19 orang ini akhirnya mendapat nomor induk pegawai (NIP) dan memperoleh hak sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS) berupa gaji dan tunjangan. Setelah ada laporan dugaan manipulasi dari Lembaga Pengawas dan Pelaporan Aset Negara (Lepaskan) tanggal 4 Juni 2007, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya meminta Walikota Pematang Siantar memberhentikan ke-19 orang ini sebagai PNS.
Dugaan manipulasi seleksi CPNS ini tengah disidik oleh Polres Simalungun. Menurut Kapolres Simalungun AKBD Rudi Hartono yang dihubungi di Perdagangan, Selasa (18/3), kemungkinan memang ada keterlibatan Walikota Pematangsiantar selaku penanggung jawab seleksi penerimaan CPNS di jajarannya. Hanya saja polisi belum memeriksa RE Siahaan, karena masih harus mendapat izin dari Presiden. "Kalau memang dia terlibat, ya kami akan periksa, " katanya.
Rudi mengatakan, Polres Simalungun telah memeriksa 27 saksi terkait dugaan manipulasi seleksi CPNS ini. Dalam waktu dekat Polres Simalungun, kata Rudi, akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pekan depan kami akan gelar perkara di Polda Sumut. "Yang jelas pejabat pelaksana langsung dan penanggungjawabnya bakal jadi tersangka," ujar Rudi.
Keterlibatan Walikota Pematangsiantar menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut Mangasing Mungkur, terlihat dari surat pengusulan 256 orang pelamar umum untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP), di mana ke-19 nama yang tak berhak itu ikut di dalamnya. Selain wali kota, pejabat lain yang diduga terlibat adalah ketua panitia penerimaan yang dijabat Sekda Pematang Siantar saat itu almarhum Togar Batubara dan sekretaris panitia yang dijabat Kepala BKD Pematang Siantar Moris Silalahi.
Kalau lihat ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1979 ini jelas kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Mungkur mengatakan penerimaan CPNS formasi 2005 di Sumut dilakukan bulan Februari 2006. Proses penerimaan ini dikoordinir oleh Pemprov Sumut. Khusus untuk pelamar umum, BKD Sumut menunjuk Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai penyeleksi, termasuk mencetak soal dan lembar jawaban.
Setelah proses seleksi selesai, hasilnya berupa rangking peserta diserahkan ke kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuannya, rangking tertinggi yang berhak lulus menja di CPNS. Jadi kalau satu jabatan butuh empat formasi, maka rangking satu sampai empat yang berhak menjadi CPNS di jabatan tersebut. Hasil perangkingan ini juga kami serahkan ke BKN, agar mereka mengecek silang, nama-nama CPNS yang diusulkan bupati dan wali kota. Jangan sampai mereka mengusulkan nama-nama di luar yang berhak, ujar Mungkur.
Namun yang terjadi di Pematangsiantar menurut Mungkur sudah jelas-jelas berupa manipulasi, karena ada pelamar yang rangkingnya tak memenuhi syarat malah diusulkan mendapatkan NIP (lulus seleksi CPNS). Yang lebih parah, ada yang tak ikut seleksi malah dianggap lulus dan diusulkan mendapat NIP, katanya.
BKN menurut Mungkur akhirnya mengakui kekeliruan mereka memberikan NIP kepada enam orang yang tak ikut seleksi dan 13 orang yang ikut seleksi tetapi tak lulus. Terbukti BKN mengirimkan surat kepada Walikota Pematangsantar tanggal 28 Desember 2007 agar memberhentikan ke-19 orang ini.
Pejabat Sekda Kota Pematangsiantar James Lumban Gaol mengatakan, Pemko Pematangsiantar masih menunggu proses pemeriksaan petugas dari BKN terkait kasus ini. James mengakui, ada beberapa pejabat Pemkot Pematang Siantar yang diperiksa polisi atas kasus ini. Saya belum tahu siapa-siapa saja mereka, karena saya baru saja menjabat sebagai pelaksana Sekda, katanya. (daud/kcm)
Kepala BKD Sumut: Jelas-jelas Ada Manipulasi
SIANTAR-SK: Kapolres Simalungun AKBP Rudi Hartono, SH, Sik, mengatakan Walikota Pematangsiantar RE Siahaan selaku penanggungjawab penerimaan CPNS tahun 2005 kemungkinan terlibat dan bila terbukti akan menjadi tersangka utama. Demikian disampaikan Kapolres Simalungun kepada Sinar Keadilan, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (18/3) sekitar pukul 23.00 Wib.
Sebelumnya diberitakan, diduga terjadi manipulasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2005, dimana terdapat enam orang calon pegawai negeri sipil yang tak ikut seleksi dan 13 orang yang tak lulus seleksi tetapi diusulkan mendapatkan nomor induk pegawai oleh Walikota Pematangsiantar ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ke-19 orang ini akhirnya mendapat nomor induk pegawai (NIP) dan memperoleh hak sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS) berupa gaji dan tunjangan. Setelah ada laporan dugaan manipulasi dari Lembaga Pengawas dan Pelaporan Aset Negara (Lepaskan) tanggal 4 Juni 2007, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya meminta Walikota Pematang Siantar memberhentikan ke-19 orang ini sebagai PNS.
Dugaan manipulasi seleksi CPNS ini tengah disidik oleh Polres Simalungun. Menurut Kapolres Simalungun AKBD Rudi Hartono yang dihubungi di Perdagangan, Selasa (18/3), kemungkinan memang ada keterlibatan Walikota Pematangsiantar selaku penanggung jawab seleksi penerimaan CPNS di jajarannya. Hanya saja polisi belum memeriksa RE Siahaan, karena masih harus mendapat izin dari Presiden. "Kalau memang dia terlibat, ya kami akan periksa, " katanya.
Rudi mengatakan, Polres Simalungun telah memeriksa 27 saksi terkait dugaan manipulasi seleksi CPNS ini. Dalam waktu dekat Polres Simalungun, kata Rudi, akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pekan depan kami akan gelar perkara di Polda Sumut. "Yang jelas pejabat pelaksana langsung dan penanggungjawabnya bakal jadi tersangka," ujar Rudi.
Keterlibatan Walikota Pematangsiantar menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut Mangasing Mungkur, terlihat dari surat pengusulan 256 orang pelamar umum untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP), di mana ke-19 nama yang tak berhak itu ikut di dalamnya. Selain wali kota, pejabat lain yang diduga terlibat adalah ketua panitia penerimaan yang dijabat Sekda Pematang Siantar saat itu almarhum Togar Batubara dan sekretaris panitia yang dijabat Kepala BKD Pematang Siantar Moris Silalahi.
Kalau lihat ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1979 ini jelas kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Mungkur mengatakan penerimaan CPNS formasi 2005 di Sumut dilakukan bulan Februari 2006. Proses penerimaan ini dikoordinir oleh Pemprov Sumut. Khusus untuk pelamar umum, BKD Sumut menunjuk Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai penyeleksi, termasuk mencetak soal dan lembar jawaban.
Setelah proses seleksi selesai, hasilnya berupa rangking peserta diserahkan ke kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuannya, rangking tertinggi yang berhak lulus menja di CPNS. Jadi kalau satu jabatan butuh empat formasi, maka rangking satu sampai empat yang berhak menjadi CPNS di jabatan tersebut. Hasil perangkingan ini juga kami serahkan ke BKN, agar mereka mengecek silang, nama-nama CPNS yang diusulkan bupati dan wali kota. Jangan sampai mereka mengusulkan nama-nama di luar yang berhak, ujar Mungkur.
Namun yang terjadi di Pematangsiantar menurut Mungkur sudah jelas-jelas berupa manipulasi, karena ada pelamar yang rangkingnya tak memenuhi syarat malah diusulkan mendapatkan NIP (lulus seleksi CPNS). Yang lebih parah, ada yang tak ikut seleksi malah dianggap lulus dan diusulkan mendapat NIP, katanya.
BKN menurut Mungkur akhirnya mengakui kekeliruan mereka memberikan NIP kepada enam orang yang tak ikut seleksi dan 13 orang yang ikut seleksi tetapi tak lulus. Terbukti BKN mengirimkan surat kepada Walikota Pematangsantar tanggal 28 Desember 2007 agar memberhentikan ke-19 orang ini.
Pejabat Sekda Kota Pematangsiantar James Lumban Gaol mengatakan, Pemko Pematangsiantar masih menunggu proses pemeriksaan petugas dari BKN terkait kasus ini. James mengakui, ada beberapa pejabat Pemkot Pematang Siantar yang diperiksa polisi atas kasus ini. Saya belum tahu siapa-siapa saja mereka, karena saya baru saja menjabat sebagai pelaksana Sekda, katanya. (daud/kcm)
07 Maret, 2008
Walikota Didesak Keluarkan SK Pemberhentian
Terkait Surat BKN Kepada Walikota agar 19 PNS 2005 Dipecat
“Kalau benar surat dari BKN itu maka walikota harus segera menindaklanjuti sesuai dengan prosedur,” terangnya.
Batahi berpendapat keluarnya surat tersebut membuktikan adanya penyimpangan dilakukan pemko dalam pengangkatan CPNS 2005. Mengenai pembuktian penyimpangan tersebut, Batahi berpendapat merupakan tugas dan niat baik dari kepolisian untuk memastikan apakah tindak pidana atau pelanggaran administrasi.
“Namun saya lebih berfokus pada tindak pidana karena kalau salah tulis atau mengetik rasanya tidak mungkin,” jelasnya.
Dikatakannya walikota sebagai penanggungjawab pengangkatan PNS maka harus ditindaklanjuti dengan memberhentikan 19 PNS tersebut. Menyangkut proses hukum dalam kasus ini, Batahi menjelaskan bahwa dengan keluarnya surat BKN, dapat ditindak lanjuti. Dia beralasan ke 19 PNS itu telah menerima gaji yang bukan haknya dan menyebabkan kerugian negara.
“ Proses hukum terus berlanjut bukan berarti tindak pidananya hilang begitu saja,” ujarnya.
Sebelumnya BKN dengan surat No : 288.a /DIR.PP /PNS /CPNS /XII / 2007 tanggal 28 Desember 2007 meminta walikota memecat 19 PNS sesuai dengan aduan Lepaskan mengenai 19 CPNS yang diduga diangkat tidak sesuai denagn mekanisme yang berlaku. Selanjutnya BKN melakukan kajian berdasarkan daftar ranking hasil ujian CPNS Siantar yang diterima BKN dari Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya ditemukan hasil 6 orang tidak ada dalam daftar rangking sesuai hasil pengolahan lembaran jawaban komputer (LJK) yakni Daud Kipply Siahaan, Nomor Induk Pegawai (NIP) 400060214, Cristin Napitupulu NIP 400060215, Friska Nova Manullang NIP 400060216, Marolop Lumban Tobing NIP 400059617, Nora Magdalena NIP 400060200, dan Resti Hutasoit NIP 400060217.
Sedangkan 13 orang yang tidak sesuai ranking nilai dinyatakan lulus yakni Wasti Marina Silalahi NIP 40006091, (Jabatan Administrasi Kesehatan /ranking 28 ), Rosalina Raimonda Sitinjak NIP 400060219 (Guru SMP/ranking 9), Melda Silalahi NIP 400059503 (Guru SMU Bahasa Inggris/ ranking 85), Sihar Julius Siahaan ( Pengelola Administrasi Darat/ranking 250), Saur Katerina Siahaan NIP 400060201 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/ranking 213), Mastika Gloria Manurung NIP 400060198 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/ranking 1362), Torop Mindo Batu Bara NIP 400059603 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/ranking 1364), Marike Sony Hutapea NIP 400060195 (Auditor/ranking 38), Daud Pasaribu NIP 400060195 (Auditor/ranking 24), Doharni Bunga Sijabat (Auditor/ranking 114), Eduward Purba NIP 400060192 (Perencanaan Tata Ruang/ranking 24), Theresia Bangun NIP 400060202 (Pemungut Pajak/ranking 681) dr Juneta Zebuea NIP 400050218 (Dokter umum/ranking 19).
Soal keterlibatan walikota dan beberapa pejabat pemko dalam penerimaan CPNS 2005, Batahi mengatakan bisa saja dibuktikan melalui penyelidikan polisi terkait pengaduan Lepaskan.
Batahi menambahkan mungkin berat bagi walikota untuk menerbitkan SK pemberhentian tetapi harus ada tindaklanjut agar ada kepastian hukum mengenai CPNS 2005 tersebut.
Secara terpisah Ketua vocal point Insitut Judical Monitoring (IJM) M Alinafiah Simbolon menilai keabsahan surat itu perlu dibuktikan kebenarannya sehingga proses hukum dapat berlanjut.
“Kita perlu tahu apakah surat itu asli atau tidak agar ada kepastian hukumnya,” tandasnya.
Mengenai gugatan perdata yang dilakukan sebagian CPNS kepada walikota di Pengadilan Siantar akan gugur otomatis dengan keluarnya surat BKN tersebut, Alinafiah menjelaskan hal itu dua bagian yang berbeda. Gugatan CPNS tersebut untuk penerimaan formasi 2004-2005. Sedangkan surat BKN menjelaskan penerimaan CPNS 2005-2006.
“Jangan ada salah persepsi karena dua aduan itu tidak sama permasalahannya dan yang pihak dirugikan berbeda,” katanya singkat. (jansen)
Disinyalir 4 Pejabat Pemko Siantar Menjadi Tim Sukses Cagubsu
Netralitas PNS Dalam Pilgubsu
Menurutnya temuan tersebut berdasarkan laporan masyarakat kepada Panwaslih mengenai pejabat pemko yang menggunakan mobil dinas untuk kampanye di sejumlah daerah seperti Tobasa, Taput, Humbahas, dan Samosir. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu untuk menyebarkan poster Cagubsu dan sosialisasi sampai keluar daerah.
Tigor mengatakan keempat pejabat dimaksud berinisial RS (salah seorang kepala dinas), RDS (camat di salah satu kecamatan di Siantar), PS (KTU salah satu dinas), dan SS (salah satu dirut perusahaan daerah).
“Kuat dugaan keempat pejabat itu terlibat menjadi TS dan disinyalir masih banyak pejabat yang lain juga ikut,” jelasnya.
Dikatakannya sejumlah pejabat telah mempergunakan fasilitas Negara dan uang pemerintah untuk biaya Cagubsu. Selain itu banyak pejabat menjadi TS karena desakan atau tekanan dari Cagubsu dimaksud. Untuk mempertahankan jabatannya mereka harus rela menjadi TS.
“Mungkin mereka takut akan dicopot dari jabatannya jika tidak memenuhi ambisi Cagubsu itu,” tukasnya.
Untuk itu Tigor menegaskan hal ini menjadi prioritas Panwaslih untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat dan PNS yang ikut menjadi TS. Dia menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah, Pasal 79, dikatakan pejabat struktural, fungsional, PNS tidak bisa menjadi TS dan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan Pilkada. Pejabat yang kedapatan memakai fasilitas negara akan diberi sanksi atau diberhentikan. Hal ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 6 tahun 2005 mengenai tata cara perhentian PNS, pejabat yang terlibat menjadi tim kampanye atau juru kampanye dari salah satu calon akan diberi sanksi.
Selain itu Tigor juga berharap kepada masyarakat apabila menemukan pejabat atau PNS memberikan mobilisasi dukungan dan menjadi TS agar segera memberikan laporan tertulis diserta bukti-bukti fisik yang akurat.
“Silahkan hal itu akan kita tindaklanjuti agar pejabat, PNS yang tertangkap tangan agar diberikan sanksi yang berlaku dan dipecat,” tegasnya.
Secara terpisah Resman Saragih yang dituding ikut menjadi TS Cagubsu, kepada Sinar Keadilan membantah pernyataan Panwaslih tersebut.
“Saya tidak ada menjadi TS. Lagian hal itu dilarang bagi PNS untuk ikut berkampanye, tidak mungkin saya melakukannya,” ujarnya.
Mengenai tudingan menggunakan mobil dinas, Resman menjelaskan beberapa waktu yang lalu keluarganya mengunjungi mertuanya yang sakit di Padang Sidempuan sehingga harus melewati Taput dan beberapa daerah lainnya.
“Apa mungkin sosialisasi dari dalam mobil, tidak benar saya ada melakukan kampanye seperti tudingan Panwaslih,” tandasnya. (jansen)
06 Maret, 2008
Hampir Pasti, 19 PNS Pemko Siantar Dipecat
Kasus CPNS Gate 2005
SIANTAR–SK: Kabar pemecatan 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Siantar yang terlibat dalam kasus CPNS Gate 2005, hampir menemukan kepastian. Ketua LSM Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara (Lepaskan) Jansen Napitu, Kamis (6/3), kepada Sinar Keadilan di kantornya menunjukkan bukti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Walikota Pematangsiantar RE Siahaan yang meminta agar walikota segera menerbitkan surat pemberhentian terhadap 19 PNS tersebut. Surat bernomor 288.a /DIR.PP /PNS /CPNS /XII / 2007 tanggal 28 Desember 2007 tersebut ditandatangani oleh Direktur Pengadaan PNS I Nyoman Arsa.
“Memang sudah ada surat yang meminta walikota agar memecat 19 orang yang dinilai pengangkatannya tidak sesuai prosedur,” jelas Jansen.
Menurut Jansen keputusan Kepala BKN itu mengacu kepada surat pengaduan dari Lepaskan No 12/ IX /-XI/DPP Lepaskan/2007 tanggal 4 Juni 2007 mengenai 6 orang yang tidak ikut testing diangkat menjadi CPNS dan 13 orang yang ikut testing tetapi tidak lulus diangkat CPNS.
Lalu berdasarkan daftar ranking hasil ujian CPNS Siantar yang diterima BKN dari Gubernur Sumatera Utara ditemukan hasil 6 orang tidak ada dalam daftar rangking sesuai hasil pengolahan lembaran jawaban komputer (LJK) yakni Daud Kipply Siahaan, Nomor Induk Pegawai (NIP) 400060214, Cristin Napitupulu NIP 400060215, Friska Nova Manullang NIP 400060216, Marolop Lumban Tobing NIP 400059617, Nora Magdalena NIP 400060200, dan Resti Hutasoit NIP 400060217.
Sedangkan 13 orang yang tidak sesuai ranking nilai dinyatakan lulus yakni Wasti Marina Silalahi NIP 40006091, (Jabatan Administrasi Kesehatan /rangking 28 ), Rosalina Raimonda Sitinjak NIP 400060219 (Guru SMP/rangking 9), Melda Silalahi NIP 400059503 (Guru SMU Bahasa Inggris/ rangking 85), Sihar Julius Siahaan ( Pengelola adminastrasi Darat/rangking 250), Saur Katerina Siahaan NIP 400060201 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/rangking 213), Mastika Gloria Manurung NIP 400060198 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/rangking 1362), Torop Mindo Batu Bara NIP 400059603 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/rangking 1364), Marike Sony Hutapea NIP 400060195 (Auditor/rangking 38), Daud Pasaribu NIP 400060195 (Auditor/rangking 24), Doharni Bunga Sijabat (Auditor/rangking 114), Eduward Purba NIP 400060192 (Perencanaan Tata Ruang/rangking 24), Theresia Bangun NIP 400060202 (Pemungut Pajak/rangking 681) dr Juneta Zebuea NIP 400050218 (Dokter umum/rangking 19).
Jansen menjelaskan berdasarkan surat tersebut, Kepala BKN meminta agar SK pemberhentian 19 orang PNS formasi 2005 yang ditandatangani walikota agar diserahkan kepada Kepala BKN dalam waktu yang tidak lama.
Mengenai tanggapannya terhadap surat tersebut, Jansen berharap agar walikota segera mengeluarkan surat pemecatan.
“Jelas ini resmi dan pemko harus transparan jangan ada istilah tersembunyi untuk memecat mereka,” tegasnya.
Dia juga meminta pihak kepolisian agar 19 orang PNS tersebut diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku. Alasannya telah mengakibatkan adanya kerugian negara.
“Selama ini gajinya telah dibayar tetapi tidak layak untuk menjadi PNS, jadi ada tindak pidana penipuan dalam hal ini,” jelasnya.
Dia juga menambahkan jika memang pemecatan itu dilaksanakan bukan berarti polisi menghentikan kasusnya. Karena itu Jansen meminta agar polisi juga memeriksa para tersangka yang diduga terlibat dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ini berdasarkan pengaduan Jansen kepada Polres Simalungun pada 27 September 2007 yang meminta polisi menetapkan empat tersangka yakni Walikota, Sekda Almarhum Tagor Batubara, Kepala BKD Moris Silalahi dan Tanjung Sijabat, mantan kepala BKD.
Secara terpisah Kepala BKD Morris Silalahi yang coba dikonfirmasi tidak berada di ruang kerjanya. Saat dihubungi melalui Short Message Service (SMS) mengenai tindak lanjut pemko terkait surat BKN, sampai berita ini diterbitkan dia tidak bersedia memberikan jawaban. (jansen)
SIANTAR–SK: Kabar pemecatan 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Siantar yang terlibat dalam kasus CPNS Gate 2005, hampir menemukan kepastian. Ketua LSM Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara (Lepaskan) Jansen Napitu, Kamis (6/3), kepada Sinar Keadilan di kantornya menunjukkan bukti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Walikota Pematangsiantar RE Siahaan yang meminta agar walikota segera menerbitkan surat pemberhentian terhadap 19 PNS tersebut. Surat bernomor 288.a /DIR.PP /PNS /CPNS /XII / 2007 tanggal 28 Desember 2007 tersebut ditandatangani oleh Direktur Pengadaan PNS I Nyoman Arsa.
“Memang sudah ada surat yang meminta walikota agar memecat 19 orang yang dinilai pengangkatannya tidak sesuai prosedur,” jelas Jansen.
Menurut Jansen keputusan Kepala BKN itu mengacu kepada surat pengaduan dari Lepaskan No 12/ IX /-XI/DPP Lepaskan/2007 tanggal 4 Juni 2007 mengenai 6 orang yang tidak ikut testing diangkat menjadi CPNS dan 13 orang yang ikut testing tetapi tidak lulus diangkat CPNS.
Lalu berdasarkan daftar ranking hasil ujian CPNS Siantar yang diterima BKN dari Gubernur Sumatera Utara ditemukan hasil 6 orang tidak ada dalam daftar rangking sesuai hasil pengolahan lembaran jawaban komputer (LJK) yakni Daud Kipply Siahaan, Nomor Induk Pegawai (NIP) 400060214, Cristin Napitupulu NIP 400060215, Friska Nova Manullang NIP 400060216, Marolop Lumban Tobing NIP 400059617, Nora Magdalena NIP 400060200, dan Resti Hutasoit NIP 400060217.
Sedangkan 13 orang yang tidak sesuai ranking nilai dinyatakan lulus yakni Wasti Marina Silalahi NIP 40006091, (Jabatan Administrasi Kesehatan /rangking 28 ), Rosalina Raimonda Sitinjak NIP 400060219 (Guru SMP/rangking 9), Melda Silalahi NIP 400059503 (Guru SMU Bahasa Inggris/ rangking 85), Sihar Julius Siahaan ( Pengelola adminastrasi Darat/rangking 250), Saur Katerina Siahaan NIP 400060201 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/rangking 213), Mastika Gloria Manurung NIP 400060198 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/rangking 1362), Torop Mindo Batu Bara NIP 400059603 (Tenaga Administrasi Pengadaan Umum/rangking 1364), Marike Sony Hutapea NIP 400060195 (Auditor/rangking 38), Daud Pasaribu NIP 400060195 (Auditor/rangking 24), Doharni Bunga Sijabat (Auditor/rangking 114), Eduward Purba NIP 400060192 (Perencanaan Tata Ruang/rangking 24), Theresia Bangun NIP 400060202 (Pemungut Pajak/rangking 681) dr Juneta Zebuea NIP 400050218 (Dokter umum/rangking 19).
Jansen menjelaskan berdasarkan surat tersebut, Kepala BKN meminta agar SK pemberhentian 19 orang PNS formasi 2005 yang ditandatangani walikota agar diserahkan kepada Kepala BKN dalam waktu yang tidak lama.
Mengenai tanggapannya terhadap surat tersebut, Jansen berharap agar walikota segera mengeluarkan surat pemecatan.
“Jelas ini resmi dan pemko harus transparan jangan ada istilah tersembunyi untuk memecat mereka,” tegasnya.
Dia juga meminta pihak kepolisian agar 19 orang PNS tersebut diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku. Alasannya telah mengakibatkan adanya kerugian negara.
“Selama ini gajinya telah dibayar tetapi tidak layak untuk menjadi PNS, jadi ada tindak pidana penipuan dalam hal ini,” jelasnya.
Dia juga menambahkan jika memang pemecatan itu dilaksanakan bukan berarti polisi menghentikan kasusnya. Karena itu Jansen meminta agar polisi juga memeriksa para tersangka yang diduga terlibat dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ini berdasarkan pengaduan Jansen kepada Polres Simalungun pada 27 September 2007 yang meminta polisi menetapkan empat tersangka yakni Walikota, Sekda Almarhum Tagor Batubara, Kepala BKD Moris Silalahi dan Tanjung Sijabat, mantan kepala BKD.
Secara terpisah Kepala BKD Morris Silalahi yang coba dikonfirmasi tidak berada di ruang kerjanya. Saat dihubungi melalui Short Message Service (SMS) mengenai tindak lanjut pemko terkait surat BKN, sampai berita ini diterbitkan dia tidak bersedia memberikan jawaban. (jansen)
Hati-hati, Gereja Telah Menjadi Corong Politik
Para Pendeta BKAG Siantar-Simalungun Doakan Salah Satu Cagubsu
SIANTAR-SK: Ketatnya persaingan merebut simpati pemilih membuat beragam cara dilakukan para calon, salah satunya menjebak gereja untuk menjadi corong mereka. Gereja pun lantas menjadi tempat kampanye terselubung.
Melihat polemik tersebut salah seorang pendeta GKPI Resort Siantar III Pdt Edwin Sianipar, Kamis (6/3), mengungkapkan keprihatinannya terhadap gereja di Siantar-Simalungun yang terjebak dalam politik praktis tersebut.
“Gereja tidak dilarang berbicara politik tetapi jangan sampai mempengaruhi umatnya untuk memilih salah satu calon bahkan menjadi corong politik,” jelasnya.
Edwin mengatakan gereja saat ini sudah terjebak oleh permainan kotor politik akibat kepentingan oknum-oknum di tubuh gereja tersebut.
Dia juga sangat menyayangkan sikap Badan Kerukunan Antar Gereja (BKAG) Siantar-Simalungun yang membuat pertemuan dengan mengundang semua pendeta, Senin (3/3), di Sopo Godang HKBP untuk mendoakan salah satu Cagubsu. Bahkan di salah satu media, pengurus BKAG beralasan doa tersebut ditujukan kepada calon yang dinilai merupakan anak Tuhan. “Ini kesalahan fatal dan menyebabkan perpecahan dengan mendoakan salah satu calon. BKAG telah terjebak politik,” ujarnya.
Dia berpendapat BKAG harusnya membuat pernyataan sikap kepada semua gereja yang tergabung dalam BKAG mengenai pencerahan politik terkait Pilgubsu 2008. Bukan mengklaim semua gereja Siantar-Simalungun mendukung salah satu Cagubsu.
“Kalau mau adil kelima Cagubsu itu diundang untuk memaparkan visi dan misinya, jangan hanya tertentu saja yang didoakan,” paparnya.
Untuk itu dia menghimbau semua umat gereja agar berpikir kritis terhadap semua Cagubsu bukan karena ada yang beragama Kristen. Edwin beralasan negara ini mempunyai azas nasionalis yang tertuang dalam Bhineka Tunggal Ika.
Edwin juga mempertanyakan AD/ART dari BKAG sendiri yang menjagokan salah satu calon dengan alasan anak Tuhan. Hal ini bertolak belakang dengan adanya calon lain yang beragama sama.“Sesudah didoakan maka mereka akan mendapatkan apa dan kalau doa itu tidak jitu apa akibatnya,” katanya dengan tersenyum.
Dia juga mengingatkan ada tiga fungsi gereja yakni diakonia (melayani), marturia (bersaksi), dan koinonia (bersekutu). Dia berharap gereja tidak lari dari fungsinya dengan mendoakan jemaatnya yang sakit bukan malah mendoakan calon yang mungkin telah memberikan iming-iming yang tidak pasti.
Sikap para pemimpin gereja yang telah jauh melangkah tersebut juga sangat disayangkan Ketua Gerakan Pemuda Demokrasi Indonesia Perjuangan (GPDIP) Siantar Carles Siahaan.
“Mereka itu pemimpin umat bukan pemimpin politik yang menjadikan gereja sebagai jalur politik tertentu,” terangnya.
Carles menilai sikap para pendeta tersebut mencerminkan betapa rendahnya harga diri mereka sebagai hamba Tuhan hanya karena diberikan sejumlah uang.
“Kalau sudah begini gereja itu akan dibawa kemana, eksistensinya sudah terlalu jauh mencampuri politik,” tukasnya. (jansen)
SIANTAR-SK: Ketatnya persaingan merebut simpati pemilih membuat beragam cara dilakukan para calon, salah satunya menjebak gereja untuk menjadi corong mereka. Gereja pun lantas menjadi tempat kampanye terselubung.
Melihat polemik tersebut salah seorang pendeta GKPI Resort Siantar III Pdt Edwin Sianipar, Kamis (6/3), mengungkapkan keprihatinannya terhadap gereja di Siantar-Simalungun yang terjebak dalam politik praktis tersebut.
“Gereja tidak dilarang berbicara politik tetapi jangan sampai mempengaruhi umatnya untuk memilih salah satu calon bahkan menjadi corong politik,” jelasnya.
Edwin mengatakan gereja saat ini sudah terjebak oleh permainan kotor politik akibat kepentingan oknum-oknum di tubuh gereja tersebut.
Dia juga sangat menyayangkan sikap Badan Kerukunan Antar Gereja (BKAG) Siantar-Simalungun yang membuat pertemuan dengan mengundang semua pendeta, Senin (3/3), di Sopo Godang HKBP untuk mendoakan salah satu Cagubsu. Bahkan di salah satu media, pengurus BKAG beralasan doa tersebut ditujukan kepada calon yang dinilai merupakan anak Tuhan. “Ini kesalahan fatal dan menyebabkan perpecahan dengan mendoakan salah satu calon. BKAG telah terjebak politik,” ujarnya.
Dia berpendapat BKAG harusnya membuat pernyataan sikap kepada semua gereja yang tergabung dalam BKAG mengenai pencerahan politik terkait Pilgubsu 2008. Bukan mengklaim semua gereja Siantar-Simalungun mendukung salah satu Cagubsu.
“Kalau mau adil kelima Cagubsu itu diundang untuk memaparkan visi dan misinya, jangan hanya tertentu saja yang didoakan,” paparnya.
Untuk itu dia menghimbau semua umat gereja agar berpikir kritis terhadap semua Cagubsu bukan karena ada yang beragama Kristen. Edwin beralasan negara ini mempunyai azas nasionalis yang tertuang dalam Bhineka Tunggal Ika.
Edwin juga mempertanyakan AD/ART dari BKAG sendiri yang menjagokan salah satu calon dengan alasan anak Tuhan. Hal ini bertolak belakang dengan adanya calon lain yang beragama sama.“Sesudah didoakan maka mereka akan mendapatkan apa dan kalau doa itu tidak jitu apa akibatnya,” katanya dengan tersenyum.
Dia juga mengingatkan ada tiga fungsi gereja yakni diakonia (melayani), marturia (bersaksi), dan koinonia (bersekutu). Dia berharap gereja tidak lari dari fungsinya dengan mendoakan jemaatnya yang sakit bukan malah mendoakan calon yang mungkin telah memberikan iming-iming yang tidak pasti.
Sikap para pemimpin gereja yang telah jauh melangkah tersebut juga sangat disayangkan Ketua Gerakan Pemuda Demokrasi Indonesia Perjuangan (GPDIP) Siantar Carles Siahaan.
“Mereka itu pemimpin umat bukan pemimpin politik yang menjadikan gereja sebagai jalur politik tertentu,” terangnya.
Carles menilai sikap para pendeta tersebut mencerminkan betapa rendahnya harga diri mereka sebagai hamba Tuhan hanya karena diberikan sejumlah uang.
“Kalau sudah begini gereja itu akan dibawa kemana, eksistensinya sudah terlalu jauh mencampuri politik,” tukasnya. (jansen)
Maraknya Pemasangan Poster Cagubsu di Instansi Pemko Siantar
Panwaslih Desak KPU Siantar Bersikap Tegas
SIANTAR-SK: Maraknya pemasangan poster salah seorang Cagubsu di kantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemko Siantar mendapat kritikan tajam dari Ketua Panwaslih Siantar Tigor Munthe, Kamis (6/3).
Dia mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat adanya beberapa kantor dinas seperti Dispenjar, Dinas PUK, dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang telah menempelkan poster dan kalender Cagubsu RE Siahaan dan Suherdi di berbagai sudut ruangan dan lemari kerja.
“Ini jelas menyalahi aturan kampanye karena penempelan gambar itu terindikasi dukungan terhadap calon tersebut,” tegasnya.
Dia meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siantar menyurati pemko khususnya Sekda agar menegor Kadis dan Kakan yang di ruangan kerjanya ditemukan poster Cagubsu untuk mencabut gambar tersebut sehingga tidak ada indikasi PNS di lingkungan kerja pemko dimobilisasi mendukung salah satu calon.
“KPU mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap poster yang telah dipasang jika surat peringatan tidak dindahkan,” jelasnya.
Tigor juga menambahkan untuk menghindari keterlibatan PNS dan pemakaian fasilitas negara untuk kampanye, pihaknya telah membentuk Pokja Kota Siantar. Pokja bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi semua PNS termasuk fasilitas negara yang mendukung salah satu calon. Selain itu Pokja juga akan menginvestigasi setiap dana di dinas-dinas yang alirannya diperuntukkan untuk calon tersebut.
Secara terpisah anggota KPU Raja Ingat Saragih mengatakan penempelan poster Cagubsu di instansi pemerintahan merupakan bentuk pelanggaran dan bagian dari kampanye.
“Sesuai aturan hal itu dilarang karena memasang poster yang tidak pada tempatnya apalagi di gedung pemerintahan,” ujarnya.
Mengenai tindakan KPU, Raja Ingat mengatakan hal itu sepenuhnya bisa saja menjadi tanggungjawab Panwaslih untuk menindaknya. Namun dia berpendapat jika ada sidak mendadak maka akan sulit untuk menindak PNS atau oknum yang telah menempelkan gambar dimaksud.
“Bisa saja PNS itu diam jika gambar itu dicabut dan besoknya mereka pasang kembali, jadi sangat repot,” tandasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan bukan berarti KPU berdiam diri dan akan berusaha melakukan alternatif terbaik agar tidak ada pemasangan gambar calon di instansi pemerintahan.
Menyangkut keterlibatan PNS dalam tim kampanye, Rajaingat menjelaskan pihaknya akan menyampaikan temuan ini kepada Panwaslih kota dan provinsi agar menindaklanjuti ke instansi terkait.(jansen)
SIANTAR-SK: Maraknya pemasangan poster salah seorang Cagubsu di kantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemko Siantar mendapat kritikan tajam dari Ketua Panwaslih Siantar Tigor Munthe, Kamis (6/3).
Dia mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat adanya beberapa kantor dinas seperti Dispenjar, Dinas PUK, dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang telah menempelkan poster dan kalender Cagubsu RE Siahaan dan Suherdi di berbagai sudut ruangan dan lemari kerja.
“Ini jelas menyalahi aturan kampanye karena penempelan gambar itu terindikasi dukungan terhadap calon tersebut,” tegasnya.
Dia meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siantar menyurati pemko khususnya Sekda agar menegor Kadis dan Kakan yang di ruangan kerjanya ditemukan poster Cagubsu untuk mencabut gambar tersebut sehingga tidak ada indikasi PNS di lingkungan kerja pemko dimobilisasi mendukung salah satu calon.
“KPU mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap poster yang telah dipasang jika surat peringatan tidak dindahkan,” jelasnya.
Tigor juga menambahkan untuk menghindari keterlibatan PNS dan pemakaian fasilitas negara untuk kampanye, pihaknya telah membentuk Pokja Kota Siantar. Pokja bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi semua PNS termasuk fasilitas negara yang mendukung salah satu calon. Selain itu Pokja juga akan menginvestigasi setiap dana di dinas-dinas yang alirannya diperuntukkan untuk calon tersebut.
Secara terpisah anggota KPU Raja Ingat Saragih mengatakan penempelan poster Cagubsu di instansi pemerintahan merupakan bentuk pelanggaran dan bagian dari kampanye.
“Sesuai aturan hal itu dilarang karena memasang poster yang tidak pada tempatnya apalagi di gedung pemerintahan,” ujarnya.
Mengenai tindakan KPU, Raja Ingat mengatakan hal itu sepenuhnya bisa saja menjadi tanggungjawab Panwaslih untuk menindaknya. Namun dia berpendapat jika ada sidak mendadak maka akan sulit untuk menindak PNS atau oknum yang telah menempelkan gambar dimaksud.
“Bisa saja PNS itu diam jika gambar itu dicabut dan besoknya mereka pasang kembali, jadi sangat repot,” tandasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan bukan berarti KPU berdiam diri dan akan berusaha melakukan alternatif terbaik agar tidak ada pemasangan gambar calon di instansi pemerintahan.
Menyangkut keterlibatan PNS dalam tim kampanye, Rajaingat menjelaskan pihaknya akan menyampaikan temuan ini kepada Panwaslih kota dan provinsi agar menindaklanjuti ke instansi terkait.(jansen)
Ketika Operator Seluler Berlomba Turunkan Tarif
JAKARTA-SK: Sejumlah operator telekomunikasi mulai berlomba menurunkan tarif telepon seluler. Padahal penurunan tarif interkoneksi yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu baru akan diterapkan April mendatang.
PT Excelcomindo Pratama (XL) Tbk dan PT Indosat Tbk misalnya, dalam waktu yang hampir bersamaan mengumumkan bahwa harga telepon seluler GSM-nya nyaris mencapai Rp0 per detik. Begitu juga dengan PT Telkomsel yang juga mengeluarkan produk terbarunya dengan tarif Rp0,5 per detik.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Indosat Tbk Johnny Swandi Sjam mengatakan, mekanisme tarif yang baru ini dilakukan antara lain untuk menghadapi tarif baru yang mulai diterapkan April nanti. "Kita siap-siap dari sekarang," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/3).
Menurutnya, mekanisme penurunan tarif ini tidak menjadi persoalan bagi Indosat. Sebab di sisi lain, penurunan tarif dilakukan untuk mengefisiensikan pemakaian jaringan yang ada. "Karena dengan tarif murah, pelanggan akan menggunakan telepon lebih lama," jelasnya.
Selain itu, tambahnya, hal ini juga dilakukan untuk mendongkrak jumlah pelanggan. "Hal ini tidak berdampak terlalu signifikan terhadap revenue perusahaan," paparnya menanggapi penurunan tarif yang dinilai juga akan menurunkan pendapatan.
Setelah melakukan kajian terhadap rencana itu dan hingga program tarif baru itu diluncurkan, jelasnya, justru pemakaian pembicaraan telepon seluler semakin meningkat.
Seperti di ketahui Indosat awal tahun ini melemparkan program tarif baru yaitu menelepon ke sesama operator dari IM3 sebesar Rp15 per detik untuk 90 detik pertama dan selanjutnya Rp0,0000...1 per detik. Bila menelepon ke operator lain tarifnya Rp25 per detik untuk 90 detik pertama yang dilanjutkan dengan Rp0,00000...1 per detik untuk 90 detik selanjutnya. Program tersebut akan dijalankan hingga 30 April.
Hal yang sama juga diutarakan GM Corporate Communication XL Myra Junor. Menurutnya, justru dengan diturunkannya tarif telepon seluler tersebut, XL dapat menjaring lebih banyak pelanggan baru di tahun ini. "Targetnya tidak banyak, setidaknya pelanggan meningkat 20%," ucapnya.
Segmen pasar yang ditargetkan XL melalui tarif itu adalah pelanggan yang memang memerlukan pemakaian bicara melalui telepon di atas tiga menit. "Karena tarif rendah, mereka akan lebih lama menggunakan telepon dan pemakaian jadi lebih banyak, jadi kita yakin keuntungan justru naik dengan program ini," kata dia.
Dalam menerapkan mekanisme promo itu, XL memberikan konsep komunikasi yang berbeda dengan promo sebelumnya yang fokus pada tarif Rp1 dan Rp0,1 /detik. Pengguna XL bebas bisa telepon sampai puas setelah detik ke 60 dengan tarif normal Rp 10/detik atau Rp 600. Setelah 60 detik, tarif yang berlaku Rp0,00000.......1/detik atau setara dengan gratis. Jadi harga yang dibayar pelanggan akan tetap sama untuk nelpon sebentar maupun lama (2 menit, 3 menit, 30 menit, 60 menit dan seterusnya tetap Rp 600).
Tarif tersebut dapat dinikmati selama 12 jam mulai dari jam 23.00 –10.59. Diluar dari waktu di atas, pengguna XL bebas dapat tetap menikmati tarif ngobrol sampai puas di menit tertentu. Pada pukul 11.00 –18.59 WIB, pengguna XL bebas dikenakan Rp0,00000.......1/detik atau setara dengan gratis setelah menit ke 2. Sementara itu pada pukul 19.00 – 22.50 tarif Rp0,00000.......1/detik atau setara dengan gratis berlaku setelah menit ke 3. Adapun tarif di menit-menit awal tetap sama yaitu Rp10/detik.
Hingga akhir tahun lalu pelanggan Indosat mencapai 24,5 juta orang, XL 15,5 juta orang. Sementara itu PT Telkomsel telah menguasai lebih dari 50 juta pelanggan.
Pakar Marketing dan Iklan Simon Jonathan menyatakan, melalui perang tarif ini operator telekomunikasi berlomba memberikan tarif promo kepada konsumennya. "Intinya mereka sedang bersaing mencari market share, operator sekarang pembedanya hanya satu, harga," ujarnya.
Sedangkan lainnya, seperti daya jangkau dan layanan sudah paritas atau sama. Apalagi, menurutnya, produk seluler sekarang sudah masuk produk generik yang ditawarkan dengan harga murah. Selain itu perang tarif biasanya terjadi di lingkungan operator yang menerbitkan kartu prabayar karena pengguna kartu prabayar umumnya adalah pelanggan baru.
Sebelumnya pemerintah resmi menurunkan biaya interkoneksi antaroperator telekomunikasi sekitar 20%-40% yang akan berlaku mulai April 2008. Penurunan tarif interkoneksi ini diharapkan juga dapat menurunkan biaya telepon seluler yang ditetapkan kepada masyarakat. (MI)
PT Excelcomindo Pratama (XL) Tbk dan PT Indosat Tbk misalnya, dalam waktu yang hampir bersamaan mengumumkan bahwa harga telepon seluler GSM-nya nyaris mencapai Rp0 per detik. Begitu juga dengan PT Telkomsel yang juga mengeluarkan produk terbarunya dengan tarif Rp0,5 per detik.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Indosat Tbk Johnny Swandi Sjam mengatakan, mekanisme tarif yang baru ini dilakukan antara lain untuk menghadapi tarif baru yang mulai diterapkan April nanti. "Kita siap-siap dari sekarang," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/3).
Menurutnya, mekanisme penurunan tarif ini tidak menjadi persoalan bagi Indosat. Sebab di sisi lain, penurunan tarif dilakukan untuk mengefisiensikan pemakaian jaringan yang ada. "Karena dengan tarif murah, pelanggan akan menggunakan telepon lebih lama," jelasnya.
Selain itu, tambahnya, hal ini juga dilakukan untuk mendongkrak jumlah pelanggan. "Hal ini tidak berdampak terlalu signifikan terhadap revenue perusahaan," paparnya menanggapi penurunan tarif yang dinilai juga akan menurunkan pendapatan.
Setelah melakukan kajian terhadap rencana itu dan hingga program tarif baru itu diluncurkan, jelasnya, justru pemakaian pembicaraan telepon seluler semakin meningkat.
Seperti di ketahui Indosat awal tahun ini melemparkan program tarif baru yaitu menelepon ke sesama operator dari IM3 sebesar Rp15 per detik untuk 90 detik pertama dan selanjutnya Rp0,0000...1 per detik. Bila menelepon ke operator lain tarifnya Rp25 per detik untuk 90 detik pertama yang dilanjutkan dengan Rp0,00000...1 per detik untuk 90 detik selanjutnya. Program tersebut akan dijalankan hingga 30 April.
Hal yang sama juga diutarakan GM Corporate Communication XL Myra Junor. Menurutnya, justru dengan diturunkannya tarif telepon seluler tersebut, XL dapat menjaring lebih banyak pelanggan baru di tahun ini. "Targetnya tidak banyak, setidaknya pelanggan meningkat 20%," ucapnya.
Segmen pasar yang ditargetkan XL melalui tarif itu adalah pelanggan yang memang memerlukan pemakaian bicara melalui telepon di atas tiga menit. "Karena tarif rendah, mereka akan lebih lama menggunakan telepon dan pemakaian jadi lebih banyak, jadi kita yakin keuntungan justru naik dengan program ini," kata dia.
Dalam menerapkan mekanisme promo itu, XL memberikan konsep komunikasi yang berbeda dengan promo sebelumnya yang fokus pada tarif Rp1 dan Rp0,1 /detik. Pengguna XL bebas bisa telepon sampai puas setelah detik ke 60 dengan tarif normal Rp 10/detik atau Rp 600. Setelah 60 detik, tarif yang berlaku Rp0,00000.......1/detik atau setara dengan gratis. Jadi harga yang dibayar pelanggan akan tetap sama untuk nelpon sebentar maupun lama (2 menit, 3 menit, 30 menit, 60 menit dan seterusnya tetap Rp 600).
Tarif tersebut dapat dinikmati selama 12 jam mulai dari jam 23.00 –10.59. Diluar dari waktu di atas, pengguna XL bebas dapat tetap menikmati tarif ngobrol sampai puas di menit tertentu. Pada pukul 11.00 –18.59 WIB, pengguna XL bebas dikenakan Rp0,00000.......1/detik atau setara dengan gratis setelah menit ke 2. Sementara itu pada pukul 19.00 – 22.50 tarif Rp0,00000.......1/detik atau setara dengan gratis berlaku setelah menit ke 3. Adapun tarif di menit-menit awal tetap sama yaitu Rp10/detik.
Hingga akhir tahun lalu pelanggan Indosat mencapai 24,5 juta orang, XL 15,5 juta orang. Sementara itu PT Telkomsel telah menguasai lebih dari 50 juta pelanggan.
Pakar Marketing dan Iklan Simon Jonathan menyatakan, melalui perang tarif ini operator telekomunikasi berlomba memberikan tarif promo kepada konsumennya. "Intinya mereka sedang bersaing mencari market share, operator sekarang pembedanya hanya satu, harga," ujarnya.
Sedangkan lainnya, seperti daya jangkau dan layanan sudah paritas atau sama. Apalagi, menurutnya, produk seluler sekarang sudah masuk produk generik yang ditawarkan dengan harga murah. Selain itu perang tarif biasanya terjadi di lingkungan operator yang menerbitkan kartu prabayar karena pengguna kartu prabayar umumnya adalah pelanggan baru.
Sebelumnya pemerintah resmi menurunkan biaya interkoneksi antaroperator telekomunikasi sekitar 20%-40% yang akan berlaku mulai April 2008. Penurunan tarif interkoneksi ini diharapkan juga dapat menurunkan biaya telepon seluler yang ditetapkan kepada masyarakat. (MI)
Jangan Bawa Isu SARA Dalam Pilgubsu
SIANTAR-SK : Para Cagubsu/Cawagubsu yang bertarung dalam Pilgubsu 2008 yang dilaksanakan 16 April mendatang diharapkan bermain sportif dan tidak membawa isu SARA (suku, agama, ras) sebagai bahan kampanye. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif CBR Foundation Agus Marpaung kepada Sinar Keadilan, Rabu (5/3) di kantornya.
“Masyarakat Sumut sangat rentan dengan isu seperti itu, jangan jadi isu murahan tersebut membuat perpecahan,” ujarnya.
Dia menegaskan agar setiap kandidat menggunakan sistem politik sehat dalam mensosialisasikan visi dan misinya kepada masyarakat sehingga tidak ada istilah memilih atas dasar kesukuan, agama, dan satu daerah. Untuk itu Agus mengharapkan agar masyarakat menentukan pilihannya dengan hati nurani bukan sekadar banyaknya sumbangan yang telah diberikan setiap calon kepada masyarakat.
“Masyarakat harus dapat diberi pencerahan politik bukan untuk meraih kekuasaan semata dengan cara memprovokasi,” katanya.
Saat disinggung mengenai majunya Walikota RE Siahaan menjadi calon orang nomor satu di Sumatera Utara tersebut, Agus berpendapat itu hak setiap manusia untuk mengembangkan karirnya. Namun dia berpendapat hendaknya yang bersangkutan bercermin dengan melihat apa saja yang telah diperbuatnya untuk kota Siantar.
“Daerah yang kecil saja tidak becus untuk dipimpin apalagi daerah seluas Sumut, malah yang terjadi kehancuran,” sindirnya.
Mengenai banyaknya dugaan korupsi yang diduga melibatkan RE Siahaan, Agus berpendapat pihak aparat hukum harusnya jeli dalam menindaklanjutinya. Dia mencontohkan pemberitaan di berbagai media perihal kasus korupsi tersebut dapat menjadi patokan awal untuk melakukan penyelidikan.
“Masalah benar atau tidaknya itu dapat dibuktikan melalui penyelidikan, yang terutama mereka harus merespon pengaduan tersebut,” terangnya. (jansen)
“Masyarakat Sumut sangat rentan dengan isu seperti itu, jangan jadi isu murahan tersebut membuat perpecahan,” ujarnya.
Dia menegaskan agar setiap kandidat menggunakan sistem politik sehat dalam mensosialisasikan visi dan misinya kepada masyarakat sehingga tidak ada istilah memilih atas dasar kesukuan, agama, dan satu daerah. Untuk itu Agus mengharapkan agar masyarakat menentukan pilihannya dengan hati nurani bukan sekadar banyaknya sumbangan yang telah diberikan setiap calon kepada masyarakat.
“Masyarakat harus dapat diberi pencerahan politik bukan untuk meraih kekuasaan semata dengan cara memprovokasi,” katanya.
Saat disinggung mengenai majunya Walikota RE Siahaan menjadi calon orang nomor satu di Sumatera Utara tersebut, Agus berpendapat itu hak setiap manusia untuk mengembangkan karirnya. Namun dia berpendapat hendaknya yang bersangkutan bercermin dengan melihat apa saja yang telah diperbuatnya untuk kota Siantar.
“Daerah yang kecil saja tidak becus untuk dipimpin apalagi daerah seluas Sumut, malah yang terjadi kehancuran,” sindirnya.
Mengenai banyaknya dugaan korupsi yang diduga melibatkan RE Siahaan, Agus berpendapat pihak aparat hukum harusnya jeli dalam menindaklanjutinya. Dia mencontohkan pemberitaan di berbagai media perihal kasus korupsi tersebut dapat menjadi patokan awal untuk melakukan penyelidikan.
“Masalah benar atau tidaknya itu dapat dibuktikan melalui penyelidikan, yang terutama mereka harus merespon pengaduan tersebut,” terangnya. (jansen)
Lomba-Lomba Membeli Jabatan Baru
Perampingan Struktur SKPD
SIANTAR-SK: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 57 tahun 2007 mengenai Penataan Organisasi Perangkat Daerah, terhitung mulai tanggal 23 Juli 2008, setiap daerah kabupaten/kota harus sudah membuat struktur organisasi yang baru. Akan terjadi beberapa perampingan. Dampak peraturan baru itu, di Pemko Siantar beredar informasi jual beli jabatan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Informasi menyebutkan,
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (jabatan baru sesuai PP dan Permendagri, red.), dihargai Rp1,7 miliar. Seorang pejabat pemko telah menawar sebesar Rp1,2 miliar agar bisa menduduki posisi tersebut. Sampai saat ini belum jelas bagaimana akhir dari tawar-menawar tersebut. Yang pasti, beberapa waktu ke depan akan ada pergantian beberapa kepala dinas, dan kabarnya semua berdasarkan harga tawar-menawar yang paling tinggi.
M Adil Saragih dari Simalungun Coruption Watch (SCW), Rabu (5/3), menyayangkan jika penentuan jabatan tersebut berdasarkan adanya upeti kepada penguasa maka pemerintahan di Siantar akan menjadi hancur.
Adil mengatakan pejabat yang bersangkutan akan melakukan KKN untuk mengembalikan modal yang telah disetorkannya. Dikatakannya, melihat kinerja SKPD selama ini, soal jual jabatan tersebut sudah berlangsung lama. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan 2007. “Banyak laporan pengeluaran di setiap dinas yang dinilai tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, ada apa?” tanyanya.
Ia menilai pelaksanaan teknis penentuan jabatan harus dilakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Jadi harus dipaparkan visi dan misi, program kerja daerah setiap kandidat yang dinilai oleh sebuah tim yang terdiri dari unsur eksekutif, legislatif dan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Goverment Monitoring (GoMo) Alinafiah Simbolon mengatakan isu jual beli jabatan tersebut merupakan preseden buruk kinerja walikota dalam melaksanakan tugasnya.
Dikatakannya pengangkatan jabatan harusnya berdasar kepada kemampuan dari pejabat tersebut. Bukan atas adanya kedekatan dan pemberian sejumlah uang kepada walikota untuk mendapatkan posisi empuk.
Alinafiah juga menambahkan melihat kinerja SKPD selama ini hanya berjalan di tempat, maka dengan adanya perampingan sesuai PP No 41 tahun 2007 tersebut maka sejumlah pejabat akan berlomba-lomba untuk mempertahankan dan memperoleh jabatan yang baru. (jansen)
SIANTAR-SK: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 57 tahun 2007 mengenai Penataan Organisasi Perangkat Daerah, terhitung mulai tanggal 23 Juli 2008, setiap daerah kabupaten/kota harus sudah membuat struktur organisasi yang baru. Akan terjadi beberapa perampingan. Dampak peraturan baru itu, di Pemko Siantar beredar informasi jual beli jabatan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Informasi menyebutkan,
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (jabatan baru sesuai PP dan Permendagri, red.), dihargai Rp1,7 miliar. Seorang pejabat pemko telah menawar sebesar Rp1,2 miliar agar bisa menduduki posisi tersebut. Sampai saat ini belum jelas bagaimana akhir dari tawar-menawar tersebut. Yang pasti, beberapa waktu ke depan akan ada pergantian beberapa kepala dinas, dan kabarnya semua berdasarkan harga tawar-menawar yang paling tinggi.
M Adil Saragih dari Simalungun Coruption Watch (SCW), Rabu (5/3), menyayangkan jika penentuan jabatan tersebut berdasarkan adanya upeti kepada penguasa maka pemerintahan di Siantar akan menjadi hancur.
Adil mengatakan pejabat yang bersangkutan akan melakukan KKN untuk mengembalikan modal yang telah disetorkannya. Dikatakannya, melihat kinerja SKPD selama ini, soal jual jabatan tersebut sudah berlangsung lama. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan 2007. “Banyak laporan pengeluaran di setiap dinas yang dinilai tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, ada apa?” tanyanya.
Ia menilai pelaksanaan teknis penentuan jabatan harus dilakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Jadi harus dipaparkan visi dan misi, program kerja daerah setiap kandidat yang dinilai oleh sebuah tim yang terdiri dari unsur eksekutif, legislatif dan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Goverment Monitoring (GoMo) Alinafiah Simbolon mengatakan isu jual beli jabatan tersebut merupakan preseden buruk kinerja walikota dalam melaksanakan tugasnya.
Dikatakannya pengangkatan jabatan harusnya berdasar kepada kemampuan dari pejabat tersebut. Bukan atas adanya kedekatan dan pemberian sejumlah uang kepada walikota untuk mendapatkan posisi empuk.
Alinafiah juga menambahkan melihat kinerja SKPD selama ini hanya berjalan di tempat, maka dengan adanya perampingan sesuai PP No 41 tahun 2007 tersebut maka sejumlah pejabat akan berlomba-lomba untuk mempertahankan dan memperoleh jabatan yang baru. (jansen)
Dinas Kesehatan Simalungun Sarang Penyamun
Terkait Dugaan Mark-Up Pengadaan 19 Unit Mobil Ambulan
SIMALUNGUN-SK: Dinas Kesehatan Simalungun dituding sebagai sarang penyamun terkait sejumlah dugaan kasus korupsi yang ada di dinas ini. Beberapa diantara kasus tersebut yakni dugaan mark-up (penggelembungan harga) pada pengadaan lima unit mobil ambulan tahun 2005 dan 19 unit ambulan tahun 2007. Ironisnya, aparat penegak hukum pun terkesan lamban dalam menangani dugaan kasus korupsi di dinas ini. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Government Monitoring (GoMo) Alinafiah Simbolon kepada Sinar Keadilan, Rabu (5/2).
Alinafiah menambahkan sesuai dengan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam salah satu pasal dikatakan kejaksaan boleh melakukan penyelidikan, investigasi atas dugaan korupsi berdasarkan informasi dari media dan bukan karena adanya laporan dari masyarakat saja. Untuk itu, kata Alinafiah, pihak kejaksaan harus segera mengusut dugaan korupsi di Dinkes Simalungun berdasarkan pemberitaan di beberapa media. Ia menyesalkan kelambanan aparat hukum menindaklanjuti dugaan korupsi ini. “Lihat saja kasus dugaan korupsi pengadaan Ambulan Dinkes Simalungun tahun 2005 lalu, hingga sekarang belum ada satu tersangka pun yang berhasil digiring oleh pihak kejaksaan, hanya sesumbar di media saja yang mengatakan sudah mengantongi beberapa nama tersangka, namun hingga sekarang masyarakat masih bertanya kapan dan sampai kapan hal tersebut dapat terjawab?” papar Alinafiah.
Di tempat terpisah Ilhamsyah Nasution, anggota DPRD Simalungun juga menuding adanya kepentingan tertentu dari beberapa pihak hingga kasus pengadaan ambulan Dinkes Simalungun terkesan lambat ditangani. “Lihat saja kasus pengadaan Ambulan tahun 2005 lalu, kejaksaan sendiri hingga saat ini belum bisa mengumumkan siapa yang menjadi tersangka, konon lagi untuk pengadaan Ambulan tahun 2007,” kata Ilham.
Ilham mengatakan indikasi korupsi dalam pengadaan ambulan di Dinkes Simalungun dapat terlihat secara nyata dan kejaksaan sebenarnya bisa segera menindaklanjuti dan menuntaskannya. Ia menyebut pada tender pengadaan ambulan 2006, jenis mobil yang ditenderkan adalah jenis Toyota Kijang Kapsul, namun mobil yang datang ternyata bukan Toyota Kijang Kapsul. Anehnya, anggarannya tetap sama. Karenanya ia meminta agar Kejaksaan Simalungun dapat melakukan pemeriksaan lebih serius.
Sekadar mengingatkan kembali, pengadaan 19 unit kendaraan dinas roda empat yang diperuntukkan sebagai mobil Puskesmas di Dinkes Simalungun, disinyalir sarat KKN. Menurut Ilham dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh pihaknya dengan mendatangi langsung harga per unit mobil tersebut ke salah satu show room di Medan, terjadi mark-up terhadap harga jual mobil. “Perbedaan harganya sungguh fantastis. Menurut hasil penelusuran kami ke salah satu show room di Medan, harga per unit satu mobil ambulan tersebut hanya berkisar Rp160 juta saja, namun dalam laporan dinas kesehatan harga per unit-nya itu sekitar Rp235 juta rupiah,” paparnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya juga mengaku akan mengadukan mengadukan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.
Sayangnya ketika Sinar Keadilan berusaha melakukan konfirmasi kepada dr.Waldy Saragih selaku Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Simalungun dengan mendatangi kantornya, namun Kadis tidak berada di tempat dan saat mencoba melakukan komunikasi melalui telepon selulernya, hingga berita ini diturunkan nomor yang dituju tidak aktif.(daud)
SIMALUNGUN-SK: Dinas Kesehatan Simalungun dituding sebagai sarang penyamun terkait sejumlah dugaan kasus korupsi yang ada di dinas ini. Beberapa diantara kasus tersebut yakni dugaan mark-up (penggelembungan harga) pada pengadaan lima unit mobil ambulan tahun 2005 dan 19 unit ambulan tahun 2007. Ironisnya, aparat penegak hukum pun terkesan lamban dalam menangani dugaan kasus korupsi di dinas ini. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Government Monitoring (GoMo) Alinafiah Simbolon kepada Sinar Keadilan, Rabu (5/2).
Alinafiah menambahkan sesuai dengan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam salah satu pasal dikatakan kejaksaan boleh melakukan penyelidikan, investigasi atas dugaan korupsi berdasarkan informasi dari media dan bukan karena adanya laporan dari masyarakat saja. Untuk itu, kata Alinafiah, pihak kejaksaan harus segera mengusut dugaan korupsi di Dinkes Simalungun berdasarkan pemberitaan di beberapa media. Ia menyesalkan kelambanan aparat hukum menindaklanjuti dugaan korupsi ini. “Lihat saja kasus dugaan korupsi pengadaan Ambulan Dinkes Simalungun tahun 2005 lalu, hingga sekarang belum ada satu tersangka pun yang berhasil digiring oleh pihak kejaksaan, hanya sesumbar di media saja yang mengatakan sudah mengantongi beberapa nama tersangka, namun hingga sekarang masyarakat masih bertanya kapan dan sampai kapan hal tersebut dapat terjawab?” papar Alinafiah.
Di tempat terpisah Ilhamsyah Nasution, anggota DPRD Simalungun juga menuding adanya kepentingan tertentu dari beberapa pihak hingga kasus pengadaan ambulan Dinkes Simalungun terkesan lambat ditangani. “Lihat saja kasus pengadaan Ambulan tahun 2005 lalu, kejaksaan sendiri hingga saat ini belum bisa mengumumkan siapa yang menjadi tersangka, konon lagi untuk pengadaan Ambulan tahun 2007,” kata Ilham.
Ilham mengatakan indikasi korupsi dalam pengadaan ambulan di Dinkes Simalungun dapat terlihat secara nyata dan kejaksaan sebenarnya bisa segera menindaklanjuti dan menuntaskannya. Ia menyebut pada tender pengadaan ambulan 2006, jenis mobil yang ditenderkan adalah jenis Toyota Kijang Kapsul, namun mobil yang datang ternyata bukan Toyota Kijang Kapsul. Anehnya, anggarannya tetap sama. Karenanya ia meminta agar Kejaksaan Simalungun dapat melakukan pemeriksaan lebih serius.
Sekadar mengingatkan kembali, pengadaan 19 unit kendaraan dinas roda empat yang diperuntukkan sebagai mobil Puskesmas di Dinkes Simalungun, disinyalir sarat KKN. Menurut Ilham dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh pihaknya dengan mendatangi langsung harga per unit mobil tersebut ke salah satu show room di Medan, terjadi mark-up terhadap harga jual mobil. “Perbedaan harganya sungguh fantastis. Menurut hasil penelusuran kami ke salah satu show room di Medan, harga per unit satu mobil ambulan tersebut hanya berkisar Rp160 juta saja, namun dalam laporan dinas kesehatan harga per unit-nya itu sekitar Rp235 juta rupiah,” paparnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya juga mengaku akan mengadukan mengadukan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.
Sayangnya ketika Sinar Keadilan berusaha melakukan konfirmasi kepada dr.Waldy Saragih selaku Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Simalungun dengan mendatangi kantornya, namun Kadis tidak berada di tempat dan saat mencoba melakukan komunikasi melalui telepon selulernya, hingga berita ini diturunkan nomor yang dituju tidak aktif.(daud)
19 PNS 2005 Siluman Akan Dipecat?
SIANTAR-SK: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kabarnya akan segera merekomendasikan 19 orang PNS Pemko Siantar untuk dipecat karena diduga kuat mereka merupakan PNS ilegal terkait kasus CPNS Gate 2005.
Demikian diungkapkan sumber Sinar Keadilan terkait pengaduan LSM Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara (Lepaskan) pada 4 Juni 2007 ke Menpan dan BKN terkait kasus CPNS gate 2005. Menurut sumber tersebut rekomendasi pemecatan itu telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siantar.
Kepala BKD Morris Silalahi tidak berhasil ditemui untuk diminta keterangannya mengenai kebenaran kabar pemecatan tersebut.
Data dari Lepaskan, 20 Maret 2006 Pemko Siantar telah mengumumkan nama-nama pemenang penerimaan CPNS Formasi 2005 sesuai data BKN sebanyak 240 orang (3 orang yang lulus mengundurkan diri ). Namun data pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) itu dimanipulasi pemko sehingga mencapai 256 orang. Kesalahan fatal ada 19 orang yang tidak ikut testing tetapi diluluskan terdiri dari 6 orang yang merupakan keluarga Walikota RE Siahaan yakni Rosalina Sitinjak (ditempatkan di SMAN 2 Siantar), Marike Sony Hutapea (Dispenda), Eduward Purba (Bappeda), Sihar Julias Siahaan (Dishub), Daud Kiply Siahaan (Dishub), dan Saur Katerina Siahaan (Program Pemko). Sedangkan 13 orang lagi yakni Torop Mindo Batu Bara (Kantor Kelurahan Dwikora)), Doharni Sijabat (Kantor Pemberdayaan Perempuan), Wasti Marina Silalahi (RSU Djasamen Saragih), Christin Napitupulu (Dinsos), Melda Silalahi (SMAN 1), Daut Pasaribu (Bappeda), Theresia Bangun (Dipenda), Friska Manullang ( Dispenda), Mestika Gloria Manurung ( Bappeda), Marolop Lumban Tobing (Dinas Tata Kota), Nora Magdalena Sinaga (Disperindang), dan Resti Hutasoit (Dispenda), merupakan anak beberapa pejabat di Pemko Siantar.
Ketua Lepaskan Jansen Napitu belum berani memberikan keterangan pasti terkait adanya kabar tersebut. Namun dikatakannya sesuai dengan surat yang dikirim ke Menpan tersebut maka BKN sudah turun ke Medan untuk menyelidikinya.
“Mereka mengetahui adanya CPNS siluman itu setelah kita mengirim surat maka ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sebelumnya Lepaskan mengirim surat pertama ke Polres Simalungun tanggal 15 Februari 2007 mengenai adanya dugaan manupulasi 19 orang CPNS yang sama sekali tidak mengikuti ujian namun diluluskan.
Dilanjutkan pada 27 September 2007, Jansen membuat pengaduan II yang meminta polisi menetapkan empat tersangka yakni salah satunya walikota.
Secara terpisah Ketua Komisi I DPRD Siantar Zainal Purba yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku tidak mengetahui dan mendengar adanya surat dari Menpan mengenai pemecatan 19 CPNS Formasi 2005.
Sementara itu Ketua Gerakan Pemuda Demokrasi Indonesia (GPDIP) Siantar Carles Siahaan saat diminta tanggapannya mengatakan dengan pemecatan itu membuktikan proses hukum terhadap kasus CPNS yang diduga melibatkan walikota dan beberapa pejabat pemko tersebut akan terkuak dengan sendirinya.
“Selama ini masyarakat masih berharap kapan kasus ini akan terungkap,” terangnya.
Dia menambahkan jika memang pemecatan itu dilaksanakan bukan berarti polisi menghentikan kasusnya. Carles meminta agar polisi juga memeriksa para tersangka yang diduga terlibat dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
“Jika memang cukup bukti para tersangka itu hendaknya ditangkap karena jelas merugikan masyarakat Siantar,” jelasnya singkat.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Grace br Saragih yang berpendapat kalau memang keputusan Menpan itu benar maka sebuah keputusan yang tepat.
“Tetapi karena ini KKN yang melibatkan birokrasi di kota ini maka proses hukum harus diteruskan,” katanya.
Grace mengatakan negara telah dirugikan selama ini karena membayar gaji bagi mereka yang tidak layak dianggap sebagai CPNS. Selain itu mereka telah menghalangi kesempatan orang lain untuk menjadi PNS.
Politisi dari Partai PIB tersebut juga menyarankan agar sebaiknya kasus ini ditangani oleh Mabes Polri. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi konspirasi antara para tersangka dengan pihak polisi.
“Peraturan dan hukum telah diinjak oleh para birokrasi dan agar ada rasa keadilan sebaiknya kasus ini dilimpahkan ke tingkat Polri, yang lebih tinggi,” paparnya. (jansen)
Demikian diungkapkan sumber Sinar Keadilan terkait pengaduan LSM Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara (Lepaskan) pada 4 Juni 2007 ke Menpan dan BKN terkait kasus CPNS gate 2005. Menurut sumber tersebut rekomendasi pemecatan itu telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siantar.
Kepala BKD Morris Silalahi tidak berhasil ditemui untuk diminta keterangannya mengenai kebenaran kabar pemecatan tersebut.
Data dari Lepaskan, 20 Maret 2006 Pemko Siantar telah mengumumkan nama-nama pemenang penerimaan CPNS Formasi 2005 sesuai data BKN sebanyak 240 orang (3 orang yang lulus mengundurkan diri ). Namun data pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) itu dimanipulasi pemko sehingga mencapai 256 orang. Kesalahan fatal ada 19 orang yang tidak ikut testing tetapi diluluskan terdiri dari 6 orang yang merupakan keluarga Walikota RE Siahaan yakni Rosalina Sitinjak (ditempatkan di SMAN 2 Siantar), Marike Sony Hutapea (Dispenda), Eduward Purba (Bappeda), Sihar Julias Siahaan (Dishub), Daud Kiply Siahaan (Dishub), dan Saur Katerina Siahaan (Program Pemko). Sedangkan 13 orang lagi yakni Torop Mindo Batu Bara (Kantor Kelurahan Dwikora)), Doharni Sijabat (Kantor Pemberdayaan Perempuan), Wasti Marina Silalahi (RSU Djasamen Saragih), Christin Napitupulu (Dinsos), Melda Silalahi (SMAN 1), Daut Pasaribu (Bappeda), Theresia Bangun (Dipenda), Friska Manullang ( Dispenda), Mestika Gloria Manurung ( Bappeda), Marolop Lumban Tobing (Dinas Tata Kota), Nora Magdalena Sinaga (Disperindang), dan Resti Hutasoit (Dispenda), merupakan anak beberapa pejabat di Pemko Siantar.
Ketua Lepaskan Jansen Napitu belum berani memberikan keterangan pasti terkait adanya kabar tersebut. Namun dikatakannya sesuai dengan surat yang dikirim ke Menpan tersebut maka BKN sudah turun ke Medan untuk menyelidikinya.
“Mereka mengetahui adanya CPNS siluman itu setelah kita mengirim surat maka ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sebelumnya Lepaskan mengirim surat pertama ke Polres Simalungun tanggal 15 Februari 2007 mengenai adanya dugaan manupulasi 19 orang CPNS yang sama sekali tidak mengikuti ujian namun diluluskan.
Dilanjutkan pada 27 September 2007, Jansen membuat pengaduan II yang meminta polisi menetapkan empat tersangka yakni salah satunya walikota.
Secara terpisah Ketua Komisi I DPRD Siantar Zainal Purba yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku tidak mengetahui dan mendengar adanya surat dari Menpan mengenai pemecatan 19 CPNS Formasi 2005.
Sementara itu Ketua Gerakan Pemuda Demokrasi Indonesia (GPDIP) Siantar Carles Siahaan saat diminta tanggapannya mengatakan dengan pemecatan itu membuktikan proses hukum terhadap kasus CPNS yang diduga melibatkan walikota dan beberapa pejabat pemko tersebut akan terkuak dengan sendirinya.
“Selama ini masyarakat masih berharap kapan kasus ini akan terungkap,” terangnya.
Dia menambahkan jika memang pemecatan itu dilaksanakan bukan berarti polisi menghentikan kasusnya. Carles meminta agar polisi juga memeriksa para tersangka yang diduga terlibat dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
“Jika memang cukup bukti para tersangka itu hendaknya ditangkap karena jelas merugikan masyarakat Siantar,” jelasnya singkat.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Grace br Saragih yang berpendapat kalau memang keputusan Menpan itu benar maka sebuah keputusan yang tepat.
“Tetapi karena ini KKN yang melibatkan birokrasi di kota ini maka proses hukum harus diteruskan,” katanya.
Grace mengatakan negara telah dirugikan selama ini karena membayar gaji bagi mereka yang tidak layak dianggap sebagai CPNS. Selain itu mereka telah menghalangi kesempatan orang lain untuk menjadi PNS.
Politisi dari Partai PIB tersebut juga menyarankan agar sebaiknya kasus ini ditangani oleh Mabes Polri. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi konspirasi antara para tersangka dengan pihak polisi.
“Peraturan dan hukum telah diinjak oleh para birokrasi dan agar ada rasa keadilan sebaiknya kasus ini dilimpahkan ke tingkat Polri, yang lebih tinggi,” paparnya. (jansen)
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
