Walikota RE Siahaan Dinilai Cengeng, Kakan Infokom Tak Ngerti Tugas

Pemko Siantar Berhentikan Sejumlah Langganan Surat Kabar

SIANTAR-SK: Keputusan Kepala Kantor (Kakan) Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pemko Pematangsiantar, Drs. Julham Situmorang, yang memberhentikan sejumlah langganan surat kabar di kantor Infokom, dinilai merupakan tindakan konyol dan tidak mengerti tugas dan fungsinya.
Informasi diperoleh, pemberhentian sejumlah langganan surat kabar di bagian Infokom ini adalah atas perintah Walikota Pematangsiantar, RE Siahaan. Dimana surat kabar yang selalu memberitakan kebobrokannya, dianggapnya sebagai ‘lawan’, sehingga tidak perlu menjadi langganan Pemko Pematangsiantar. Dan yang paling parahnya, wartawan surat kabar tersebut juga tidak diperbolehkan melakukan peliputan di Pemko Siantar (dikeluarkan dari unit Pemko).
Keputusan Infokom ini, mendapat kritikan tajam dari pengurus Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Medan, Tigor Munthe. Dia menuding bahwa tindakan ini menunjukkan bahwa Walikota Siantar, Ir RE Siahaan bersifat kekanak-kanakan dan cengeng. Sementara Kakan Infokom, Drs Julham Situmorang dituding tidak mengerti akan tugasnya. Hal ini diungkapkannya di Pematangsiantar, Jumat (26/9).
Dikatakan, dia merasa kaget dengan adanya tindakan dan sikap Pemko Siantar yang telah melakukan pemberhentian bebeberapa media cetak yang masuk ke Infokom, terlebih lagi adanya alasan yang berkembang akibat membuat pemberitaan terhadap Walikota Siantar Ir RE Siahaan. Menurutnya Sikap Pemko Siantar tersebut telah menghalang-halangi para jurnalis atau wartawan (Pers) untuk melakukan tugas peliputan. Dan telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang tugas pokok pers. Selain hal tersebut Pemko Juga telah mencoba menghambat akses beredarnya informasi terkait proses perjalanan pemerintahan.
Masih menurutnya, perlu diketahui bahwa Jurnalis memiliki tugas untuk melakukan kotrol/pengawasan terhadap kinerja pemerintahan kepada pelayanan publik/umum. Pihak Pemko Siantar artinya telah menutup gerak dengan tidak diperbolehkannya konfirmasi, telah langgar UU No 40 tahun 1999.
“Walikota telah menunjukkan sifat kekanak-kanaknnya, pada hal Jurnalist dan media telah menunjukkan sikap kritis dengan buat berita yang bersifat proposional terkait adanya usulan pemberhentian Walikota RE Siahaan dan Wakilnya Drs H Imal Raya Harahap,” tandasya.
Labih lanjut disebutkan bahwa Kakan Infokom, Drs Julham Situmorang yang merupakan pimpinan Infokom juga tidak mengerti apa tugasnya serta tidak memahaminya. Dia menilai Kakan Infokom gagal membuat komunikasi publik. Dimana justru melakukan penutupan diri dengan media-media dan wartawan.
Untuk itu dia meminta agar Pemko Pematangsiantar mengkaji ulang menempatkan pimpinan Infokom (Kakan) dengan memilih orang yang benar benar mengerti dan mengetahui liku-liku Pers. “Kakan Infokom seharusnya dapat menjelaskan semuanya kepada Walikota Siantar bila memang mengerti dengan Pers,” tegasnya sembari menyatakan bahwa Pemko Siantar seharusnya mengatahui dan sadar bahwa Wartawan yang kritis terhadap Pemerintah adalah teman dan sebaliknya wartawan yang tahunya mengangkat-ngangkat berita adalah musuh.
Kakan Infokom, Drs Julham Situmorang saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, enggan memberikan komentar meski terdengar nada sambung, ketika dihubungi melalui Short Message Service (SMS), hingga berita ini diturunkan belum bersedia berkomentar.
Beberapa orang wartawan/pers yang media nya turut diberhentikan saat dikonfirmasi menyatakan dengan tegas, tidak mempermasalahkan pemberhentian yang dilakukan Infokom tersebut, dimana pemberitaan yang mereka tulis selama ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di Kota Pematangsiantar. "Buat apa ditambah-tambahi, berita-berita itu memang benar-benar terjadi,” ungkap beberapa wartawan.
Informasi diperoleh, Surat Kabar yang diberhentkan yakni, Surat Kabar Harian Sinar Keadilan, Harian Medan Bisnis, Harian Skala Indonesia, Harian Global, Harian Andalas, Harian Metro 24 Jam dan Tabloid Local News. (daud)