SIANTAR-SK: Sampai saat ini dana proyek di lingkungan Pemko Siantar dari kas daerah belum cair. Akibatnya, para kontraktor (pemborong) harus gigit jari. Berbagai alasan disebutkan seperti kesalahan administrasi, pengerjaan proyek yang belum selesai, serta terjadi kesalahan pada pembuatan berita acara.
Menanggapi hal itu, Ketua Golkar Siantar Ramli Silalahi kepada Sinar Keadilan, mendesak agar pimpinan DPRD segera menanggapi keluhan para rekanan tersebut.
“Apa alasan pemko menunda pembayaran? Kenapa sampai sekarang belum juga cair?” tanyanya.
Ramli mendesak agar pimpinan DPRD melakukan pemanggilan kepada dinas-dinas terkait mengenai belum di bayarkannya uang proyek tahun 2007.
“Harusnya mereka tanggap terhadap keluhan para pemborong ini. Selama ini DPRD terkesan berdiam diri terhadap masalah itu sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa legislatif tidak dapat menjalankan fungisnya sebagai pengawas dan mitra pemko. Bisa saja mereka sudah terkontaminasi soal isu penerimaan uang suap itu dan tidak peduli apa yang sedang terjadi saat ini,” jelasnya lebih lanjut.
Ramli memaparkan jelas ada kecurigaan, mengapa uang itu tidak dapat dicairkan atau memang kas daerah itu telah dipakai
untuk hal lain.
Secara terpisah Ketua Komisi IV DPRD Siantar yang membidangi pembangunan, Maruli Silitonga, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pernyataan berupa pengaduan resmi dari rekanan terhadap masalah yang mereka hadapi.
“Kalau memang ada pengaduan resmi kita akan tindaklanjuti,” katanya singkat.