RE Siahaan Lebih Sibuk Urus Pilgubsu, Tak Peduli Pasien Miskin

Sikap RE Siahaan Sangat Tidak Manusiawi

SIANTAR-SK : Sikap Walikota Siantar RE Siahaan yang tidak mau memberikan jaminan pendistribusian obat bagi pasien miskin yang ada di RSUD dr Djasamen Saragih sangat tidak manusiawi. RE Siahaan diminta jangan hanya mementingkan urusan pribadi. Pasien miskin merupakan prioritas yang harus ditangani dibanding hanya mengurusi masalah Pilgubsu. Pernyataan ini disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Demokrasi Perjuangan (GPDIP) Siantar Carles Siahaan, Jumat (15/2).
Menurutnya walikota selaku kepala daerah yang lebih mementingkan sosialisasi Pilgubsu merupakan bukti ketidakpedulian kepada masyarakat miskin.
“Ini bicara kemanusiaan, bagaimanapun juga mereka harus dibantu,” katanya.
Carles menilai sebaiknya walikota lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya daripada kepentingan pribadi. Ketidakpedulian walikota kepada pasien miskin dapat membuat sikap masyarakat Siantar tidak simpati kepada walikota.
“Seorang pemimpin yang bijak itu harus mendahulukan kepentingan umum daripada ambisi pribadi,” ujarnya.
Dia mengatakan sudah saatnya masyarakat lebih teliti memilih seorang pemimpin yang mempunyai hati nurani.
“Kita sebagai masyarakat Siantar kecewa mengapa walikota tidak respek terhadap persoalan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, seperti diberitakan Sinar Keadilan, Kamis (14/2), dilakukan rapat di Ruang Data Pemko Siantar yang dihadiri Pelaksana Sekda James Lumbangaol, wakil dari RSUD dr. Djasamen Saragih, wakil dari PT Askes , dan beberapa orang anggota DPRD Siantar. Rapat tersebut membahas masalah biaya obat untuk pasien miskin di RSUD. Hari ini (Sabtu) adalah batas terakhir apotik mendistribusikan obat kepada pasien miskin. Dalam rapat itu, Pemko Siantar tidak bersedia mengambilalih pendistribusian obat tanpa alasan yang jelas.
Ironisnya, dalam rapat tersebut walikota tidak hadir. Namun setelah rapat selesai, walikota datang ke ruang rapat tersebut namun bukan untuk menanyakan masalah pasien miskin tersebut tetapi untuk melakukan rapat mengenai sosialisasi Pilgubsu dengan para lurah se-Siantar.
Secara terpisah Sekretaris DPC PDI-P Siantar Ronsen Purba menilai walikota harus dapat memilah mana yang lebih penting didahulukan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menunjuk proyek Outer Ring Road (jalan lingkar luar di Kelurahan Martoba) yang memakan biaya Rp5,7 miliar sementara ratusan pasien miskin terlantar di RSUD Djasamen Saragih karena ketiadaan biaya.
Dia berpendapat percuma pemko membuka pembangunan jalan lingkar sedangkan masyarakatnya banyak yang sakit karena tidak mampu untuk membeli obat. Ronsen mengatakan jika pemko tidak mampu mengatasi masalah RSUD Djasamen Saragih lebih baik dibuat menjadi rumah sakit swasta sehingga pemko tidak perlu pusing untuk memikirkan kelanjutan rumah sakit tersebut.
Ronsen juga meminta walikota yang dipercaya masyarakat untuk memimpin kota ini harus mampu mewujudkan visi dan misinya melayani masyarakat sebaik mungkin.
“Apapun kesibukan walikota, ia harus mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera bukan mengejar ambisi sendiri,” katanya.
Ronsen juga mendesak agar DPRD Siantar mendesak pemko agar mengajukan ijin prinsip untuk menangani pasien miskin. Hal ini merupakan kewajiban walikota untuk mengutamakannya.
“Jangan sempat pasien yang dirawat itu menderita karena tidak ada obat, siapa yang bertanggung jawab? Pemko harus memikirkan ini,” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu Dirut RSUD dr Ria Telaumbanua meminta agar masalah ini secepatnya diselesaikan.
“Pemko harus bertindak cepat untuk mengambil ahli pendistribusian obatan ini, tidak mungkin rumah sakit harus menanggungnya,” paparnya singkat.
Ria juga menjelaskan sampai saat ini ada tunggakan Askeskin sebesar Rp2,8 milliar lebih untuk pasien miskin. Rumah sakit tidak berani menanggung biaya pengobatan para peserta Askeskin yang di rawat di RSUD Djasamen Saragih. (Jansen)