Beberapa Kadis dan Kakan Pemko Siantar Diminta Diganti

Tidak Penuhi Target PAD 2007

SIANTAR-SK : Beberapa kepala dinas dan kepala kantor yang tak memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Siantar tahun 2007 diminta untuk segera diganti. Demikian diungkapkan Anggota DPRD Siantar Mangantar Manik dan Aroni Zendrato.

Kepada Sinar Keadilan, Jumat (18/4), Mangantar mengatakan pergantian tersebut layak dilakukan terhadap beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melihat kinerja selama ini. “Untuk apa kita pertahankan kepala SKPD jika tidak memenuhi pencapaian target PAD, ini namanya pemborosan,” terangnya.

Mangantar mengatakan selama ini anggaran yang ditampung di setiap SKPD cukup besar. Namun dia menyayangkan hal tersebut tidak disertai dengan kinerja yang memadai khususnya target PAD. Dia mencontohkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perparkiran yang tidak bisa memenuhi target PAD. Padahal selama ini pemko harus menampung biaya operasional bagi UPT Perparkiran setiap tahunnya.

Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidaksinerginya pemko mengelola keuangan daerah, akibatnya banyaknya dinas-dinas membutuhkan biaya cukup besar. Mangantar mengusulkan agar bidang perparkiran tersebut langsung diambil alih Dinas Perhubungan. “Saya pribadi mau melihat sejauh mana kinerja dinas dalam memenuhi target PAD setiap tahunnya,” tegasnya.

Dia juga menyoroti Dinas Sosial yang selama ini membutuhkan banyak anggaran sedangkan hasil kerjanya tidak memuaskan. Dia memberi contoh berkembangnya praktek prostitusi di Jalan Patimura, persis di depan SMAN N 4 Siantar. Ini membuktikan ketidakmapuan Dinsos untuk menanggulanginya. Dikatakannya Dinsos dalam hal ini bertanggungjawab terhadap banyaknya lokasi maksiat di kota Siantar. “Apa selama ini program dinas jika banyak persoalan yang timbul? Lebih baik dibubarkan saja,” tukasnya.

Sebelumnya Aroni Zendrato juga menyinggung hal yang sama dalam penyampaian pemandangan umum anggota DPRD terhadap nota keuangan walikota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2008.

Aroni mengatakan selama 2,5 tahun ini prostitusi cukup berkembang di Siantar. Terbukti dengan berkeliarannya para Pekerja Seks Komersil (PSK) di berbagi sudut kota. Anehnya pemko melalui dinas-dinas terkait tidak melakukan upaya pencegahan yang maksimal.

Dia meminta pemko melakukan pergantian terhadap kepala-kepala SKPD yang tidak memenuhi target khususnya PAD.

“Usulan DPRD kepada pemko segera mengganti Kadis, Kabag, dan Kakan yang tidak bekerja secara optimal,” katanya. (jansen)