Menggugat Kembali Pengumuman CPNS 2007

SIANTAR-SK :Pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Siantar tahun 2007 yang diumumkan Selasa (29/1) lalu seharusnya dilakukan secara transparan dengan menetapkan jumlah nilai dan rangking dari peserta yang dinyatakan lulus. Hal ini dikatakan anggota DPRD Siantar Muslimin Akbar kepada Sinar Keadilan, Sabtu (9/2).
Menurutnya hal ini sangat beralasan untuk menghindari adanya kecurangan dalam penerimaan CPNS seperti CPNS 2005 yang saat ini sedang diproses secara hukum. Bahkan dia pribadi tidak yakin sepenuhnya jika dikatakan penerimaan CPNS itu sepenuhnya murni.
“Kalau memang iya kenapa tidak dibuat nilai dan peringkatnya, ini hanya namanya saja yang dipampangkan,” ujarnya.
Dia menambahkan seharusnya pihak USU dan Pemko Siantar trasparan dengan memberitahukan hasil ujian itu secara terperinci sehingga tidak ada keraguan bagi para pelamar yang tidak lulus.
Muslimin yang juga anggota Komisi IV itu mengatakan karena ketidaktransparan ini sebagian pelamar telah menyampaikan keluhan ini kepadanya. Untuk itu dia berjanji akan menindaklanjutinya untuk mendapatkan data nama pemenang CPNS tersebut.
Untuk tahun 2007 ada sekitar 3.519 orang pelamar dan 49 orang yang dinyatakan lulus dari 55 jurusan yang ada. Dari sekian banyak pendaftar ada 3 jurusan yang tidak ada peminatnya, seperti jurusan Diploma III Anastesi (2 orang diperlukan), Strata Satu Radiologi (dua orang) dan Strata Dua Analisa Kebijakan Politik (dua orang).
Sebelumnya Kasubdis Program BKD P Silaen mengatakan bahwa ada nama-nama para pemenang serta nilai dan rangkinganya. Namun pihak Puskom USU menyerahkan itu langsung kepada walikota. Bahkan dia kurang mengetahui mengapa hanya nama dan nomor ujian pemenang saja yang diumumkan.
Menanggapi hal itu Muslimin menegaskan walikota RE Siahaan harus berani menunjukkan daftar pengumuman yang telah diserahkan untuk diumumkan secara terbuka.
Dia juga sangat menyayangkan USU hanya memberikan daftar itu kepada pemko. Menurutnya pengumuman itu harusnya disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan adanya permainan atau KKN.
Untuk itu Muslimin akan mendesak Walikota dan meminta data-data pemenangnya. “Saya akan meminta langsung pada walikota daftar nama-nama pemenang. Apa benar yang diumumkan itu sesuai dengan aslinya,” katanya mengakhiri. (Jansen)